LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM ----Wacana penempatan Polri di bawah kementerian bukanlah wacana baru. Wacana itu selalu muncul dalam ruang publik, kadang sebagai gagasan kebijakan, kadang sebagai respons atas problem penegakan hukum yang tidak ada selesainya.
Jika dicermati, wacana itu tampak rasional, dibungkus narasi efisiensi birokrasi, administratif, koordinasi pemerintahan, dan penguatan kontrol sipil. Akan tetapi, kalau dilihat lebih teliti, wacana itu sesungguhnya menyentuh lapisan paling mendasar dari desain ketatanegaraan Indonesia pascareformasi.
Publik tentu mengetahui, pemisahan Polri dari TNI merupakan salah satu capaian paling penting pascareformasi tahun 1998. Keputusan itu lahir dari kesadaran bangsa atas pengalaman kelam masa lalu, ketika Polri sebagai aparat keamanan dan penegak hukum di masyarakat.
Ketua Umum (Ketum) Majelis Punyimbang Adat Lampung (MPAL) Kabupaten Pesawaran Farifki Zulkarnayen Arif gelar Suntan Junjungan Marga menolak keras wacana Polri di bawah kementrian. Karena hal itu tentu merupakan langkah mundur dalam penegakkan hukum di masyarakat.
Mewakili punyimbang adat, baik punyimbang adat Pepadun maupun punyimbang adat Sai Batin di MPAL Kabupaten Pesawaran Farifki menegaskan, Polri harus tetap berada di bawah Presiden RI bukan di bawah kementerian.
“Tentu kami punyimbang adat yang ada di MPAL Pesawaran menegaskan dan mendukung penuh Polri harus berada di bawah Presiden. Karena ini sudah sesuai dengan konstitusi dan menjadi dasar supaya Polri bisa menjalankan tugasnya secara profesional, netral, serta fokus dalam harkamtibmas,” kata Farifki, melalui sambungan seluler, kepada Heloindonesia.com, Kamis (29/1/2026).
Dikatakan, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harkamtibmas secara nasional, juga melindungi masyarakat, serta memastikan hukum ditegakkan secara adil tanpa tebang pilih. Juga menjalankan tugas secara profesional untuk memperkuat kepercayaan publik.
Ia juga berharap, pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Pesawaran guna menjaga persatuan, keamanan wilayah, serta kelestarian nilai-nilai budaya, dan adat istiadat.
“Saya berharap, Polri bisa sinergi bersama punyimbang adat dan masyarakat adat dalam kolaborasi menciptakan harkamtibmas. Saya mengajak seluruh punyimbang dan juga masyarakat adat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu yang tidak benar, yang dapat memecah belah persatuan. Polisi adalah mitra masyarakat dalam menjaga keamanan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, pernyataan dukungan ini merupakan komitmen punyimbang adat yang ada di MPAL Kabupaten Pesawaran dalam mendukung Polri untuk menjaga stabilitas keamanan, serta memperkuat persatuan bangsa demi terciptanya Indonesia yang aman, damai, dan berkeadilan, khususnya di kabupaten Bumi Andan Jejama.
"Tentu kami punyimbang adat akan berkomitmen untuk bekerjasama dengan Polri dalam menciptakan rasa aman, nyaman, dan damai di masyarakat. Karena kamtibmas bukan hanya tanggungjawab Polri, tapi tanggungjawab kita semua. Kami juga berharap Polri bisa menjalankan tugas sesuai dengan amanat reformasi," pungkasnya. (Rama)