LAMTIM, HELOINDONESIA.COM -- Sejarah baru saja mencatat tiga hal di Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Kawasan hutan tersebut terpilih sebagai proyek percontohan pertama sistem pembiayaan iklim inovatif, kredit karbon, serta ecotourism yang menjangkau berbagai segmen pengunjung.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan hal itu pada soft launching pembatas (barrier) TNWK, Kamis (26/3/2026) yang disiapkan sebagai wujud komitmen Presiden Prabowo melindungi masyarakat dari konflik manusia-gajah.
Baca juga: Prabowo Kick Off 138 Km Pagar TNWK, Warga dan Gajah Liar Bakal Damai Berdampingan
Lainnya, TNWK bisa lewat pemberdayaan masyarakat lokal serta konservasi dari mengandalkan negara dan organisasi nonpemerintah menuju model pembiayaan campuran (blended finance) yang melibatkan swasta dan pasar modal hijau.
"Tujuan utama tetap menjaga hutan dan keanekaragaman hayati," kata Menhut Raja Juli Antoni. Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap TNWK habitat dan populasi gajah sumatera hingga penanganan konflik manusia-gajah.
Terlebih, gajah merupakan salah satu binatang yang paling disayang oleh Presiden Prabowo. “Bapak Presiden memberikan perhatian khusus terhadwp gajah merupakan salah satu hewan kesayangannya, " ujar Raja Antoni.
Dalam acara halalbihalal tersebut, Menhut Raja Juli Antoni mengatakan sebagian besar dari 57 taman nasional Indonesia bergantung pada alokasi APBN yang kerap belum mencukupi kebutuhan operasional dan pemulihan ekosistem.
Baca juga: Setelah 43 Tahun, 38 Desa Sekitar TNWK Bersyukur Prabowo Atasi Konflik Satwa Liar vs Manusia
Ancaman perambahan hutan, perburuan liar, kebakaran, dan konflik satwa-manusia masih terus terjadi, sementara kapasitas pengawasan dan pengelolaan kawasan belum sepenuhnya ideal.
Kondisi inilah yang mendorong Presiden Prabowo membentuk Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional dengan Menhut Raja Juli Antoni sebagai wakil ketua yang diumumkan pekan lalu di Istana Merdeka.
TNWK merupakan habitat penting bagi gajah sumatra, badak sumatra, dan harimau sumatra yang berstatus kritis menurut IUCN. Saat ini TNWK menghadapi berbagai tantangan, seperti spesies invasif, kebakaran hutan berulang, fragmentasi habitat, perburuan ilegal, serta konflik manusia dengan gajah.
Melalui skema karbon, perusahaan yang ingin mengimbangi emisi dapat membeli kredit karbon yang dihasilkan dari upaya konservasi dan restorasi hutan di TNWK. Dana yang terkumpul akan digunakan kembali untuk mendukung operasional dan pemulihan ekosistem secara berkelanjutan.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 telah diterbitkan untuk memungkinkan proyek pasar karbon sukarela di taman nasional.
Menteri Kehutanan Raja Juli menjelaskan bahwa sesuai UU 32 Tahun 2024, pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan konservasi hanya dapat dilakukan pada zona pemanfaatan.
Baca juga: Gubernur Mirza Bersyukur Presiden Prabowo Kucurkan Rp 839 Miliar untuk TNWK
Oleh karena itu, harus ada penyesuaian zonasi untuk memungkinkan kegiatan karbon dilakukan di area yang paling tepat.
Namun, beliau menegaskan bahwa penyesuaian zonasi bersifat sementara dan bertujuan untuk memperkuat kondisi habitat satwa liar di TNWK dan akan dikembalikan ke zona awal setelah kegiatan pemulihan dan perlindungan khusus selesai.
“Dalam merancang proyek ini, kami menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan keanekaragaman hayati TNWK yang tak ternilai harganya” jelas Menteri Kehutanan Raja Juli.
Untuk satwa liar yang terancam punah secara kritis, kami akan bekerja sama dengan mitra swasta untuk menanam kembali pohon endemik sebagai habitatnya, mencegah kebakaran hutan, meningkatkan ketersediaan sumber pakan bagi satwa liar, dan mengendalikan spesies invasif yang menjadi gangguan bagi kesejahteraan satwa liar.
Program pembiayaan berkelanjutan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja konservasi sekaligus mendorong pembangunan lokal melalui kemitraan dengan sektor swasta. Kegiatan karbon akan melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan penanaman kembali dan menjaga hutan serta memperoleh manfaat dari setiap kredit karbon yang dihasilkan.
Proyek percontohan ini juga mencakup pengembangan pariwisata konservasi berkelanjutan, baik yang berkelas dunia maupun berbasis masyarakat. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sekaligus menggerakkan sumber daya untuk menjaga kelestarian alam TNWK dengan lebih baik.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif ini. “Jika kita ingin hasil konservasi meningkat, maka taman nasional harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Tentunya, ini menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi kami atas perhatian Presiden yang luar biasa terhadap masyarakat di sekitar TNWK, dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi taman nasional lainnya.”
Keberhasilan model ini diharapkan dapat ditiru di taman nasional lain di seluruh Indonesia. “Harapan kami, masyarakat di sekitar Way Kambas menjadi yang pertama merasakan manfaat dari inovasi ini, bukan yang terakhir,” ujar Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Pangestu, salah satu Ketua Komite Pembiayaan Taman Nasional.
Menteri Raja Juli, didampingi pejabat Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Lampung Timur, serta para camat dan kepala desa penyangga melakukan soft launching pembangunan pembatas TNWK. Sistem pembatas yang dibangun guna melindungi masyarakat lokal dari gajah liar ini, akan diuji kekuatannya secara langsung menggunakan gajah pada beberapa hari kedepan.
TNWK memang unik di antara taman nasional Indonesia lainnya, karena hampir satu juta orang tinggal di area perbatasan taman nasional tanpa adanya zona penyangga. Oleh karena itu, konflik manusia dengan gajah menimbulkan kerugian ekonomi, keamanan, keselamatan, bahkan korban jiwa di masyarakat sekitar.
Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat setempat selama beberapa dekade dan bertekad untuk mengakhiri masalah ini untuk selamanya dengan mengalokasikan anggaran pembangunan pembatas permanen sepanjang 138 kilometer.
Tim yang mendesain dan membangun sistem pembatas ini terdiri dari sejumlah instansi yang terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, Pemprov Lampung, Kodam XXI/Radin Inten, Polda Lampung, sejumlah universitas seperti Unila, ITERA dan Polinela serta masyarakat setempat.
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menegaskan bahwa pembangunan pembatas tersebut merupakan kebutuhan mendesak yang telah lama diimpikan oleh masyarakat setempat.
“Masyarakat kami selama ini tidak hanya belum signifikan memperoleh manfaat dari keberadaan TNWK, tetapi juga terus menanggung dampak konflik dengan satwa liar," katanya.
Dia sangat optimis bahwa proyek percontohan pembiayaan TNWK dan pembangunan sistem pembatas ini menandai era baru bagi masyarakat Lampung Timur, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun konservasi alam,” ujarnya. (HBM)
