HELOINDONESIA.COM - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS mengkritik kinerja Menkopolhukam Mahfud MD karena reaktif berlebihan hingga mengomentari berbagai hal yang berpotensi menimbulkan polemik dan kegaduhan.
"Pak Mahfud MD terlalu banyak komentar yang menimbulkan polemik dan kegaduhan, terakhir podcast saat ditanya oleh pak Rhenald Kasali mengenai pengajuan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diajukan oleh Pak Moeldoko," kata Fernando lewat keterangan tertulis, dikutip Selasa 1 Agustus 2023.
Menurut Fernando, Mahfud MD terlalu jauh mencampuri perkara yang saat ini sedang berproses di Mahkamah Agung. Selama ini, kata dia, Mahfud terlalu terbiasa berkomentar dan mencampuri yang tidak sepatutnya dikomentari.
"Apalagi sampai ada pernyataan bahwa apabila pengajuan Peninjauan Kembali KLB Partai Demokrat oleh pak Moeldoko dimenangkan menganggap bahwa hakim yang menangangi perkara tersebut sedang mabok," imbuhnya.
Baca juga: Persik Kediri Bakal Bermain Pincang Saat Menghadapi PSM Makassar di Kandang Juku Eja
Fernando menilai bahwa pernyataan tersebut terkesan Mahfud MD melakukan intervensi lembaga. Padahal imbuh dia yang bersangkutan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).
"Sangat ironis dan seolah para hakim harus memiliki pertimbangan hukum yang sama seperti pak Mahfud MD," ucapnya.
"Pernyataan pak Mahfud tersebut akan dapat mempengaruhi keputusan para Hakim. Dapat dikatakan bahwa pernyataan pak Mahfud MD sebagai bentuk intervensi terhadap lembaga peradilan," lanjut dia.
Fernando menegaskan pernyataan Mahmud itu sudah merendahkan martabat para Hakim secara khusus yang menangani perkara Peninjauan Kembali KLB Partai Demokrat.
Baca juga: Rumah Terbakar Ditonton Puluhan Warga, Hanya 3 Pemuda Tampan Berhati Nurani ini Nekat Padamkan Api
"Seharusnya pak Mahfud MD membiarkan proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Agung, jangan membuat pernyataan yang membangun opini seakan kesimpulannya yang benar," sebut dia.
Dia menyarankan agar Mahfud MD tidak agar tidak selalu mencari dan memanfaatkan panghung agar dilirik oleh partai politik atau calon presiden untuk menjadi cawapres.
"Jangan terlalu berharap untuk kembali dipertimbangkan menjadi salah satu kontestan pada pilpres 2024," tandasnya.