LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -Tenaga Pendamping Gubernur Lampung, H. Darussalam, SH, MH, meminta warga menahan diri dan mengedepankan musyawarah. "Mari kita sama-sama menjaga kondusivitas daerah kita, tak ada masalah yang tidak bisa dimusyawarahkan," katanya.
Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Lampung itu mengatakan hal itu untuk menanggapi pembakaran fasilitas PT Bumi Sentosa oleh masyarakat Kampung Gunungagung, Kecamatan Anak Tuhan, Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (12/6/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
Darussalam mengaku memahami kemarahan warga. Namun, ia mengingatkan agar kemarahan tidak berubah menjadi tindakan anarkistis, terlebih jika dipicu isu yang belum jelas kebenarannya.
Menurut dia, setiap persoalan harus diselesaikan melalui jalur hukum. Ia juga berharap perusahaan dan aparat kepolisian dapat segera memproses pihak-pihak yang diduga menjadi pemicu terjadinya ketegangan hingga berujung kekerasan.
Di sisi lain, Darussalam meminta pihak perusahaan ikut menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan bersama. Sebab, langkah yang dianggap sebagai pemantik dapat kembali menyulut konflik.
"Kalau sampai terjadi anarkisme, masyarakat dan perusahaan sama-sama rugi," ujarnya. Dirinya berpendapat, kekerasan hanya menambah permasalahan dan semakin jauh dari upaya penyelesaian konflik lahan.
Berawal dari Truk Angkut Sawit
Kerusuhan itu mengakibatkan sejumlah fasilitas perusahaan yang disebut sebagai bagian dari anak perusahaan PT Bumi Waras atau Sungai Budi Group hangus terbakar.
Di antaranya perkantoran, mess karyawan, serta sejumlah kendaraan dan alat pertanian seperti bajak, mobil, dan sepeda motor. Massa dalam jumlah besar mendatangi lokasi. Aparat TNI-Polri yang berada di sekitar perusahaan tak mampu membendung amarah warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai pemicu pasti aksi pembakaran tersebut. Namun, informasi yang dihimpun Heloindonesia.com menyebutkan, kericuhan bermula ketika warga menangkap sebuah truk yang diduga mengangkut hasil panen sawit pada malam hari.
Kendaraan itu kemudian dibawa warga ke kantor perusahaan. Warga meminta perusahaan memberikan sanksi apabila kendaraan tersebut terbukti mengangkut sawit secara ilegal.
"Permintaan warga, supaya yang mengambil kelapa sawit ditindak. Jangan warga yang hanya memungut brondolan langsung ditangkap. Mana adilnya," kata Nurohman, warga Anak Tuha.
Kekecewaan disebut memuncak karena warga merasa tidak memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut terhadap kendaraan yang mereka amankan. Situasi pun berubah menjadi emosi massa hingga berujung pembakaran fasilitas perusahaan.
Nurohman mengatakan, sebelumnya terdapat kesepakatan antara warga dan perusahaan agar tidak ada pihak yang melakukan aktivitas memanen kelapa sawit secara sepihak.
Semua Pihak Diminta Menahan Diri
Anggota DPRD Lampung Tengah, Khanafiah, juga meminta semua pihak menahan diri dan tidak memperkeruh keadaan.
Ia berharap persoalan tersebut segera diselesaikan sehingga kondisi Lampung Tengah kembali kondusif.
PT BSA sendiri diketahui bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan tebu.
Keamanan perusahaan selama ini dijaga aparat Polres Lampung Tengah, pengamanan swakarsa, serta petugas keamanan internal perusahaan.
Namun, jumlah massa yang datang ke lokasi jauh lebih besar sehingga aparat keamanan tidak mampu sepenuhnya membendung aksi warga.
Hingga berita ini diturunkan, aparat keamanan masih berjaga di sekitar PT BSA, Anak Tuha, untuk mengantisipasi terjadinya aksi susulan.
Persoalan yang bermula dari dugaan pengangkutan sawit itu kini telah berubah menjadi kerugian besar. Karena itu, langkah hukum yang transparan dan komunikasi yang terbuka antara perusahaan dan warga menjadi penting agar bara konflik tidak kembali menyala. (HBM/Zen)
