BATAM, HELOINDONESIA.COM ? Salah satu permasalahan krusial dalam hal pelindungan pkerja migran Indonesia saat ini adalah masih maraknya penempatan ilegal nonprosedural.
Oleh karenanya, upaya untuk memberantas sindikat penempatan ilegal pekerja migran menjadi salah satu prioritas program Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Selain itu diperlukan adanya penguatan koordinasi dalam upaya pemberantasan sindikat penempatan ilegal pekerja migran Tanah Air.
Bertolak dari itu, BP2MI menyelenggarakan diskusi publik dengan tema ?Perang Semesta Melawan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia? di Batam, Kamis 6 April 2023.
Tujuan diskusi untuk menguatkan koordinasi dan menegaskan tanggung jawab para stakeholder dalam upaya memberantas segala jenis kejahatan dan sindikat yang mengancam dan membahayakan para pahlawan devisa tersebut.
Dalam acara tersebut hadir para tokoh bangsa sebagai narasumber seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD, politisi dan aktivis Nahdatul Ulama, Yenny Wahid serta Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo.
Forum itu banyak membahas tentang dinamika serta masalah masalah yang dihadapi para buruh migran, serta upaya untuk bersama - sama memetakan dan meramu mekanisme serta kebijakan yang dipandang baik untuk menjaga dan melindungi mereka. Isu tersebut sangat krusial karena dalam upaya mencari nafkah ke luar negeri banyak terjadi situasi yang tidak menguntungkan dan bahkan membahayakan bagi para buruh.
Kepala BP2MI Benny Ramdhani menyatakan pihaknya senantiasa berkomitmen untuk tidak saja melindungi pekerja migran, namun juga menumpas habis praktik jaringan dan mafia yang keberadaannya mengancam para pejuang devisa negara itu.
Realitas, kata dia, antara lain dibuktikan dengan pemecatan bagi para pegawai dan unsur dari BP2MI yang terlibat dalam usaha usaha ilegal yang merugikan serta mengancam para pekerja migran.
''Dalam era keterbukaan ini seharusnya kita tidak lagi abai tentang praktik-praktik berbahaya terkait pekerja migran, yaitu praktik ijon rentenir dan sindikat penempatan pekerja migran. Permasalahan permasalahan ini hendaknya dapat diselesaikan secara kolaboratif dengan sinergi kuat dari berbagai pihak sehingga masalah masalah ini dapat hilang secara permanen dalam dinamika kehidupan mereka,'' tegas Benny.
Menkopolhukam, Mahfud MD sebagai keynote speaker menyatakan bahwa perang semesta terhadap kejahatan terhadap pekerja migran memerlukan komitmen menyeluruh dari semua pihak untuk mencegah semua potensi kebahayaan yang mungkin dihadapi oleh sembilan juta pekerja migran yang tersebar di seluruh dunia.
Menurut Mahfud, rasio kasus yang tertangani dibandingkan dengan banyaknya pekerja migran sangat besar selisihnya. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah para stakeholder untuk menemukan mekanisme yang cepat dan tepat dalam merespons tiap tiap kasus yang melibatkan para pekerja migran yang tersebar di seluruh dunia.
''Tidak bisa dipungkiri, peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang terjadi karena makin berkembangnya teknologi informasi dunia yang sejalan dengan makin canggihnya modus operandi kejahatan terhadap para pekerja migran dengan memanfaatkan internet dan media sosial,'' jelasnya.
Jadi Komoditas
Dia berharap, hendaknya peraturan dan kebijakan yang sudah dibuat benar - benar dilaksanakan, dengan Bekerja Bersih dan Penuh Integritas hingga para pekerja migran dengan segala dinamika dan keberadaannya dapat benar benar terlindungi.
Aktivis Yenny Wahid menyatakan, pekerja migran adalah orang orang paling berani di Indonesia, mereka berani menghadapi tantangan multidimensional demi menghidupi keluarga.
Tapi yang menyedihkan, lanjut Yenny, banyak dari mereka bukan mendapat sejahtera yang diharapkan, tetapi malah masuk ke lingkaran kejahatan seperti human trafficking, perbudakan dan mafia organ.
Yenny ikut prihatin, mereka yang dalam keberadaannya mengesampingkan sedikit kedaulatan sebagai manusia merdeka demi menghidupi keluarga, justru menjadi komoditas dan kehilangan harkat dan martabat sebagai manusia.
''Mari, kita tidak perlu kembali terlibat dalam pembicaraan remeh temeh yang membuang waktu. Perlu ada political will semua pihak melaksanakan segala jenis regulasi, dan memberikan sanksi berat pada pihak yang terlibat mereduksi kemanusiaan ini,'' bebernya.
Sementara itu, Stafsus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo dalam paparannya menegaskan, perlu ada political will dari semua pihak untuk dapat bersepakat dengan negara dengan berani membongkar sindikat perdagangan manusia.
Doktor Komunikasi Politik menilai, kita perlu bergerak bersama memberantas sindikat pekerja migran.
''Dengan regulasi dan kebijakan dari Pemerintah, kita sebenarnya mampu memberantas jaringan kejahatan ini, namun seringkali ada pihak abai karena menganggap ini masalah yang kompleks dan bukan urusan mereka.
Padahal dengan diam dan memalingkan pandangan, kita sama saja mengingkari kejahatan. Mengingkari kejahatan sesungguhnya melukai wajah Tuhan karena tidak mencintai dan menjaga martabat sesama manusia ciptaan Tuhan,'' terang budayawan itu.
Benny menyarankan perlu pendekatan yang lebih dari sekadar norma hukum, namun dengan norma kemanusiaan dan political will yang utuh dengan aksi nyata dari para stakeholder untuk menumpas semua mafia kejahatan terhadap para buruh migran. (Aji)
