Oleh Indra Jaya, SH., MH., CIL., CME.
Advokat/Pengamat Hukum
KASUS dugaan penyadapan ilegal yang menyeret empat jenderal Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, bukan lagi sekadar perkara pidana tentang penyadapan, akses ilegal, atau penghapusan data elektronik. Kasus ini telah berkembang menjadi persoalan serius mengenai batas kekuasaan, supremasi hukum, dan masa depan demokrasi Indonesia.
Ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab: apakah Indonesia masih sungguh-sungguh berdiri sebagai rechtsstaat (negara hukum), atau justru sedang memperlihatkan gejala machtstaat (negara kekuasaan), ketika kewenangan dan instrumen negara diduga digunakan tanpa landasan hukum yang sah?
Ini bukan pertanyaan retoris belaka. Sebab, apabila benar aparat yang seharusnya menjaga hukum justru diduga melangkahi hukum, persoalannya bukan hanya siapa yang menyadap dan siapa yang disadap. Persoalan sesungguhnya adalah siapa yang mengendalikan kekuasaan, atas dasar apa kekuasaan itu dijalankan, dan kepada siapa para pemegang kekuasaan harus mempertanggungjawabkan tindakannya.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik. Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Perkembangan terbaru, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), mengungkap dugaan pembagian peran keempat tersangka. Bahkan, Listyo Sigit disebut diduga menjadi pihak yang menerima hasil penyadapan atau end user. Sementara Slamet Uliandi, yang sebelumnya belum ditahan karena kondisi kesehatan pascastroke, kini menjalani tahanan rumah.
Artinya, perkara ini tidak lagi berhenti pada dugaan penyalahgunaan perangkat teknologi. Penyidik sedang mengurai dugaan rangkaian tindakan yang melibatkan perintah, pelaksanaan, pelaporan hasil penyadapan, hingga penghapusan jejak elektronik.
Di sinilah persoalan hukumnya menjadi sangat serius. Dalam negara hukum, kekuasaan tidak pernah berdiri di atas kehendak pribadi. Jabatan bukan cek kosong untuk melakukan apa saja. Pangkat, kewenangan, bahkan alasan keamanan negara tidak dapat menghapus kewajiban untuk tunduk pada hukum.
Ada adagium yang relevan untuk mengingatkan kita: Salus populi suprema lex esto — keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Namun, adagium tersebut tidak boleh dipelintir menjadi pembenaran untuk melakukan tindakan apa pun atas nama keselamatan rakyat. Justru keselamatan rakyat harus dilindungi melalui hukum, bukan dengan menyingkirkan hukum.
Hukum tidak boleh menjadi alat pembenar bagi tindakan yang sejak awal tidak memiliki dasar kewenangan. Dalam perspektif negara hukum, kita mengenal prinsip lex dan ius. Lex merujuk pada hukum positif atau aturan tertulis, sedangkan ius berkaitan dengan keadilan dan prinsip hukum yang mendasarinya.
Keduanya tidak boleh dipisahkan. Aturan tanpa keadilan dapat berubah menjadi instrumen kekuasaan, sementara keadilan tanpa kepastian hukum berisiko menjadi kehendak subjektif. Karena itu, pertanyaan paling penting dalam perkara ini bukan semata-mata apakah perangkat penyadapan tersedia atau siapa yang memiliki akses terhadap sistem tersebut.
Pertanyaan utamanya: apakah tindakan itu dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang, untuk kepentingan penegakan hukum yang sah, dan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan?
PENYADAPAN BUKAN KEWENANGAN TANPA BATAS
Penyadapan merupakan salah satu bentuk intervensi negara paling serius terhadap hak privasi warga negara. Melalui teknologi ini, percakapan, komunikasi pribadi, hubungan politik, bahkan aktivitas profesional seseorang dapat dipantau tanpa sepengetahuannya.
Karena itu, penyadapan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan perintah lisan, kehendak atasan, atau dalih kepentingan keamanan. Harus ada dasar hukum, tujuan yang sah, kewenangan yang jelas, prosedur yang dapat diuji, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.
Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan menjadi salah satu instrumen yang mengatur pelaksanaan penyadapan di lingkungan Polri. Prinsip legalitas, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan kerahasiaan harus menjadi landasan pelaksanaannya.
Apabila dugaan penyadapan melalui Lawful Interception Management System (LIMS) benar dilakukan tanpa proses verifikasi, tanpa permohonan penyidik, tanpa laporan polisi, serta tanpa hubungan dengan kepentingan penyelidikan atau penyidikan, maka muncul persoalan mendasar: untuk kepentingan hukum apa penyadapan itu dilakukan?
Lebih jauh, siapa yang memberikan perintah, siapa yang menyetujui, siapa yang menjalankan, siapa yang menerima hasilnya, dan siapa yang kemudian diduga menghapus jejak digitalnya? Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab secara terang. Jangan sampai teknologi yang seharusnya menjadi instrumen penegakan hukum justru berubah menjadi alat pengawasan di luar hukum.
KETIKA PRESIDEN PUN DIDUGA MENJADI SASARAN
Perkara ini semakin sensitif karena salah satu pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan adalah Presiden Prabowo Subianto. Namun, persoalannya ternyata tidak berhenti pada kepala negara. Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan sasaran penyadapan juga mencakup pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Jika dugaan tersebut terbukti, maka persoalannya menyentuh jauh lebih luas daripada pelanggaran privasi individu.
Ada potensi persoalan serius terhadap tata kelola pemerintahan, independensi institusi negara, kebebasan berpendapat, dan iklim demokrasi. Bayangkan jika komunikasi pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, atau masyarakat sipil dapat dipantau tanpa dasar hukum yang sah. Ruang demokrasi bisa berubah menjadi ruang ketakutan. Orang akan berpikir berkali-kali sebelum berbicara, mengkritik, atau menyampaikan pendapat.
Negara hukum tidak boleh membiarkan kondisi seperti itu tumbuh. Sebab, demokrasi tidak hanya membutuhkan pemilu dan lembaga negara. Demokrasi membutuhkan jaminan bahwa setiap warga negara bebas berbicara tanpa harus merasa sedang diawasi oleh kekuasaan yang tidak memiliki batas.
PASAL PIDANA BUKAN AKHIR PERSOALAN
Para tersangka dijerat antara lain dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyadapan secara melawan hukum, Pasal 332 KUHP terkait akses ilegal, serta ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai perbuatan terhadap informasi atau dokumen elektronik.
Dalam perkembangan penyidikan, Pasal 32 ayat (1) UU ITE juga menjadi salah satu ketentuan yang dikaitkan dengan dugaan penghapusan data elektronik. Namun, penerapan pasal-pasal pidana tersebut baru merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Pembuktian unsur tindak pidana, keterlibatan masing-masing orang, serta pertanggungjawaban pidananya tetap harus diuji melalui proses peradilan.
Di luar itu, ada satu dimensi yang tidak boleh diabaikan: pertanggungjawaban jabatan dan rantai komando. Jika penyidik menemukan adanya perintah dari pejabat yang memiliki kewenangan lebih tinggi, apakah pertanggungjawaban berhenti pada operator yang menjalankan perintah?
Tentu tidak sesederhana itu.
Setiap orang harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan peran, pengetahuan, kehendak, dan keterlibatannya. Perintah atasan bukan otomatis alasan pembenar untuk melakukan tindakan melawan hukum.
Sebaliknya, jabatan tinggi juga tidak boleh menjadi alasan untuk menganggap seseorang bersalah tanpa pembuktian. Prinsipnya sederhana: hukum harus berlaku sama, baik terhadap bawahan maupun atasan, baik terhadap orang biasa maupun pejabat dengan pangkat dan kekuasaan besar.
DUGAAN MAKAR: JANGAN MENJADI TIRAI PENGALIH ISU
Persoalan lain yang kini berkembang adalah dugaan makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada 9 November 2026 menyampaikan bahwa berdasarkan diskusi dengan sejumlah ahli hukum pidana dan tata negara, perkara tersebut telah mengarah pada dugaan upaya melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugasnya.
Namun, ia juga menegaskan bahwa kesimpulan tersebut belum dapat dipastikan karena proses hukum masih berlangsung. Dugaan makar tentu tidak boleh dianggap remeh. Namun, istilah makar juga tidak boleh digunakan secara serampangan.
Harus ada konstruksi hukum yang jelas, unsur tindak pidana yang terpenuhi, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai sebuah perkara pidana yang sedang diusut kemudian dibebani kesimpulan politik sebelum pembuktian hukumnya selesai.
Jika memang ditemukan indikasi makar, ungkap dan buktikan berdasarkan hukum. Jika tidak, jangan biarkan istilah makar menjadi tirai yang mengaburkan persoalan utama, yakni dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum dalam penggunaan perangkat penyadapan negara.
Negara hukum tidak boleh bekerja berdasarkan kecurigaan, apalagi berdasarkan kepentingan politik. Ia harus bekerja berdasarkan fakta dan pembuktian.
UJIAN SESUNGGUHNYA ADA PADA KEBERANIAN MEMBUKA SEMUA FAKTA
Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyadapan di lingkungan institusi negara. Siapa yang berwenang memberikan persetujuan? Bagaimana mekanisme verifikasi target? Siapa yang dapat mengakses hasil penyadapan? Bagaimana data disimpan? Apakah tersedia jejak audit yang tidak dapat dimanipulasi? Siapa yang mengawasi agar teknologi tersebut tidak disalahgunakan?
Semua itu harus dijelaskan kepada publik sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan dan informasi yang dilindungi hukum. Jangan sampai penyelesaian perkara hanya berhenti pada penetapan tersangka, sementara sistem yang memungkinkan dugaan penyalahgunaan itu terjadi tetap dibiarkan.
Negara tidak cukup hanya menghukum orang yang diduga melakukan pelanggaran. Negara juga harus membenahi sistem yang memungkinkan pelanggaran tersebut terjadi. Ada ironi besar ketika institusi yang diberi mandat untuk melindungi hukum justru harus membuktikan bahwa dirinya tidak berada di atas hukum.
Dan ada ironi yang lebih besar lagi jika perangkat yang diberi nama Lawful Interception Management System justru diduga digunakan dengan cara yang tidak lawful. Nama boleh menggunakan bahasa Inggris yang terdengar canggih, tetapi legalitas tidak ditentukan oleh nama perangkat. Legalitas ditentukan oleh dasar kewenangan, prosedur, tujuan, dan pertanggungjawaban.
Pada akhirnya, perkara ini bukan semata-mata tentang Prabowo, Listyo Sigit, atau empat jenderal yang kini berstatus tersangka. Ini tentang prinsip bahwa tidak boleh ada kekuasaan yang kebal dari pengawasan dan tidak boleh ada pejabat yang merasa lebih tinggi daripada hukum.
Presiden pun harus dilindungi oleh hukum. Rakyat harus dilindungi oleh hukum. Bahkan aparat penegak hukum sendiri harus tunduk pada hukum. Sebab, negara hukum tidak diukur dari seberapa keras negara menghukum orang yang dianggap melawan kekuasaan.
Negara hukum justru diuji dari keberaniannya mengusut dugaan pelanggaran yang melibatkan orang-orang di dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri. Hukum tidak boleh menjadi pedang yang hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
Hukum juga tidak boleh menjadi tameng bagi mereka yang memegang kekuasaan. Jika benar terjadi penyalahgunaan instrumen negara, bongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan berhenti pada operator, jangan pilih-pilih berdasarkan pangkat, dan jangan tutup mata terhadap siapa pun yang terbukti terlibat.
Sebab, ketika hukum mulai tunduk kepada kekuasaan, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib satu perkara, melainkan kehormatan sebuah negara.
Di negara hukum, tidak ada jabatan yang lebih tinggi daripada hukum. Sebab, ketika hukum kalah oleh kekuasaan, yang tersisa bukan lagi supremasi hukum, melainkan supremasi mereka yang sedang berkuasa. ***
