LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM----
Komisi III DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Lampung, melontarkan kritik keras terhadap proyek pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang dikerjakan PT Brantas Abipraya melalui program Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung.
Hasil inspeksi lapangan yang dilakukan pada Kamis (18/6/2026) menemukan sejumlah persoalan di berbagai titik pekerjaan. DPRD bahkan menilai proyek tersebut diduga bermasalah sejak tahap perencanaan sehingga belum mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya petani.
Ketua Komisi III DPRD Tubaba, Edi Anwar, didampingi Wakil Ketua Komisi III Sugara Jaya Rades, meninjau langsung sejumlah lokasi pembangunan irigasi di Tiyuh Gedung Ratu dan Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik (TBU).
Dalam inspeksi tersebut, DPRD menemukan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan konstruksi, saluran yang dinilai tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hingga dugaan tidak tercapainya tujuan utama pembangunan irigasi.
"Kami meminta PT Brantas Abipraya dan BBWS Mesuji Sekampung terbuka terhadap kondisi proyek ini. Delapan titik yang dibangun harus dievaluasi, dibenahi, dan diperbaiki. Memang ini proyek pemerintah pusat dan provinsi, tetapi lokasinya berada di Tubaba sehingga hasilnya harus benar-benar sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat, bukan dikerjakan asal-asalan," tegas Edi.
Menurutnya, jaringan irigasi dibangun untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama saat musim kemarau. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, fungsi tersebut dinilai belum berjalan optimal.
"Tujuan pembangunan irigasi agar sawah tetap produktif ketika musim kemarau. Tetapi faktanya, di beberapa lokasi jaringan tersebut belum bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya," ujarnya.
Lebih jauh, Edi menilai persoalan proyek bukan semata pada tahap pelaksanaan, tetapi diduga telah bermula sejak proses perencanaan.
"Dari hasil yang kami lihat di lapangan, kami menilai proyek ini diduga sudah bermasalah sejak tahap perencanaan. Pembangunannya terkesan asal-asalan dan manfaatnya belum dirasakan masyarakat," katanya.
Komisi III DPRD Tubaba memastikan hasil inspeksi tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD serta diteruskan kepada DPRD Provinsi Lampung dan BBWS Mesuji Sekampung sebagai bahan evaluasi.
"Kami akan menyampaikan seluruh temuan ini kepada DPRD Provinsi dan BBWS. Yang kami sampaikan adalah fakta-fakta di lapangan. Ini menggunakan uang negara sehingga seluruh pihak yang terlibat harus bertanggung jawab," ujar Edi.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah jaringan irigasi di Way Nurik, Tiyuh Gunung Katun Tanjungan. DPRD menilai proyek di lokasi tersebut juga belum menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komisi III juga meminta evaluasi dilakukan terhadap seluruh titik pekerjaan, bukan hanya lokasi yang saat ini sedang diperbaiki.
Saat melakukan peninjauan, DPRD mendapati adanya aktivitas perbaikan pada proyek rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Way Gemol di Tiyuh Gedung Ratu. Meski demikian, Edi mengingatkan agar proses perbaikan dilakukan sesuai spesifikasi teknis sehingga kerusakan serupa tidak kembali terjadi.
"Kami melihat memang sudah ada pekerjaan perbaikan. Tetapi harus benar-benar sesuai spesifikasi. Jangan sampai beberapa bulan kemudian rusak lagi. Titik-titik lain yang mengalami persoalan juga harus dibongkar dan diperbaiki," katanya.
Sementara itu, Pelaksana Lapangan PT Brantas Abipraya, Dedi, membenarkan pihaknya sedang melakukan pekerjaan perbaikan di DI Way Gemol.
Menurut Dedi, perbaikan dimulai sejak Sabtu (13/6/2026) dan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar satu pekan, meski sempat terkendala pasokan material.
"Perbaikan sudah kami lakukan sejak Sabtu lalu. Targetnya sekitar seminggu, tetapi ada kendala dalam mendatangkan material," ujarnya.
Ia menjelaskan, pekerjaan meliputi penguatan pondasi saluran U-Ditch menggunakan bronjong dua trap serta perbaikan pada bagian bendungan yang mengalami keretakan.
"Untuk pondasi U-Ditch kami pasang bronjong dua trap, kemudian bagian bendungan yang retak kami perbaiki menggunakan batu," jelasnya.
Dedi menambahkan, proyek tersebut mulai dikerjakan sekitar akhir Januari hingga Februari 2026 dalam satu paket pekerjaan yang tersebar di beberapa lokasi di Tubaba.
Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci nilai kontrak, besaran anggaran, maupun spesifikasi teknis proyek karena hanya bertugas sebagai pelaksana lapangan.
"Saya hanya pelaksana di lapangan. Untuk nilai kontrak, anggaran, maupun detail spesifikasi teknis saya tidak mengetahui. Informasi kami terbatas," katanya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Nasional, proyek dengan Kode RUP 60668183 tersebut merupakan bagian dari Program Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Utama Kewenangan Daerah BBWS Mesuji Sekampung melalui Instruksi Presiden (Inpres) Tahap III.
Nilai kegiatan tercatat mencapai sekitar Rp48,35 miliar dengan tujuan mendukung ketahanan pangan nasional melalui peningkatan layanan irigasi bagi sekitar 21 ribu hektare lahan pertanian di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Adapun delapan titik pekerjaan yang tersebar di Tubaba meliputi DI Way Gemol, DI Way Nurik, DI Way Tegamoan, DI Way Gemak, DI Way Lilin, DI Way Kaffi, DI Way Bedarow Petaw, dan DI Way Jambat Tejang.
Atas berbagai temuan tersebut, DPRD Tubaba mendesak pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, BBWS Mesuji Sekampung, serta pihak kontraktor segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh titik pekerjaan. DPRD juga meminta aparat dan lembaga berwenang melakukan audit sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek apabila ditemukan indikasi penyimpangan, sehingga penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi petani serta mendukung ketahanan pangan nasional.
Menariknya, sejumlah titik proyek yang berada di Kecamatan Tulang Bawang Udik diketahui berlokasi tidak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Tubaba, termasuk kawasan perkantoran Kejaksaan, Kepolisian, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat. Meski berada di lokasi yang relatif mudah diakses dan dipantau, DPRD Tubaba menilai masih ditemukan sejumlah pekerjaan yang diduga tidak sesuai harapan dan memerlukan evaluasi serta perbaikan menyeluruh.
(Rohman)