HELOINDONESIA.COM - Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi sorotan. Hal ini gegara saking ngebetnya ingin pindah dan investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan menyebut perusahaan migas itu menyewa gedung ratusan milyar rupiah.
Pernyataan Ahok dikritisi kalangan Komisi VII DPR. Disebutkan bahwa saking ngebertnya ingin pindah ke IKN, Ahok menyebar berita tak akurat bahwa Pertamina menyewa gedung dengan harga sewa ratusan miliar. Namun, hal itu dibantah direksi, sebab gedung tersebut aset Pertamina.
“Saking ngebetnya pingin pindah dan investasi di IKN, Ahok sebar berita yang tidak akurat, bahwa Kantor Pusat Pertamina di Gambir sewa ratusan milyar kepada pihak lain,” ujar anggota Komisi VIII DPR Mulyanto dalam cuitan di Twitter. Soal sewa gedung itu, “Berita itu dibantah Direksi Pertamina,” tulis Mulyanto di akun @pakmul63.
Dia juga menuliskan, agar Ahok tidak mempolitisasi Pertamina, dia diminta jangan sampai membuat narasi yang dapat mengundang kontroversi dengan mengatakan kantor Pertamina di Jakarta hanya sewa.
Baca juga: Bareskrim Periksa Saksi Kasus TPPU Panji Gumilang Pekan Depan
“Ahok jangan politisasi Pertamina. Akhirnya ketahuan, sesumbar Ahok dibantah Direksi Pertamina. Kantor Pusat di Gambir tidak sewa. Itu aset Pertamina sendiri,” tambah Mulyanti lagi.
Anggota Fraksi PKS itu meminta Ahok untuk mempertimbangkan kembali usulan rencana pemindahan kantor operasional Pertamina ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Dia menilai usulan tersebut sebagai sebuah sikap yang buru-buru. Ia menyarankan harusnya Komut Pertamina fokus pada tugas dan kewenangannya untuk membawa Pertamina amengembangkan usaha di bidang migas, bukan ke hal lain di luar kompetensinya.
"Ahok jangan politisasi Pertamina dengan mendorong BUMN Migas ini pindah ke IKN dan berinvestasi di luar kompetensi intinya di sana. Pertamina sebaiknya fokus pada bidang usahanya di sektor migas, ketimbang cawe-cawe pada pekerjaan lain di luar kompetensinya," ujar Mulyanto di Jakarta, Kamis 20 Juli 2023.
Menurut Mulyanto, Ahok harusnya berkoordinasi dahulu secara internal dengan direksi di level korporasi sebelum dibawa ke luar.
“Jangan gagasan yang masih mentah sudah dilempar ke publik. Ini kontra produktif bagi penerimaan publik terhadap Pertamina,” tambah Mulyanto. Apalagi, lanjutnya, kalau ide-ide mentah tersebut berbau politis.
Baca juga: Ratusan Ponsel Black Market Disita Polda Jateng, Dua Warga Demak dan Semarang Ditangkap
Dia menekankan bahwa tugas Komisaris Utama adalah terkait pengawasan perusahaan bukan pelaksanaan aksi korporasi. Sehingga, Mulyanto menilai Ahok sudah melampaui kewenangannya.
Menurut Mulyanto, kemampuan investasi Pertamina yang masih terbatas, sebaiknya diarahkan langsung pada proyek-proyek strategis migas yang masih membelit.
Misalnya, soal audit komprehensif kilang-kilang Migas yang sudah tua dan dekat dengan pemukiman warga. Sehingga tidak terulang kasus kebakaran kilang seperti di Plumpang maupun Dumai, serta daerah-daerah lainnya. Termasuk pembelian share partisipasi dari Shell yang hengkang dari Blok Migas Masela. (*)
(Winoto Anung)