HELOINDONESIA.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan penyaluran logistik Pemilu 2024 ke seluruh wilayah Indonesia terus berjalan. Pasalnya, pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan kian dekat yaitu 14 Februari 2024.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty menyampaikan logistik harus dipastikan tepat dalam segala aspek mengingat tahapan pengawasan logistik menjadi krusial bagi jajaran Bawaslu hingga Kabupaten/Kota.
Pengawasan menjadi sangat penting, kata dia, terlebih tahapan penyaluran logistik yang tengah dilakukan, jika terjadi pelanggaran berpotensi pidana pemilu.
"Bawaslu melakukan pengawasan tahapan logistik pada ketepatan jumlah, spesifikasi, bahan dan jenis harus dipastikan tidak melanggar atau keluar dari ketentuan," tutur Lolly di Jakarta, dikutip Sabtu (16/12).
Baca juga: Tim Gabungan Bawaslu Kota Semarang Tertibkan 815 APK Salahi Ketentuan
"Jumlah logistik tidak boleh melebihi yang ditentukan, karena kalau lebih pidana pemilu akan menjerat KPU begitu pula perusahaan yang mencetak jika tidak benar melakukan tugas," imbuh dia.
Dalam hal ini, Lolly mengatakan Bawaslu perlu melakukan pengawasam melekat karena berhubungan dengan daftar pemilih yang sudah ditetapkan KPU.
Lolly pun menyebutkan partai politik menjadi pihak yang sangat terdampak, jika ada potensi pelanggaran dalam penyediaan logistik yang tidak tepat jumlah dan tidak sesuai.
"Bawaslu harus berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang, regulasi turunannya cara kami menangani pelanggaran maka kami tidk akan antikritik. Ada pelanggaran jangan segan lapor Bawaslu," jelas Lolly.
Baca juga: Bawaslu akan Dalami Informasi Mengenai Transaksi Janggal Dana Kampanye hingga Triliunan Rupiah
Dia menambahkan, maka penting rapat koordinasi bersama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) antara Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian dalam mengawal tahapan ini.
"Maka sentra Gakkumdu perlu rapat kordinasi agar cara pandang Bawaslu kepolisian kejaksaan dalam memaknai pasal-pasal yang berkenaan dengan pidana peimlu," tandas dia.
