JAKARTA, HELOINDONESIA.COM – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar Rapat Gabungan untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan setelah Gibran Rakabuming Raka mundur sebagai wakil presiden di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan hasil pembicaraan antara pimpinan MPR, DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, semakin cepat semakin baik pengisian kokosongan jabatan wakil presiden. Terhitung Kamis (12/11/2026), posisi Wakil Presiden RI resmi mengalami kekosongan.
Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026). "Prinsip utama bagaimana agar proses transisi ini dapat diselesaikan secepat mungkin," ujar Ahmad Muzani.
Baca juga: Yusril: Pemerintah Ingin Percepatan Pengisian Jabatan Wapres, Tak Harus Tunggu Tenggat Waktu
Empat Agenda Utama Rapat Gabungan
Rapat Gabungan yang diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD RI ini berfokus pada empat agenda strategis sesuai amanat konstitusi dan tata tertib, yakni:
1. Penentuan Jadwal Sidang Paripurna: Menetapkan tanggal pelaksanaan Sidang Paripurna MPR RI yang memiliki agenda utama pemilihan Wakil Presiden pengganti.
2. Persetujuan Surat ke Presiden: Menyepakati pengiriman surat resmi dari MPR RI kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyetor dua nama calon pengganti Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya. Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk menyerahkan dua nama tersebut sejak surat permintaan MPR dikirimkan.
3. Pembentukan Tim Verifikasi: Membentuk tim verifikasi (beranggotakan sekitar 5 persen dari total anggota MPR) yang bertugas memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen persyaratan dari kedua calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden.
4. Pembentukan Tim Ad Hoc: Menyepakati pembentukan tim ad hoc yang bertugas menyiapkan draf Ketetapan MPR terkait pengangkatan Wakil Presiden terpilih.
Sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta UU MD3, MPR RI memiliki batas waktu paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan untuk melantik Wakil Presiden definitif yang baru.
Yusril: Pemerintah Ingin Percepatan Pengisian Jabatan Wapres
Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Pemerintah menginginkan proses pengisian jabatan wakil presiden Republik Indonesia setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka berlangsung lebih cepat.
Presiden Prabowo Subianto tidak harus menunggu hingga seluruh tenggat waktu konstitusional berakhir untuk mengajukan calon pengganti. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam keterangan pers di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yusril, konstitusi memberikan batas waktu maksimal bagi Presiden dan MPR untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Namun, tenggat tersebut bukan berarti seluruh tahapan harus menunggu sampai hari terakhir.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna. MPR wajib menyelenggarakan pemilihan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU MD3, Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan. (DBS)
