SEMARANG, HELOINDONESIA.COM - Kongres Perempuan Nasional (KPN) 2023 yang berlangsung selama tiga hari (24-26 Agustus 2023 telah berakhir Sabtu (26/8) dan ditutup Sekda Jateng Sumarno di Gedung Prof Soedarto SH, Undip Semarang.
KPN yang melibatkan sekitar 1.000 orang adalah perwakilan dari 24 provinsi, telah melahirkan lima rekomendasi dan maklumat.
Maklumat Semarang dan rekomendasi hasil KPN tersebut menyebutkan rekomendasi ini menjadi agenda gerakan perempuan lintas elemen untuk disuarakan kepada para pengambil kebijakan dan kandidat pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah serta pemangku kepentingan strategis lainnya.
Baca juga: Ganjar Gagas Ekonomi Hijau dan Transformasi Digital untuk Bangun Indonesia Masa Depan
KPN sebagai gerakan perempuan Indonesia siap bekerja sama dan bergandengan tangan dalam mewujudkan Indonesia yang berperadaban, berkeadilan sosial, bermartabat bagi setiap manusia, dengan anugerah semesta dalam rahmat Tuhan YME.
Maklumat dibacakan Titik Istirokhatun perwakilan akademisi dari Universitas Diponegoro. Sedangkan rekomendasi dibacakan Suryani Estati Sudibyo (ANBTI-Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika) DKI Jakarta, Umi Hanisah (Pesantren Dayah Diniyah Darusaalam Provinsi Aceh Nanggroe Darussalam) dan Sri Setyaningsih (Forum Komunikasi Difabel Boyolali).
Perwakilan peserta menyerahkan rekomendasi kepada Ketua Umum Kongres Nawal Arafah Yasin untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Sekda Sumarno selaku pemangku jabatan.
Baca juga: Kirab Budaya Rakernas X JKPI Meriah, Mbak Ita: Wujud Nguri-uri Budaya Nusantara
Salah satu rekomendasi yang dibacakan adalah, bahwa representasi dan kepemimpinan perempuan di ruang-ruang strategis pengambilan keputusan telah dijamin Konstitusi, diterima dan diakui di lingkungan masyarakat, media, lembaga pendidikan, serta pemerintahan.
Maka dari itu, dalam penjabarannya dijelaskan Pemerintah harus menerbitkan regulasi sistem seleksi, pelatihan dan promosi aparatur sipil negara untuk menjamin kepemimpinan yang responsif dan adil gender, harus melakukan revisi paket UU Politik untuk meningkatkan keterwakilan Perempuan.
Selain itu, mengimplementasikan kebijakan afirmasi dalam pengisian jabatan publik, mengalokasikan anggaran pendidikan politik untuk membangun budaya hukum yang adil gender, serta Pemerintah, Partai politik, KPU dan Bawaslu dan berkolaborasi menyusun grand design dan pendidikan politik untuk membangun budaya adil gender.
Kedaulatan Pangan
Empat rekomendasi penting lainnya meliputi; peneguhan representasi dan kepemimpinan perempuan membutuhkan upaya pemajuan kebudayaan dan media yang ramah perempuan, kepemimpinan perempuan akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
Baca juga: Anak-Anak Tubaba Sejenak Tinggalkan Gadget dan Tengok Birunya Langit
Lalu, mengenali dampak berbasis gender dan kepeloporan perempuan dan penyikapan pada krisis iklim dan isu lingkungan secara komprehensif membutuhkan tata kelola lingkungan yang adil dan berperspektif perempuan, serta kebijakan yang adil gender dan bebas kekerasan terhadap perempuan merupakan syarat penting pengembangan kepemimpinan perempuan.
Ketua Umum Kongres Perempuan Nasional Nawal Nur Arafah Yasin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kongres kali ini.
“Saya mengapresiasi semangat peserta yang datang dan bersemangat mengikuti kongres. Peserta terjauh dari Aceh dan Papua bersedia hadir memberikan kontribusi terkait persoalan perempuan di wilayahnya. Kami berharap maklumat dan rekomendasi hasil kongres bisa dilaksanakan oleh para pengambil kebijakan terpilih di pemilu 2024,'' ungkapnya.
Penyelenggara acara ini adalah gabungan dari berbagai organisasi antara lain Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Jateng, Darma Wanita Persatuan UNDIP, PKK Jawa Tengah, LRC-KJHAM, Rahima, KUPI, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), KOPRI PMII Jateng, IMM Jateng, Kohati Jateng-DIY, pusat studi wanita, akademisi, mahasiswa, dan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. (Aji)