LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM----
Sejumlah pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, diduga mangkrak. Bangunan di sejumlah lokasi ditemukan belum rampung meski pengerjaannya telah berlangsung berbulan-bulan.
Kondisi tersebut terungkap berdasarkan penelusuran di sejumlah lokasi pada Selasa (18/08/2026). Di antaranya Tiyuh (Desa) Bandar Dewa, Kelurahan Mulya Asri, dan Tiyuh Panaragan, yang bahkan tampak mulai karatan pada kerangka atap hologram.
Temuan itu memunculkan pertanyaan kepada masyarakat terkait penyebab pembangunan yang terhenti pekerjaannya, hingga mekanisme pengawasan proyek KDKMP yang merupakan bagian dari program nasional.
Di Tiyuh Bandar Dewa, misalnya, bangunan KDKMP berdiri di atas lahan hibah masyarakat seluas lebih dari 800 meter persegi di sekitar TPU Bandar Dewa.
Kepala Tiyuh Bandar Dewa, Anwar, mengatakan pembangunan mulai dikerjakan sekitar April 2026. Namun, pihak tiyuh mengaku hanya dilibatkan pada tahap awal, yakni pengukuran lahan dan pemenuhan dokumen.
"Kita hanya dilibatkan saat pengukuran lahan bulan Maret. Setelah itu tidak dilibatkan lagi. Bahkan saat mulai dibangun, kita tidak tahu, tiba-tiba sudah dibangun," kata Anwar.
Menurut dia, kondisi bangunan saat ini baru berupa sebagian tembok dan tiang-tiang besi. Lantai, plesteran, serta atap bangunan belum dikerjakan.
"Bangunan itu baru jadi tembok setengah sama tiang-tiang besi, belum diplester, lantai belum, atap juga belum. Ini sudah mangkrak sekitar sejak Juli lalu," ujarnya.
Anwar mengaku telah menyampaikan kondisi tersebut kepada Babinsa dan camat. Namun, hingga kini pihak tiyuh belum mengetahui alasan pembangunan berhenti.
"Persoalannya yang kusut di mana, ini yang perlu diluruskan betul. Jangan terlalu ugal-ugalan. Ini program nasional, kenapa bisa seperti ini," tuturnya.
Selain pembangunan mangkrak, pihak tiyuh juga mempertanyakan transparansi pekerjaan. Anwar mengatakan sejak awal tidak pernah mendapat penjelasan mengenai besaran anggaran pembangunan KDKMP. Bahkan tidak ada satupun papan informasi yang terpasang terkait pembangunan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional.
"Dari awal juga kita tidak ada sosialisasi berapa anggaran KDKMP ini. Kita tidak tahu apa-apa. Papan informasi proyek tidak ada juga, padahal proyek desa yang cuma puluhan juta saja harus ada papan informasi," katanya.
Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti pihak yang menjadi pemborong pembangunan yang diduga bernilai 1,6 miliar rupiah tersebut bahkan Informasi mengenai nama pelaksana yang beredar di masyarakat, belum dapat dipastikan siapa penanggung jawabnya.
Kondisi pembangunan KDKMP yang belum rampung juga terjadi di Kelurahan Mulya Asri. Lurah Mulya Asri, Eko Nurhidayat, mengatakan pembangunan telah dimulai sejak Desember 2025. Artinya, hingga Agustus 2026 pekerjaan tersebut telah berjalan sekitar delapan bulan.
"KDKMP Mulya Asri ini sudah dari Desember 2025 sampai sekarang, artinya sudah delapan bulanan. Babinsa sudah cek lapangan dan aplikasi progresnya masih 75 persen, tinggal finishing dan atap," kata Eko.
Eko menyebut berdasarkan informasi yang diterimanya, pemborong pembangunan adalah Bahar.
Namun, dia mengaku tidak mengetahui secara rinci teknis pembangunan karena pekerjaan tersebut disebut berada di bawah pihak TNI.
"Kita belum tahu bagaimana teknis pembangunannya, karena ini sudah delapan bulan. Kurang tahu kita bagaimana teknis bangunan itu karena ini dari TNI dan memang papan proyek juga kita tidak tahu dan tidak ada sejak awal," ujarnya.
Sementara di Tiyuh Panaragan, progres pembangunan KDKMP disebut baru sekitar 20-30 persen secara kasat mata. Kepala Tiyuh Panaragan, Edyson, mengatakan pihak tiyuh sejak awal hanya diminta menyiapkan lahan.
"Saya juga tidak paham kenapa tidak lanjut lagi pembangunannya, tidak tahu apa kendalanya. Mulai dari pembangunan awal saya tidak tahu sama sekali, pihak tiyuh disuruh menyiapkan lahan dan sudah saya laksanakan," kata Edyson.
Lahan tersebut merupakan tanah yang dibeli desa dengan ukuran sekitar 30 x 30 meter. Menurut Edyson, koordinasi hanya dilakukan ketika pengukuran lahan. Setelah itu, pihak tiyuh tidak lagi mendapatkan informasi terkait pembangunan.
"Yang saya dengar bangunan KDKMP itu borongan dari keluarga Umar Ahmad," ujarnya.
Edyson juga menyebut Babinsa setempat bernama Iwan sering melakukan koordinasi terkait pembangunan dengan seseorang bernama Sumardi yang disebut pernah bekerja di Dinas PUPR.
Sejumlah warga Tiyuh Panaragan, juga turut mempertanyakan pembangunan KDKMP yang terhenti. Ia mengatakan rumahnya berada tepat di samping lokasi pembangunan.
"Kalau pemborong keseluruhan bangunan KDKMP saya tidak tahu. Tapi kalau yang memborong rangka baja itu Arif," kata Ali, satu diantara warga Panaragan.
Ia menyebut pembangunan telah terhenti sekitar satu setengah bulan.
"Pembangunan itu sudah mangkrak sekitar satu setengah bulan. Saya juga tidak tahu kenapa mangkrak," ujarnya.
Ali meminta pihak yang berwenang segera memastikan pembangunan dilanjutkan.
"Kalau harapan kami warga masyarakat tolonglah dilanjutkan kepada pihak yang berwenang. Itu kan pengawasan di bawah TNI, tentunya dipertanyakan," harapnya.
Dia juga menyoroti kondisi material pembangunan yang disebut berserakan di sekitar lokasi.
Sementara itu, Bahar, yang namanya disebut sebagai pemborong pembangunan KDKMP, membantah dirinya mengetahui secara penuh persoalan pembangunan tersebut.
"Bapak tidak banyak tahu masalah karena bapak bukan mitra, hanya diminta bantu saja oleh Pak Danramil waktu itu. Kalau tukang yang bapak bantu cari, sebagian besar sudah dibayar oleh Pak Dandim," kata Bahar saat dikonfirmasi.
Menurut dia, pembangunan tersebut telah diambil alih oleh pihak Kodim sehingga dirinya tidak lagi terlibat dalam pekerjaan.
"Katanya kerjaan itu sudah diambil alih oleh Kodim, jadi bukan mangkrak, mungkin belum selesai saja. Itu yang bapak tahu, sekarang bapak tidak banyak tahu lagi," ujarnya.
Bahar meminta persoalan tersebut dikonfirmasi kepada pihak yang memiliki kewenangan.
"Coba konfirmasi ke Danramil atau Kodim ya," terangnya.
Terkait material bangunan, Bahar mengatakan dirinya sebelumnya hanya membantu mencarikan toko material yang dapat memberikan utang karena memiliki hubungan dengan sejumlah pemilik toko.
"Yang material waktu itu hanya minta bantu, tolong bisa ngutang saja lewat bapak ada beberapa toko, karena bapak yang kenal. Tapi yang bayar juga dari mereka," jelasnya.
Dia mengatakan sebagian utang material tersebut mulai dibayarkan oleh pihak Kodim.
"Utang yang sisa sudah mulai dibayar Pak Dandim. Jadi bapak sudah sampaikan ke Pak Dandim toko yang masih ada hutang mereka. Sekarang bapak sudah tidak ngurus lagi," ungkapnya.
Bahar kembali menegaskan agar persoalan tersebut dikonfirmasi kepada pihak Kodim untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas.
"Pastinya coba tanya ke Kodim saja ya, biar jelas. Bapak sudah malas mau ikut campur yang ribet-ribet. Bapak hanya mau kegiatan sosial saja sekarang, mumpung masih sehat, menikmati masa pensiun," katanya.
Terpisah, Arif yang namanya juga disebut-sebut sebagai pihak yang memborong rangka baja di sejumlah KDKMP meminta informasi mengenai pekerjaan tersebut dikonfirmasi kepada pihak yang berwenang.
"Walah mas, hutang apa mas. Salah info mungkin. Coba tanya ke Koramil atau Kodim mas," kata Arif saat dikonfirmasi mengenai dugaan mangkraknya proyek.
Fungsional Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Tubaba, Amin Nuroni, mengatakan pembangunan fisik KDKMP secara teknis sebenarnya ditargetkan rampung dalam waktu 90 hari atau tiga bulan.
"Kalau secara teknis pembangunan KDKMP itu sebenarnya ditarget tiga bulan atau 90 hari. Kita tidak tahu kenapa masih banyak yang belum selesai," kata Amin.
Temuan di sejumlah lokasi tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan, terutama mengenai penyebab terhentinya pembangunan, pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan, progres fisik sebenarnya, mekanisme pengawasan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Pihak-pihak terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar status pembangunan KDKMP di sejumlah wilayah Tubaba tersebut menjadi jelas dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
(Rohman)