Oleh Majid Lintang
Jurnalis Senior
DI TANAH yang dipanggil sebagai beranda masa depan, di jantung hutan dan sungai yang mengalir panjang di Kalimantan Timur, sebuah angka menjadi percakapan: Rp 8,5 miliar. Angka itu adalah harga sebuah mobil dinas untuk Gubernur Rudy Mas'ud.
Angka itu kemudian bukan sekadar deret nol. Ia menjelma jadi suara—dibisikkan di warung kopi, diperdebatkan di ruang kuliah, dipertanyakan di beranda rumah-rumah kayu yang menghadap sungai cokelat.
Di tengah seruan efisiensi anggaran, publik tersentak. Sebab ketika kata “hemat” kerap diulang dalam pidato, tiba-tiba muncul kabar pengadaan kendaraan SUV hybrid bermesin 3.000 cc—dengan kemampuan menaklukkan jalan berlumpur, berbatu, dan terjal di pelosok.
Sebagian menduga kendaraan itu sekelas Range Rover 3.0 Autobiography LWB—mobil dengan tubuh gagah, teknologi hibrida, dan harga miliaran rupiah. Namun sang gubernur menyatakan, mobil itu belum pernah ia terima.
“Sampai hari ini, saya masih memakai mobil pribadi,” katanya kepada awak media. Maka polemik pun tak hanya berkutat pada benda, melainkan pada makna.
Di ruang lain, Sekretaris Daerah menjelaskan alasan yang lebih membumi. Wilayah Kaltim bukan hamparan aspal yang selalu ramah. Ada Bongan, ada desa-desa jauh yang jalannya menyimpan lumpur dan batu. Ada komitmen untuk turun langsung, memantau, menyentuh realitas tanpa sekat.
“Kendaraan harus andal,” demikian kira-kira pesannya. Sebab tak mungkin seorang kepala daerah terhenti hanya karena roda terperosok. Apalagi kini Kaltim bukan sekadar provinsi. Ia penyangga bahkan rumah bagi Ibu Kota Nusantara—sebuah proyek ambisius yang disebut sebagai miniatur Indonesia.
Tamu datang bukan hanya dari kabupaten dan kota, melainkan dari negeri-negeri jauh. Representasi menjadi penting. “Marwah harus dijaga,” ujar gubernur. Di sinilah perdebatan menemukan simpangnya: antara kebutuhan teknis dan simbolik, antara medan berat dan citra kehormatan.
Namun dari kampus di Universitas Mulawarman, suara lain terdengar. Dosen Tata Negara Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah—akrab disapa Castro—mengatakan persoalan ini bukan semata soal cc mesin atau jenis SUV. Ia menyoal prioritas.
Di tengah kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang masih memanggil perhatian, apakah mobil dinas harus didahulukan? Apakah efisiensi hanya berhenti sebagai retorika? “Jangan sampai efisiensi hanya menjadi gimik,” katanya. Kalimat itu tajam, seperti batu di jalan yang belum diaspal.
Begitulah sebuah mobil menjelma cermin. Ia memantulkan wajah kekuasaan, harapan rakyat, dan tafsir tentang kepantasan. Di satu sisi, ada lumpur yang harus dilintasi, ada jalan rusak yang menuntut ketangguhan mesin. Di sisi lain, ada ruang kelas yang menunggu perbaikan, ada puskesmas yang berharap perhatian lebih.
Dan di antara keduanya, publik berdiri—menimbang, menilai, mengingat. Karena pada akhirnya, yang dipersoalkan bukan semata kendaraan. Melainkan arah: ke mana roda pemerintahan akan melaju, dan siapa yang paling dahulu sampai pada tujuan bernama kesejahteraan. ***
Majid Lintang
