Oleh Dr. Wendy Melfa
Akademisi UBL, Pegiat Ruang Demokrasi (RuDem)
SKANDAL penyadapan paling berpengaruh sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia terungkap ke ruang publik ketika Mabes Polri me-release penyadapan yang dilakukan para jenderal terhadap Presiden Republik Indonesia dan sejumlah tokoh nama besar lainnya pakai peralatan Mabes Polri sejak tahun 2025 pekan lalu (4/11/2026).
Para jenderal yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus ilegal tapping dan ditahan di Rutan Mako Brimob. Mereka adalah mantan Kapolri, yang saat ini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden, LSP, jenderal bintang empat. Lainnya, jenderal bintang dua: ASN, EHS, dan SU. Kemungkinan adanya keterlibatan pihak lainnya, publik masih menunggu penyidikan kepolisian.
Merujuk pada ketentuan peraturan perundangan, lembaga yang berwenang melakukan penyadapan adalah KPK, Polri, Kejaksaan, Badan Intelejen Negara (BIN), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Dari kewenangan lembaga-lembaga tersebut, tak tertutup kemungkinan terjadinya tindakan ilegal penyadapan pada peristiwa a quo. Saat ini, ada dua palang hukum penyadapan ilegal, yakni (1) Ps 31 UU 19/ 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), (2) Ps 56 jo. Ps 42 UU 36/1999 tentang Telekomunikasi, dan (3) Ps 258 UU 1/2023 tentang KUHP Nasional.
Apakah dari ketiga pasal dan UU tersebut dapat dikenakan secara alternatif atau kumulatif tentu konstruksi hukumnya masih akan menunggu hasil akhir dari penyidikan aparat kepolisian.
HUKUM HIDUP DAN BERKEMBANG
Dalam perspektif praktis, kemajuan ilmu dan teknologi digital yang penggunaannya tidak diikuti oleh tingginya adab, moralitas, dan etik yang kuat, dari kasus penyadapan yang baru terjadi, telah menyebabkan gangguan yang dapat mengarah pada ancaman terhadap kedaulatan pemerintahan yang sah.
Presiden hasil Pemilu 2024 yang sedang menjalankan pemerintahan “diganggu” penyadapan, bahkan dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan makar yang dapat mengancam keamanan Negara.
Dari peristiwa tersebut, kita “menemukan” bahwa secara normatif pengaturan tentang penyadapan diatur secara ‘berserakan’ pada beberapa peraturan per-UU-an, belum diatur pada suatu UU khusus tentang penyadapan yang terkodifikasi secara integral.
Di sisi lain, secara sosiologis, hukum tercipta, tumbuh, dan berkembang dari perkembangan masyarakat itu sendiri, sehingga hukum itu merefleksikan karakteristik sosial masyarakat yang selalu bergerak dan berubah secara dinamis melalui inovasi digital atau perubahan nilai moral.
Oleh karena itu, aturan hukum yang ada senantiasa membutuhkan pembaharuan agar tidak tertinggal dengan perkembangan itu sendiri (hukum yang adaptif). Fenomena ini telah mengingatkan kita bahwa perlu ada UU khusus yang mengatur tentang penyadapan secara lebih rinci.
Pentingnya pengaturan hukum tentang penyadapan secara unifikasi untuk menghindari adanya tumpang tindih interpretasi dan disharmoni akibat adanya pengaturan hukum yang tercerai-berai, dan lebih menjamin efektivitas penegakan hukum yang dihasilkannya.
Efektivitas penegakan hukum, menurut Lawrence M Friedman, dalam teori sistem hukum yang dikatakannya, menempatkan substansi hukum (legal substance) sebagai salah satu unsur penting di dalamnya.
Hadirnya pengaturan norma hukum penyadapan yang terkodifikasi dalam UU khusus mengatur tentang penyadapan secara lebih terperinci juga merupakan refleksi dari politik hukum kita untuk memberlakukan hukum yang dihadirkan dari suatu proses politik dari kewenangan lembaga pembuat UU.
Dalam hal ini, publik perlu dan patut ‘mendorong’ agar pembahasan dan pengesahan integrasi UU Penyadapan tidak diabaikan dan menjadi prioritas bagi DPR dan Pemerintah untuk menuntaskannya agar lebih rigid dan detail lembaga, entitas, subjek hukum apa yang punya kewenangan untuk melakukan aktivitas penyadapan.
Sekaligus , peraturan tersebut dapat melarang subjek hukum selain yang diberi wewenang melakukan aktivitas penyadapan, mengakses, atau menguasai (memiliki) peralatan penyadapan. Diatur pula, batasan kewenangan negara dalam penyadapan sebagai langkah preventif dan sanksi jika terjadi pelanggaran.
Pemberlakuan UU khusus penyadapan juga dapat menentukan batasan dan atau kriteria siapa saja yang dapat dilakukan penyadapan dan untuk kepentingan atau tujuan apa, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya aktivitas penyadapan.
Tentu saja kesemuanya itu tidak menempatkan prinsip-prinsip perlindungan, pengakuan, kebebasan warga negara dalam kehidupannya, terjaga data-data pribadinya, serta adanya jaminan dan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM).
POLITIK HUKUM
Memberlakukan suatu UU khusus Penyadapan merupakan kebijakan dasar yang akan menentukan arah, bentuk, dan isi dari hukum oleh negara guna mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 (Mahfud MD).
Konfigurasi kekuatan politik yang eksisting saat ini akan juga menjadi cermin dari produk hukum yang dihasilkannya, konfigurasi politik yang demokratis akan menghasilkan produk hukum yang demokratis, demikian juga sebaliknya, produk hukum yang otoriter atau konservatif merupakan cermin dari konfigurasi kekuatan politik yang memproduk hukum itu sendiri.
Memperhatikan informasi yang berkembang dan menjadi konsumsi publik, selain Presiden Prabowo, ada banyak elit, tokoh politik, pengusaha dan bukan orang kebanyakan yang disasar aktivitas penyadapan sebagaimana terungkap dalam peristiwa yang melibatkan para oknum jenderal aktiv dari kepolisian.
Muncul sikap skeptisime dan pertanyaan yang menyeruak dari ruang publik, bila Presiden dan para tokoh/ elit negara bisa diakses dengan aktivitas penyadapan yang dilakukan secara ilegal, lalu bagaimana dengan warga negara kebanyakan yang biasa-biasa dalam kehidupan pada umumnya?
Hadirnya UU Penyadapan juga lebih menegaskan prinsip hukum equality before the law, dihadapan hukum semua orang diperlakukan dan mendapat hak yang sama. Publik butuh keyakinan dari negara melalui kekuatan norma hukum yang tertuang pada UU Penyadapan.
Harus ada UU yang memastikan bahwa baik presiden, elite/tokoh politik atau warga negara biasapun harus memeroleh perlindungan terhadap penyadapan secara ilegal dan sewenang-wenang (unlawful). sinilah hakekat negara melindungi warga negaranya sebagaimana tercantum pada alinea IV Pembukaan UUD 1945: Negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. ***
