LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung aksi membawa tujuh tuntutan ke DPRD Lampung, Senin (29/6/2026). Mereka sempat dorong-dorongan dengan aparat keamanan saat hendak merangsek masuk gedung DPRD Lampung.
Wagub Jihan Nurlela akhirnya "mendinginkan" situasi. Didampingi sejumlah pimpinan Pemprov Lampung dan anggota DPRD Lampung, Jihan duduk lesehan untuk berdialog dan menyerap aspirasi para mahasiswa yang tergabung dalam PMII Lampung.
Dalam dialog tersebut, Jihan mengatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Untuk isu nasional, dia akan sampaikan ke pemerintah pusat, seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan isu nasional lainnya.
Wakil Ketua I DPRD Lampung Kostiana mengapresiasi aspirasi yang disuarakan PMII. Dia memastikan aspirasi yang suarakan mahasiswa akan dilanjutkan ke pihak kompeten sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Menurut Ketua PMII Lampung, M Yusuf Kurniawan, para kader PMII dari kabupaten dan kota menyuarakan ketujuh tuntutannya setelah melakukan kajian bersama pengurus cabang, komisariat, rayon PMII se-Lampung.
Aksi yang diikuti kader PMII dari berbagai kabupaten dan kota di Lampung tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Pengurus Besar (PB) PMII sekaligus bentuk penyampaian aspirasi terhadap sejumlah isu nasional dan daerah.
Koordinator aksi, Fakih Ilham Kusesi, mengatakan demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
“PMII hadir untuk menyampaikan aspirasi dan mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap persoalan yang dirasakan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujarnya.
Ada lima isu nasional dan tiga isu daerah
1. ISU NASIONAL
1.1. Ekonomi
Pada sektor ekonomi, PMII menilai kebijakan anggaran pemerintah perlu dievaluasi agar lebih berpihak kepada masyarakat. Pemerintah menghentikan pemborosan APBN, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta mengevaluasi sejumlah program strategis seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)yang dinilai perlu dikaji dari sisi efektivitas dan beban anggaran.
1.2. Hukum
Dalam isu hukum dan demokrasi, massa aksi juga membawa sejumlah tuntutan, mulai dari dorongan pencabutan UU Polri, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga permintaan agar fungsi TNI tetap berfokus pada sektor pertahanan.
1.3. HAM
Selain itu, PMII turut meminta pemerintah mengusut berbagai dugaan pelanggaran HAM, menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis, serta membebaskan peserta aksi yang ditangkap aparat.
1.4. Pendidikan
Pada sektor pendidikan, mahasiswa menilai pemerintah perlu memperkuat komitmen terhadap akses pendidikan yang merata. Mereka mendorong peningkatan anggaran pendidikan, kesejahteraan guru, realisasi target nol putus sekolah pada 2026, serta penghentian praktik komersialisasi pendidikan.
1.5. Reforma Agraria
Tidak hanya itu, PMII juga menyoroti persoalan reforma agraria dengan mendesak penyelesaian konflik lahan, percepatan redistribusi tanah pasca pencabutan HGU, serta penguatan perlindungan hukum bagi petani dan masyarakat.
2. DAERAH
2.1. Efisiensi Fiskal
Di tingkat daerah, massa aksi meminta pemerintah menerapkan tata kelola fiskal yang lebih efisien dengan memangkas belanja seremonial, mengoptimalkan PAD, serta memperkuat sektor UMKM sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.
2.2. Tambang Ilegal
Di sektor sumber daya alam, PMII menuntut aparat penegak hukum mengusut praktik tambang ilegal, mengevaluasi izin pertambangan secara terbuka, dan memperketat pengawasan kawasan lindung serta pelaksanaan AMDAL. (Prapthy)