JAKARTA, HELOINDONESIA.COM -- Perebutan kursi Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai memperlihatkan peta sikap politik partai-partai. Sejumlah partai memilih tidak menyodorkan kandidat dan menyerahkan proses pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Demokrat, Golkar, PKS, NasDem, dan PAN secara terbuka menyatakan tidak mengajukan nama atau mengikuti keputusan Presiden. Sementara PDIP, meskipun tidak menyodorkan kandidat, mulai memberikan gambaran mengenai sosok yang dinilai ideal mendampingi Prabowo.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa partai-partai memilih tidak membuka persaingan terbuka untuk memperebutkan kursi RI-2. Setidaknya untuk sementara, mereka memberikan ruang kepada Prabowo untuk menentukan dua nama yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Namun, sikap tidak mengajukan nama bukan berarti partai-partai tidak memiliki kepentingan terhadap figur yang nantinya menduduki jabatan orang nomor dua di Indonesia.
Sikap Demokrat: Jangan Mendahului Konstitusi
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.
"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden," kata AHY di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Karena itu, Demokrat menyerahkan proses pengusulan kepada Prabowo dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih.
AHY mengungkapkan sikap tersebut telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
AHY juga mengingatkan agar dinamika politik di tingkat elite tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Pesannya tegas: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi.
Sikap PDIP: Wapres Jangan Jadi Matahari Kembar
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga tidak menyodorkan nama kandidat. Namun, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini menyampaikan sejumlah kriteria mengenai sosok yang dianggap tepat mendampingi Prabowo.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, wakil presiden mendatang harus memiliki ikatan penuh dengan Presiden, memahami karakter kepemimpinan Prabowo, serta mampu menempatkan diri sebagai orang nomor dua.
Menurut Said, sosok ideal bisa berasal dari kekuatan politik besar di parlemen, bahkan jika perlu dari kelompok terbesar. Namun, figur tersebut harus memiliki kecakapan dan rekam jejak pemerintahan yang memadai.
Ia juga mengingatkan agar tidak muncul matahari kembar dalam kepemimpinan nasional. Wakil presiden harus menjadi mitra Presiden, bukan pusat kekuasaan tandingan.
Said berharap pasangan kepemimpinan tersebut dapat kembali berlanjut pada Pemilu 2029 sehingga kesinambungan pembangunan bisa dirasakan masyarakat.
Sikap Golkar: Utamakan Soliditas Koalisi
Partai Golkar juga memilih tidak mengusulkan nama calon wakil presiden. Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Marcus Mekeng, sebelumnya menegaskan bahwa pengusulan dua kandidat merupakan kewenangan Presiden.
Golkar menyerahkan proses tersebut kepada Prabowo, termasuk dalam menentukan dua nama yang nantinya dibawa ke MPR. Sikap ini dinilai sebagai upaya menjaga soliditas koalisi pemerintahan sekaligus menghindari persaingan kepentingan antarpartai.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai sikap Golkar mencerminkan kedewasaan politik dan komitmen menjaga keharmonisan koalisi.
"Saya rasa ini sikap jiwa besar dari Golkar yang lebih mengutamakan soliditas ketimbang ego sektoral untuk posisi tersebut. Maka bisa disebut sebagai fatsun dalam konteks koalisi," kata Herry saat dihubungi, Jumat (13/11/2026).
Menurut Herry, keputusan Golkar menyerahkan pengusulan kepada Prabowo dapat mencegah persaingan politik antarpihak pendukung pemerintah.
PKS: Hormati Hak Presiden
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil sikap serupa. Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyatakan partainya tidak mengajukan nama untuk menggantikan Gibran.
"Kami juga tidak pernah usulkan nama cawapres. Kami hormati sepenuhnya hak Presiden Prabowo memilih dua nama cawapres yang akan diajukan ke sidang MPR RI," kata Kholid, Jumat (13/11/2026).
PKS menegaskan akan menghormati kewenangan Presiden dalam menentukan dua kandidat sesuai mekanisme konstitusi. Dengan demikian, PKS menempatkan keputusan pengusulan di tangan Prabowo, bukan pada kompetisi mengusung kader dari masing-masing partai.
NasDem: Tidak Mengajukan Nama
Partai NasDem juga memastikan tidak akan mengajukan kandidat pengganti Gibran. Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim menyatakan penentuan calon wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden sesuai konstitusi.
NasDem berharap figur yang dipilih memiliki kecerdasan, wawasan global, serta kapasitas yang sepadan untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan.
Ketua Umum NasDem Surya Paloh juga dijadwalkan menghadiri pertemuan dengan Prabowo bersama pimpinan partai-partai koalisi di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026).
PAN: Mengikuti Keputusan Koalisi
Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyatakan tidak akan memaksakan kadernya masuk dalam bursa calon wakil presiden. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya mengikuti keputusan koalisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo.
"PAN mengikuti keputusan koalisi partai pemerintah. Apa pun yang diputuskan secara kolektif kolegial, di bawah komando pemimpin koalisi, Pak Presiden Prabowo Subianto, PAN menerima dan setuju," kata Viva Yoga, Jumat (13/11/2026).
PAN berharap figur yang nantinya mengisi kursi RI-2 memiliki kapasitas dan pengalaman memadai untuk mendampingi Presiden menjalankan pemerintahan.
Bola di Tangan Prabowo
Kesamaan sikap sejumlah partai tersebut membuat proses pengisian kursi wakil presiden kini lebih terkonsentrasi pada kewenangan konstitusional Presiden. Meski demikian, tidak berarti prosesnya sepenuhnya berlangsung tanpa konsultasi politik.
Prabowo sebelumnya disebut akan berbicara dengan partai-partai koalisi sebelum mengajukan dua nama kepada MPR.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon. Presiden juga dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi dalam proses tersebut.
Sementara itu, MPR memiliki kewenangan memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dengan demikian, pernyataan partai-partai yang tidak mengajukan nama bukan berarti mereka tidak memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan dalam komunikasi politik dengan Presiden.
Kini, pertanyaan politiknya bukan lagi partai mana yang paling keras menyodorkan kader, melainkan siapa dua figur yang akan dipilih Prabowo untuk diajukan kepada MPR.
Di tengah harapan agar tidak muncul matahari kembar, tantangan berikutnya adalah memastikan wakil presiden baru benar-benar dapat bekerja sebagai mitra Presiden, menjaga kesinambungan pemerintahan, dan menjalankan mandat konstitusi.
Sebab, kursi wakil presiden bukan sekadar pembagian kekuasaan di antara elite partai. Jabatan itu merupakan amanah publik yang menuntut kemampuan, tanggung jawab, dan keselarasan dalam menjalankan pemerintahan. (DBS)
