LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM----
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat (Tubaba), Lampung, mempercepat persiapan pembangunan Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, dengan melakukan penetapan titik koordinat lahan seluas 9,4 hektare bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan legalitas dan kepastian batas lahan sebelum proses pembangunan dimulai.
Kegiatan penentuan titik koordinat Sertipikat Hak Pakai Nomor 08.13.05.01.4.00018 dilaksanakan di kawasan Pulung Kencana, tepatnya di belakang Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tubaba.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan Universitas Lampung terkait Pertimbangan Teknis Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sebagai salah satu tahapan administrasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Peninjauan lapangan dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tubaba, Untung Budiono, S.Sos., M.H., mewakili Bupati Tubaba. Hadir pula jajaran BPN Tubaba, Kepala Dinas Sosial, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta), Camat Tulang Bawang Tengah, perwakilan Tiyuh Panaragan dan Pulung Kencana, serta sejumlah instansi terkait.
Dalam arahannya, Untung Budiono menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tubaba berkomitmen mendukung penuh percepatan Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
"Hari ini kita menyukseskan program Presiden, yaitu Sekolah Rakyat. Di Provinsi Lampung hanya ada empat lokasi yang menjadi sasaran, yakni Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Pemerintah Provinsi Lampung. Targetnya, seluruh persiapan lahan dapat diselesaikan pada akhir tahun ini," kata Untung, Rabu (22/07/2026).
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat akan diperuntukkan bagi masyarakat kategori desil 1 dan desil 2, yakni kelompok ekonomi paling rendah berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Program tersebut diharapkan menjadi solusi dalam membuka akses pendidikan yang lebih luas sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Untung, proses penentuan titik koordinat menjadi tahapan krusial untuk memastikan status hukum dan batas lahan milik pemerintah tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Luas lahan yang disiapkan sekitar 94.200 meter persegi atau 9,4 hektare. Yang paling penting, luas ini harus tetap terjaga dan tidak boleh berkurang karena akan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat," tegasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Tubaba bersama BPN memastikan seluruh proses administrasi pertanahan berjalan sesuai ketentuan sebagai fondasi percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.
Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tubaba diharapkan segera terealisasi dan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang lebih inklusif bagi keluarga prasejahtera, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan sumber daya manusia di daerah.
(Rohman)