BOGOR, HELOINDONESIA.COM -- Presiden Prabowo Subianto memanggil Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan sejumlah pimpinan partai politik koalisi ke Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (13/11/2026), pukul 16.00 WIB.
Agenda utama pertemuan adalah konsultasi antara Presiden Prabowo dan pimpinan partai koalisi untuk membahas mekanisme serta kandidat pengganti Wakil Presiden ke-14 setelah mundurnya Gibran Rakabuming Raka. AHY datang naik kendaraan dinas plat RI-26.
Sejumlah tokoh politik yang juga menjabat di kabinet terpantau hadir memenuhi panggilan di Istana Bogor:
1. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
2. Muhaimin Iskandar (Cak Imin) selaku Ketua Umum PKB sekaligus Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
3. Zulkifli Hasan (Zulhas) selaku Ketua Umum PAN sekaligus Menko Bidang Pangan.
4. Sugiono selaku Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Menko Bidang PMK, didampingi Waketum Gerindra Fadli Zon.
5. Ahmad Muzani selaku Ketua MPR RI, serta Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara.
6. Al Muzzammil Yusuf selaku Presiden PKS yang sebelumnya mengonfirmasi kehadirannya pada pukul 16.00 WIB. [1, 2, 3]
Mekanisme Konstitusional Pengisian Kursi Wapres
Meskipun para petinggi parpol belum memberikan keterangan rinci setibanya di lokasi, dinamika pengisian posisi RI-2 menjadi sorotan utama. Mengacu pada pernyataan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Sesuai aturan dalam UUD 1945, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong dilakukan paling lama 60 hari, sedangkan Presiden memiliki batas waktu paling lama 14 hari untuk menyerahkan dua nama usulan ke MPR. Dalam proses penentuannya, Presiden berkonsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum menyerahkan nama kandidat tersebut untuk dipilih melalui sidang MPR.
Sementara itu, dalam pernyataan terpisah di Jakarta pada hari yang sama, AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak mengajukan nama khusus dan menyerahkan sepenuhnya proses pemilihan kandidat cawapres kepada hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto sesuai amanat konstitusi.
Selain Demokrat, lima partai lainnya juga tak menyodorkan nama cawapres adalah PDIP, Golkar, PKS, NasDem, dan PAN. Mereka secara terbuka menyatakan tidak mengajukan nama atau mengikuti keputusan Presiden. Hanya PDIP, meskipun tidak menyodorkan kandidat, mulai memberikan gambaran mengenai sosok yang dinilai ideal mendampingi Prabowo.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa partai-partai memilih tidak membuka persaingan terbuka untuk memperebutkan kursi RI-2. Setidaknya untuk sementara, mereka memberikan ruang kepada Prabowo untuk menentukan dua nama yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). (DBS)
