LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM — Gubernur Rahmat Mirzani Djausal akhirnya memercayai H. Darussalam, SH, MH jadi ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung Periode 2025-2030. Kaban Kesbangpol Dr. Senen Mustahil, SSos, MSi yang menyerahkan SK di kantornya, Jumat (28/11/2025).
Sebelumnya, 37 ormas lintas etnis dan paguyuban rapat untuk menyepakati tiga kandidat untuk diusulkan ke Kesbangpol pada Kamis (9/10/2025). Ketiganya: H. Darussalam, SH, MH, H. M. Idris KS, dan Dr. KH. Ir. Abdul Halim, MA. Gubernur Mirza yang kemudian memilihnya.
Ketiga kandidat sudah dikenal warga Lampung. Mereka sosok yang populer di daerah Lampung. Darussalam menjabat ketua Ormas Keluarga Besar Batanghari Sembilan; Muhammad Idris KS senior KONI Lampung; dan Abdul Hakim anggota DPR RI.
Organisasi ini penting, Gubernur Mirza yang langsung pembinanya bersama Wagub Jihan, Sekdaprov Marindo dan Kaban Kesbangpol Lampung. Kepengurusannta, Darussalam ketua, Wakil Ketua 1 H. M. Idris KS, Wakil Ketua 2 Abdul Hakim, dan Sekretaris Salatieli Daeli dan wakil Sekretaris Yu cek Hengki Sadok.
Kaban Kesbangpol Dr. Senen Mustahil, SSos, MS menitip pesan kepada ketua, para pengurus, dan anggota dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai wadah yang mengayomi 37 ormas lintas etnis dan paguyuban daerah ini.
Darussalam mengucapkan terima kasih atas kepercayaan semua tokoh orman yang diberikan kepadanya. Dia juga berjanji tak akan menyia-nyiakan amanah yang telah dipercayakan Gubernur Mirza ke pundaknya berdasarkan Permendagri No. 34 Tahun 2006.
Kepada para pengurus dan anggota FPK, dia mengajak semuanya senantiasa merawat silaturahmi, berada pada posisi mediator, penyejuk semua etnis di Provinsi Lampung. Lampung memiliki pengalaman terkait beragamnya warga di Lampung.
Darussalam mengusulkan para pengurus bertemu minimal sebulan sekali dalam mewujudkan rencana kerja organisasi yang jadi wadah komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antarwarga dari berbagai latar belakang etnis dan budaya.
Lampung memiliki tingkat heterogenitas etnis tertinggi di Sumatera, karena menjadi tujuan transmigrasi sejak era 1950-an. Kehadiran FPK diharapkan menjadi perekat kebersamaan antarwarga, sekaligus mitra strategis pemerintah.(HBM)
-
