LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM — Aktivis '98 asal Lampung, Muzzamil, sepakat dengan pernyataan Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, bahwa 42 menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran tidak memenuhi Indikator Kinerja Utama (KPI) dan tidak paham haluan kebijakan dan ekonomi
Menurut Muzzamil, pernyataan tanpa tedeng aling-aling Kamrussamad merupakan kejujuran politik dan sikap ksatria. "Sebahagian besar rakyat hari ini melolong hidup 'mantab' alias makan tabungan dan 'mantang' alias makan utang, " ujarnya, Kamis (22/10/2026),
Sebagai bagian pelaku sejarah perjuangan demokratisasi pra dan pasca 1998, pernyataan Kamrussamad pada diskusi di Jakarta, Selasa (20/10/2026), hasil kajiannya akan diserahkan kepada Presiden Prabowo sebagai bahan evaluasi, katanya.
Muzzamil berfilosofi, mengutip tiga ujaran satir soal politik.
PERTAMA
Politisi itu semuanya sama. Mereka berjanji membangun jembatan meskipun sebenarnya tidak ada sungai di sana. Ujaran legendaris mantan pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev tentang kebiasaan politisi acap umbar janji kosong, tak realistis, tak sesuai kebutuhan nyata rakyat demi raup dukungan.
Indonesia masih punya PR berat malapraktik rendahnya integritas politik elit politik dan politisi berujung problematik hilang bahkan matinya kepercayaan politik massa politik dan rakyat.
Diperparah dengan, imbuh dia, masih dipeliharanya budaya feodalisme politik tatkala pengampu relasi kuasa secara sembrono justru mempraktikkan diri bukan sebagai pejabat pelayan publik, pelayan rakyat sebagai tuan dan puannya.
Melainkan sebaliknya mereka memperlakukan diri sebagai pejabat tuan puannya publik, pejabat tuan puannya rakyat yang serba ingin bahkan minta dilayani bukan melayani.
KEDUA
"Kedua, bahwa 'politik itu kejam'. Yang berseberangan sikap, pandangan, bahkan ideologi politik, dicap musuh politik. Yang teriak tidak setuju, melawan arus, tidak patuh politik; hajar, bungkam, PAW, buang, isolasi, singkirkan, Pemisalan tapi nyata ini laju bikin banyak orang antipati politik.
Apatis terhadap politik. Padahal politik itu jalan mulia, demokrasi politik itu mandat konstitusi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional."
KETIGA
Sering dalam bahasa kaum ibu diceploskan bahwa jika semua isi kulkas di rumah habis, jika uang belanja dapur harian mingguan bulanan membengkak karena semua harga bahan kebutuhan pokok mahal, itu semua erat terkait dengan politik, dengan keputusan dan kebijakan politik.
Seperti penyair buruh Wiji Thukul dalam bait puisinya bilang: 'jika kau tak berani lagi bertanya, maka kau akan ditenggelamkan keputusan-keputusan'. "Nah bagi rakyat yang telah berkesadaran politik sejati, sepahit apapun, se-apatis apapun, sekotor sehitam apapun politik dalam pada praktik senyatanya, dia takkan 'tinggal gelanggang colong playu',
Diapun takkan ikut-ikutan latah bilang 'zaman sudah edan kalau tidak ikut edan ora kedhuman (tidak kebagian)'. Kesadaran politik sejati ini memang sejatinya butuh proses, makan waktu, dan tidak dapat dinilai dengan uang," lugas Muzzamil.
Ketiga ujaran satir tersebut, tandas dia, saling membetot, saling memengaruhi, saling berkelindan. Tetapi Muzzamil memberikan kata kunci. "Password terbaiknya adalah keberpihakan. Program, kebijakan, dan keputusan politik penguasa politik atau rezim berkuasa sesiapapun itu yang nyata-nyata mencerminkan, merupakan ujud atau perwajahan nyata kehendak tunggal rakyat, dari kebutuhan paling mendasar rakyat, pasti didukung!" seru dia.
TRANSPARANSI RADIKAL KOMUNIKASI OTENTIK
Gerindra sebut Muzzamil, secara berkedalaman ditengarai tengah memainkan sekaligus, tiga poin pucuk anatomi politiknya hari ini selaku partai politik (parpol) penguasa utama, merujuk basis teori demokrasi modern dan teori komunikasi politik abad mutakhir.
"Dikarenakan tidak adanya istilah tunggal yang rigid, secara kaku mendefinisikan fenomena 'jujurly' ala Gerindra ini, saya bisa sebut bahwa Gerindra tidak sepolos atau setelanjang itu menelanjangi diri sendiri. Tetapi Gerindra sedang ingin bicara kepada kita, kepada rakyat, bahwa mereka sedang lakukan tiga poin pucuk tersebut."
Apa saja? Pertama, jelas dia, transparansi radikal. "Istilah ini patut disematkan pada ungkapan jujur tapi ksatria Gerindra. Ketika parpol penguasa dengan sadar dan sengaja lantas berani jujur dan sukarela mengungkap kekurangan mereka sendiri ke publik, di situ kita bisa tengok ada transparansi kelas berat, transparansi radikal."
Sebagai informasi, istilah tersebut merujuk pada tindakan pemerintahan parpol penguasa yang membuka dan bahkan men-diseminasi seluruh informasi secara jujur, pun berikut termasuk informasi kegagalan kebijakan, kegagalan dalam mengeksekusi kebijakan, salah urus, mismanajemen, atau bentang kendala berseloroh menyebut satu jenama global produsen telko terutama gawai yang sempat berjaya maha dahsyat akhir 1990-an hingga pertengahan 2000-an, atau circa 1998–2008.
"Ingat Nokia? Saking kelewat inginnya memuaskan bahkan manjakan penggunanya agar tidak pindah ke lain merek, saking dia pengen tagline sekaligus mission statement-nya yakni Connecting People itu meresapi sanubari pelanggan khususnya segmen premium atau niche market, dia sampai bikin seri legendaris Nokia Communicator yang meledak di pasar global, dan jadi kontributor pertumbuhan tercepat di tengah kompetisi sengit bahkan 'berdarah-darah', antar vendor perangkat data seluler kala itu," ilustrasi dia.
"Jangan lupa, Nokia sukses pula jadikan Indonesia pasar terbesar seri itu di dunia, setidaknya dari data resmi Nokia Communicator Community era itu," pengingat dia.
Sebelum kisah sukses dominasi di ponsel pintar bisnis yang meneguhkan keseluruhan kisah sukses Nokia merajai 40% pasar global kurun kejayaannya, mulai tercerabut hilang tergantikan hadirnya BlackBerry akhir 2000-an hingga puncak 2011 kala cetak rekor penjualan tahunan tertinggi 52 juta unit sedunia, dengan fitur unggulan layanan aplikasi pesan instan BlackBerry Messenger (BBM) yang kelak ditutup 31 Mei 2019, dengan basis pelanggan layanan BlackBerry tertinggi 80-85 juta pengguna aktif sedunia 2012–2013, dan total kumulatif ratusan juta unit terjual sedunia per awal hadir, 150 juta unit lebih awal 2011, hingga sebelum resmi henti produksi perangkat sendiri di 2016.
Sebelum kemudian, bergeser tergusur hadir merajainya era gawai layar sentuh bersistem operasi terbuka Android/iOS hingga detik ini.
Satu lagi, imbuh pria yang juga praktisi partikelir bisnis telko di Lampung kurun 2003–2018, dengan saat bersamaan menilik data prediktif jumlah perangkat gawai ragam jenis yang beredar di Indonesia per Oktober 2026 diperkirakan mencapai 354 juta unit, menempatkan RI sebagai negara berpengguna ponsel terbanyak ke-4 di dunia dengan pengguna gawai pintar diproyeksi 214,3 juta pada 2025.
Tak kalah penting data BPS, sekitar 70,75% penduduk RI usia 5 tahun ke atas telah memiliki (atau menguasai) gawai. Data Kementerian Komunikasi dan Digital, pengguna nomor atau kartu SIM aktif beredar di masyarakat itu 315 juta–320 juta, melampaui total 290,13 juta jiwa penduduk Ri per akhir September 2026 didominasi 69% kelompok usia produktif, data Ditjen Dukcapil.
"Nah, sebentuk lini masa pengibaratan ini sahih bagi kita bahwa yang namanya 'patah tumbuh hilang berganti', atau 'setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya' itu merupakan proses yang normal. Lantas apa kaitannya, apa urusannya dengan manuver politik Gerindra jika itu hendak disebut manuver?" ujar tanya dia pula.
Muzzamil menggarisbawahi catatan sejarah demokrasi multipartai dan kepemiluan RI sejak Indonesia merdeka hingga kini, praktis sejak kelahiran partai politik pascaterbit Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945.
"Sejak 1945, Indonesia telah gelar 13 kali Pemilu. Dari Pemilu pertama pascakemerdekaan sekaligus Pemilu Indonesia paling demokratis sepanjang sejarah yakni Pemilu 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante diikuti 29 parpol dan puluhan peserta perseorangan."
Kemudian Pemilu pertama era Orde Baru: Pemilu 1971 diikuti 9 parpol, 1 Golongan Karya. Lalu Pemilu pertama pascafusi parpol: Pemilu 1973 diikuti dua parpol dan Golkar, serta empat Pemilu Orde Baru berikutnkomposisi peserta yang sama: Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987 (era peserta Pemilu diwajibkan berasas tunggal Pancasila), Pemilu 1992, dan Pemilu 1997.
Menyusul kemudian, Pemilu demokratis multipartai pertama pasca-Orde Baru atau pascareformasi: Pemilu 1999 untuk memilih anggota DPR dan DPRD (Provinsi/Kabupaten/Kota) diikuti 48 parpol, kemudian Pemilu 2004: Pemilu pertama terbagi Pemilu Legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR dan DPRD (Provinsi/Kabupaten/Kota) diikuti 24 parpol serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD, kamar lain MPR selain DPR), sekaligus Pemilu pertama memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) diikuti 5 paslon.
Selanjutnya, Pemilu pertama hadirnya parpol lokal di kancah kepemiluan Republik: Pemilu 2009 terbagi Pileg diikuti 38 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh, dan Pilpres diikuti 3 paslon. Berlanjut, Pemilu dengan pengurangan signifikan jumlah parpol akibat pengetatan ambang batas parlemen: Pemilu 2014 terbagi Pileg diikuti 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal Aceh dan Pilpres diikuti 2 paslon.
Lalu Pemilu pertama yang tercatat Pemilu terakbar di dunia digelar serentak nasional pada satu hari yang sama (one day election): Pemilu 2019 terbagi Pileg diikuti 16 parpol nasional dan 4 parpol lokal Aceh dan Pilpres diikuti 2 paslon.
Terakhir, Pemilu one day election idem 2019: Pemilu 2024 terbagi Pileg diikuti 18 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh dan Pilpres diikuti 3 paslon.
"Dengan terlebih dahulu baca ulang AD/ART parpol yang pernah sandang status parpol penguasa, juga mohon maaf siap salah mohon koreksi jika salah, dengan meriset data terdahulu pernyataan senada pernyataan Gerindra 20 Oktober 2026 ini, saya simpulkan sebagaimana Demokrat kurun parpol penguasa 2004–2014, sebagaimana PDI Perjuangan kurun parpol penguasa utama 2014–2024, pernyataan Gerindra kurang tepat divonis manuver belaka. Lebih tepat disebut bagian strategi komunikasi politik berbasis kejujuran atau otentisitas dimaksud," konklusi dia.
Lazimnya berdasarkan teori ini, masih sambung Muzzamil, "parpol penguasa dengan sadar dan terencana memilih jalan sengaja menghindari apa yang tenar disebut spin doctoring atau retorika pembelaan diri. Dan memilih jalan sengaja, mengakui kelemahan untuk membedakan diri dari rerata parpol konvensional yang cenderung defensif dan bahkan regresif, alih-alih setback monokrasi," tandasnya.
"Alias dalam bahasa bayi, amit-amit jabang bayi, jangan sampai terjadi, jangan sampai kejadian. Mundur lagi kita. Bangsa lain sudah mau pindah ke Mars, sementara kita masih rindu kelamnya masa lalu, masih mau sok lupa betapa mahalnya ongkos hingga tak terhingga, bagaimana rerupa dan purwarupa kita belajar dan terus belajar mengeja kata demokrasi dari waktu ke waktu," sebutnya nada pengingat.
Seperti diketahui, politisi Gerindra Kamrussamad menyebut penekanan bahwa sejumlah menteri perlu dievaluasi sebab gagal membuktikan kinerja yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dia misal menyoroti sejumlah peristiwa mulai dari pemadaman listrik massal terbaru di Kepulauan Riau; bencana ekologis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbulan-bulan, hingga antrean panjang berbulan-bulan BBM di berbagai daerah di Tanah Air.
Kamrussamad jua menegaskan, perlunya evaluasi terhadap kementerian yang bertanggung jawab terhadap hajat hidup orang banyak tersebut, sebab jangan sampai atau dibiarkan berlarut jika benar bahwa para menterinyalah yang memiliki hidden agenda (agenda terselubung, agenda tersembunyi) untuk ciptakan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah.
"Alias, 'musuh dalam selimut'. Nah ini kan bahaya. Jadi itu tadi, kembali lagi, kejujuran politik Gerindra pada akhirnya rakyat catat jadi rekam jejak kedepan," komentar Muzzamil, yang pernah gabung dengan tiga parpol ini: PRD era 1999, Partai Kedaulatan era 2009, dan Partai Hanura 2022–2023.
Adapun terhadap pernyataan klaim Kamrussamad, dari temukenali hasil kajian internal Fraksi Gerindra ternyata terdapat menteri dan wakil menteri yang tidak paham haluan kebijakan dan haluan ekonomi Prabowo hingga kurun dua tahun pertama memerintah, Muzzamil bilang itu 'lampu merah'.
"Kita saja kalau di traffic light berani coba-coba menerobos lampu merah bisa kena semprit Polantas atau auto terdata e-Tilang. Lha apalagi ini urusan hajat hidup 290,13 juta jiwa rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Ini bukan alamak tetapi alamat," kiasnya menggelitik.
Muzzamil sepemikiran dengan garis bawah Kamrussamad, masih banyaknya warga kabinet yang tidak —bukan 'masih saja belum' tetapi berdiksi tegas 'tidak' paham haluan kebijakan dan haluan ideologi ekonomi Presiden ke-8 justru saat pemerintahannya tengah berupaya "mengembalikan" haluan ekonomi Indonesia (Muzzamil mengimbukan dengan menyebut "yang condong imperialis neoliberal") menjadi ekonomi Pancasila yang menggunakan sumberdaya alam untuk kemakmuran rakyat, "emang harus dievaluasi total," sebutnya, dengan seobyektif mungkin, diutamakan.
Dia perkuat argumennya dengan menyitat ulang dua dari bocoran tiga ciri bentuk kabinet Prabowo —bagian petikan pidato Prabowo depan investor di JCC Kemayoran, Jakarta, 12 Oktober 2024 (8 hari pra dilantik): barisan sosok dengan 'otak terbaik dan hati terbaik' bukan 'otak hebat hati busuk berbahaya', dan merupakan pemerintahan persatuan yang kuat sehingga terpaksa berujud koalisi gemuk sebab 'Indonesia negara besar bung!' seluas Eropa (27 negara) dengan masalah dihadapi RI cukup kompleks.
Dengan merapal kembali, yang demonstran jalanan 1998 silam pekikkan sebagai Sumpah Rakyat Indonesia: "Kami Rakyat Indonesia bersumpah, bertanah air satu: tanah air tanpa penindasan. Kami Rakyat Indonesia bersumpah, berbangsa satu: bangsa yang gandrung keadilan. Kami Rakyat Indonesia bersumpah, berbahasa satu: bahasa kebenaran."
Muzzamil mengunci keterangannya, berpesan kepada Partai Gerindra, "jadilah parpol penguasa yang selain senyata-nyatanya parpol, juga parpol penguasa yang rendah hati. Dari ketua umum hingga kader di dusun, DPP hingga pengurus ranting, jadikan kritik sebagai kawan ngopi dan otokritik sebagai budaya. Ibarat pohon jadilah kalian flamboyan, si payung teduh, cepat bertumbuh, penyaring hebat sumber polusi atau polutan."
"Terus datangi rumah-rumah dan sapa rakyat, bukan cuma buat bagi bingkisan atawa sembako, tetapi untuk turut merasakan amanat penderitaan rakyat. Buktikan Gerindra juga cakap sandang status penyambung lidah rakyat yang sesejati-sejatinya," pungkas dia. (Rls)