LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM — Pemerintah menginginkan proses pengisian jabatan wakil presiden Republik Indonesia setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka berlangsung lebih cepat. Presiden Prabowo Subianto tidak harus menunggu hingga seluruh tenggat waktu konstitusional berakhir untuk mengajukan calon pengganti.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam keterangan pers di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yusril, konstitusi memberikan batas waktu maksimal bagi Presiden dan MPR untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Namun, tenggat tersebut bukan berarti seluruh tahapan harus menunggu sampai hari terakhir.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna. MPR wajib menyelenggarakan pemilihan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU MD3, Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.
Yusril menegaskan, kedua batas waktu tersebut merupakan tenggat maksimal, bukan kewajiban untuk menunggu hingga seluruh periode waktu berakhir. "Jadi, jangka waktu 60 hari itu dipahami bukan harus 60 hari, tapi selambat-lambatnya 60 hari. Begitu juga jangka waktu 14 hari bagi Presiden setelah menerima surat dari MPR," jelasnya.
Dengan demikian, Presiden Prabowo dapat mengajukan dua nama calon Wakil Presiden lebih awal, sepanjang seluruh persyaratan dan mekanisme konstitusional telah terpenuhi.
Agenda lawatan luar negeri Presiden, kata Yusril, menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan jadwal. Meski demikian, pemerintah mengupayakan seluruh proses dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.
"Apa yang saya tangkap dari pertemuan tadi itu ingin mempercepat proses ini," tandas Yusril.
PRESIDEN TETAP BISA MEMERINTAH TANPA WAPRES
Yusril juga memastikan kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menghambat jalannya pemerintahan. Presiden tetap dapat menjalankan seluruh kewenangan pemerintahan, baik ketika berada di dalam maupun luar negeri.
Menurut dia, Wakil Presiden pada dasarnya membantu tugas-tugas Presiden. Karena itu, ketiadaan Wakil Presiden tidak menyebabkan kewenangan Presiden menjadi lumpuh.
"Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden. Jadi kalau tidak ada Wakil Presiden, ya, tidak ada yang membantu tugas-tugas Presiden dalam konteks sebagai seorang Wakil Presiden," ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kekosongan kursi Wakil Presiden tidak menciptakan kevakuman kekuasaan eksekutif. Namun, pengisian jabatan tetap harus segera dilakukan sesuai amanat konstitusi.
MENUNGGU PROSES RESMI PEMBERHENTIAN GIBRAN
Sidang Pembaca, persoalan berikutnya bukan sekadar siapa yang akan menggantikan Gibran. Publik juga perlu memahami bagaimana proses pengunduran diri seorang Wakil Presiden diproses secara konstitusional hingga jabatan tersebut dinyatakan kosong dan dapat diisi oleh pengganti.
Pakar hukum administrasi negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril, sebelumnya mengingatkan bahwa surat pengunduran diri Wakil Presiden tidak cukup hanya disampaikan kepada Presiden.
Surat tersebut juga perlu disampaikan kepada MPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional terkait pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.
Menurut Oce, MPR perlu menggelar forum resmi untuk memproses pemberhentian tersebut sehingga terdapat keputusan kelembagaan yang menjadi dasar hukum berakhirnya jabatan Wakil Presiden.
"Karena pengunduran diri itu tetap nantinya MPR gelar forum memberhentikan supaya tetap ada tindakan berhenti dari jabatannya itu. Itulah dasar MPR nanti untuk gelar Sidang Paripurna untuk pemberhentian resmi Wapres dan memilih Wapres yang baru," jelasnya.
Pandangan tersebut menjadi penting agar proses pengunduran diri Gibran tidak hanya dipahami sebagai penyerahan surat pribadi kepada Presiden, melainkan sebagai proses ketatanegaraan yang harus memiliki kepastian hukum.
Sebab, terdapat perbedaan antara keputusan seseorang untuk mengundurkan diri dengan proses formal pemberhentian dan pengisian jabatan yang diatur dalam konstitusi.
KRONOLOGI PENGUNDURAN DIRI GIBRAN
Pengunduran diri Gibran berlangsung setelah polemik terkait persyaratan pencalonannya kembali menjadi sorotan menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung mengenai persoalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA.
Polemik tersebut kemudian memasuki babak baru setelah Gibran bertemu Presiden Prabowo di Istana, Selasa (10/11/2026). Pertemuan sekitar 2,5 jam itu berlangsung sebelum pengumuman 19 Pahlawan Nasional tahun ini.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niatnya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden. Informasi itu kemudian disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada publik.
Sehari berikutnya, Rabu (11/11/2026), Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Informasi penyerahan surat tersebut turut dikonfirmasi Ketua Umum DPP PROJO, Budi Arie Setiadi.
Pada Kamis (12/11/2026), proses tersebut berlanjut di Istana Merdeka. Gibran kembali menghadap Presiden dan menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden.
Presiden Prabowo kemudian menyampaikan keterangan pers didampingi Gibran, Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Sufmi Dasco Ahmad, Menko Yusril, Mensesneg, Seskab, serta sejumlah pejabat lainnya.
Presiden menjelaskan bahwa dirinya menerima surat tersebut pada pukul 10.15 WIB. "Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Prabowo.
Setelah bertemu Presiden, Gibran kemudian menghadap pimpinan MPR untuk menyampaikan langsung surat pernyataan pengunduran dirinya.
Presiden menyatakan menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Ia juga menghormati dan mendukung langkah yang diambil Gibran.
Menurut Prabowo, keputusan itu diambil setelah adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.
"Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan," tutur Presiden.
Prabowo juga menyampaikan penghargaan atas kontribusi Gibran selama mendampinginya dalam pemerintahan. Presiden menyebutkan, selama dua tahun pemerintahan, Gibran telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota serta melakukan pengecekan dan peninjauan di 303 titik proyek pemerintah.
Menurut Prabowo, penugasan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan program pemerintah berjalan hingga ke daerah. "Hal ini menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen beliau dalam menjalankan amanah. Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya," katanya.
Presiden mengungkapkan bahwa Gibran telah berkonsultasi dengannya beberapa hari sebelum mengambil keputusan. Ia juga menyampaikan dukungan kepada Gibran dan keluarganya serta meyakini masih terbuka perjalanan pengabdian panjang bagi mantan Wakil Presiden tersebut.
Di akhir keterangannya, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat serta menjaga suasana politik tetap sejuk dan damai.
"Keadilan dan kemakmuran hanya bisa datang dalam suasana sejuk, damai, di mana semua unsur menunjukkan jiwa yang besar, menunjukkan sikap negarawan," pungkasnya.
BAGAIMANA MEKANISME PENGISIAN KURSI WAPRES?
Kini, publik tinggal menunggu tahapan resmi berikutnya. Pengunduran diri Gibran bukan berarti Presiden dapat langsung menunjuk seseorang untuk menduduki kursi Wakil Presiden.
Konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan tersebut. Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 menjadi landasan utama apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Berikut tahapan yang harus dilalui:
Kekosongan jabatan diproses secara resmi. Pengunduran diri Gibran harus ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku sehingga status kekosongan jabatan memiliki kepastian hukum.
Presiden mengajukan dua nama calon. Presiden menyampaikan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan, sebagaimana diatur Pasal 46 Ayat (2) UU MD3.
MPR menggelar sidang paripurna. MPR wajib menyelenggarakan pemilihan Wakil Presiden paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan sebagaimana diatur Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Kedua calon menyampaikan kesiapan. Dua calon yang diajukan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesediaan atau kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna sebelum pemilihan dilakukan.
MPR melakukan pemungutan suara. MPR memilih satu di antara dua calon yang diajukan Presiden. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
Jika suara berimbang. Pemilihan diulang satu kali. Apabila hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu di antara kedua calon tersebut.
Wakil Presiden terpilih dilantik. Setelah ditetapkan, Wakil Presiden terpilih dilantik oleh MPR sesuai ketentuan Pasal 47 UU MD3.
Dengan mekanisme tersebut, jelas bahwa Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama, tetapi keputusan pemilihan pada prinsipnya berada di tangan MPR. Presiden tidak bisa begitu saja menunjuk pengganti Gibran tanpa melalui mekanisme konstitusional.
SEJARAH BUNG HATTA TERULANG?
Jika seluruh proses ini berjalan hingga tuntas, Gibran berpotensi tercatat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebagai Wakil Presiden kedua yang mengundurkan diri dari jabatannya.
Sebelumnya, sejarah mencatat Mohammad Hatta atau Bung Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 1 Desember 1956.
Keputusan Hatta ketika itu tidak terlepas dari perbedaan pandangan politik yang semakin meruncing dengan Presiden Soekarno.
Pengunduran dirinya menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjalanan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.
Kini, setelah tujuh dekade lebih, sejarah kembali menghadirkan kemungkinan serupa. Namun, situasi politik, latar belakang, dan konteks hukum pengunduran diri Gibran tentu berbeda dengan peristiwa yang dialami Bung Hatta.
Lantas, siapa sosok yang bakal dipilih Presiden Prabowo untuk menggantikan Gibran?
Dua nama akan berada di tangan Presiden. Selanjutnya, MPR yang akan menentukan siapa di antara keduanya yang memperoleh mandat menjadi Wakil Presiden.
Publik boleh berspekulasi. Namun, untuk sementara, jawaban siapa calon pengganti Gibran masih tersimpan di kantong Presiden.
Sabar. Uhuk! (Muzzamil)
