HELOINDONESIA.COM - Bakal capres Anies Baswedan mengkritik proyek mobil listrik yang dilakukan pemerintah. Anies mengkritik adanya subsidi mobil listrik sebagai salah sasaran, sebab pembalinya adalah orang mampu. Para pembeli mobil listrik tidak layak diberi subsidi.
Kritik terhadap pemerintah soal pemberian subsidi mobil listrik ternyata juga muncul dari politisi Partai Nasdem Rachmat Gobel, dia prihatin dengan adanya subsidi mobil listrik ini. “Saya prihatin sekali dengan subsidi mobil listrik ini,” kata Rachmat Gobel, dalam keterangannya tertulis tertanggal 15 Mei.
Menurutnya, subsidi dari pemerintah itu harus untuk warga yang papa, orang tidak punya. Bukan untuk yang sudah berdaya. Harus yang urgen bagi masyarakat banyak.
"Subsidi untuk yang papa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent,” kata Gobel.
Baca juga: MIN 1 Bandarlampung Diduga Pungli Dalih Perpisahan Siswa Kelas 6
Wakil Ketua DPR itu mengatakan pembelian mobil listrik saat ini sudah harus antre berbulan-bulan. Artinya, tidak ada masalah permintaan. Maka dari itu, tegasnya, Pemerintah tak seharusnya turun tangan dengan memberikan subsidi mobil listrik ataupun kendaraan listrik lainnya.
Sebagai pimpinan Dewan, ia mengatakan, DPR akan mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk membahas anggaran subsidi kendaraan listrik.
"Sebagai Pimpinan DPR, saya prihatin sekali dengan subsidi mobil listrik ini. DPR, melalui Komisi XI, akan mendorong untuk mengundang Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk membahas anggaran ini. Mana yang mau kita prioritaskan dan mendesak," tandas Rachmat Gobel.
Rachmat Gobel mengatakan, sebaiknya pemerintah turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan. "Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa," tandas Gobel.
Baca juga: Laga Final, Erick THohir Sudah Siapkan Bonus, Pelatih Indra Syafri Sebut Para Pemain Siap Tempur
Politisi Nasdem ini menyatakan di tengah pemberian subsidi kendaraan listrik, anggaran untuk subsidi pupuk mengalami penurunan terus dalam lima tahun belakangan.
Menurut data yang ia pegang, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 34,3 triliun, pada 2020 Rp 31 triliun, pada 2021 Rp 29,1 triliun, pada 2022 Rp 25,3 triliun, dan pada 2023 Rp 24 triliun. Artinya dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk menurun hampir Rp 10 triliun.
Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik.
Gobel mengatakan sektor-sektor tersebut seharusnya mendapat gelontoran subsidi lebih dari pemerintah karena mereka lah yang sebenarnya paling berhak dibantu.
Ia mengaku bahwa selalu menerima pengaduan dari para petani yang mengadu sulit mendapatkan pupuk saat masa tanam. Namun, saat panen harga gabah jatuh dan hasil produksinya pun tak diserap Bulog karena kualitas gabahnya medium sehingga tak sesuai kriteria BUMN pangan tersebut.
Selain teknis dan edukasi, pemanfaatan instrumen fiskal dan APBN juga disebut tidak kalah penting. Menurutnya, APBN adalah instrumen sangat penting dalam melakukan perubahan bangsa. "APBN didistribusikan ke mana dan untuk siapa. Ini yang harus dilihat mengapa Indonesia tak maju-maju," katanya. (*)
(Winoto Anung)
