HELOINDONESIA.COM - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto diundang Kemenag untuk menjadi narasumber dalam acara Sarasehan Peningkatan Prestasi Santri dan Kemandirian Pesantren di Jakarta International Expo (JIEXPO), hari ini, Sabtu (16/12).
Terkait kehadiran Prabowo yang juga calon presiden atau capres nomor urut 2, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis meminta Kementerian Agama (Kemenag) tidak melakukan kampanye terselubung bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024.
Perwakilan Koalisi sekaligus Direktur Imparsial Gufron Mabruri mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan perhatian serius pada kegiatan itu karena ada potensi kegiatan tersebut menjadi ajang kampanye terselubung bagi capres Prabowo Subianto.
"Penggunaan sumber daya negara baik secara terbuka maupun terselubung untuk kepentingan pemenanganan kontestasi politik elektoral bagi salah satu kandidat merupakan tindakan yang sama sekali tidak dibenarkan," kata dia, dalam keterangannya, Sabtu (16/12).
Baca juga: Sambangi JMSI, Kakanwil Kemenag Lampung Paparkan 5 Program Unggulannya
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh peserta perwakilan pondok pesantren dari berbagai wilayah di Indonesia, Prabowo Subianto diundang oleh Kemenag untuk menyampaikan materi tentang Kemandirian Pesantren dan Bela Negara.
Prabowo akan mengisi materi tentang kemandirian pesantren dan bela negara pukul 16.30-17.30 WIB.
Selain itu dia meminta penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu harus lebih proaktif untuk mencegah potensi penyimpangan dan penyalahgunaan fasilitas negara, termasuk rencana kehadiran Prabowo Subianto itu.
"Jika kemenag tetap menghadirkan Prabowo Subianto, Bawaslu harus segera melakukan penyelidikan mengingat terdapat dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan capres tertentu yang mengarah pada terjadinya tindak pidana pemilu," tegas dia
Baca juga: Kemenag Mulai Persiapkan Layanan Haji 2024, Tim Akomodasi dan Katering Sudah Berangkat ke Arab Saudi
Menurutnya, tindakan tersebut secaras jelas melanggar prinsip keadilan (fairness) dalam Pemilu, dimana terdapat sumber daya negara yang disalahgunakan untuk menguntungkan salah satu kandidat dan pada saat bersamaan merugikan kandidat yang lain.
Dia menegaskan, kegiatan Kemenag yang dilakukan oleh Kemenag dengan menghadirkan capres nomor urut 2, sulit untuk tidak dinilai publik sebagai kampanye terselubung.
"Jika alasan substantifnya adalah topik bela negara, banyak pihak lain yang dapat dihadirkan sebagai Narasumber, seperti Lemhanas, BPIP RI, dan lain sebagainya," ungkapnya.
Baca juga: Prabowo Disebut Emosi, Pengamat : Lebih To The Point Merespon Lawan Debat
Dalam konteks itu, lanjut Gufron, meski dalam undangan Kemenag yanh beredar di masyarakat Prabowo Subianto diundang sebagai Menteri Pertahanan, namun sulit untuk dilepaskan dari posisi dan status yang bersangkutan sebagai Capres dalam Pemilu 2024.
"Kedudukan sebagai Menhan patut diduga hanya akal-akalan untuk menghadirkan Prabowo Subianto. Sebelumnya publik juga mencatat akal-akalan serupa, ketika yang bersangkutan menghadiri acara APDESI di Jawa Barat. Banyak akal-akalan serupa yang dilakukan oleh capres 02 ini," katanya.
Dengan demikian, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak kemenang harus membatalkan rencana menghadirkan capres Prabowo Subianto sebagai narasumber dalam kegiatan sarasehan peningkatan prestasi santri dan kemandirian pesantren.
"Pennyelenggara pemilu, terutama Bawaslu harus lebih proaktif untuk mencegah potensi penyimpangan dan penyalahgunaan fasilitas negara, termasuk rencana kehadiran Prabowo Subianto itu," tandas dia.
