LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Politikus senior Alzier Dianis Thabranie (ADT) meminta Depdagri mengevaluasi dan memberikan sanksi terhadap para aparat pemerintah yang berpolitik praktis seperti yang diduga dilakukan Pj Bupati Lampung Barat Nukman MS dan rekan.
"Para ASN apalagi kepala daerah seharusnya menjaga netralitas dan panutan bagi masyarakat dalam demokrasi, bukan malah ikut-ikutan kebulatan tekad memenangkan salah seorang bakal calon presiden," ujarnya kepada Helo Indonesia Lampung, Rabu (6/9/2023).
Menurut dia, keberpihakkan para penyelenggara pemerintah semacam ini yang menjadi sumber kekisruhan dan kegaduhan menjelang pelaksanaan pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 2024. "Keberpihakkan aparat merusak esensi pesta demokrasi,” tandasnya.
Dikatakannya, keharusan netralistas ASN berdasarkan dua peraturan pemerintah sekaligus, yaitu PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS serta PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
Baca juga: APDESI Gisting Tanggamus Gelar Turnamen Sepak Bola Pertama
Diduga, Pj Bupati Lampung Barat Nukman MS bersama lima sejawatnya, diantaranya anggota Baznas dan Camat Waytenong terekam dalam video membulatkan tekad bagi kemenangan salah satu bakal calon presiden RI.
Dalam video berdurasi 0,6 detik tersebut, kelimanya menggempalkan tangan ke atas sambil mengatakan serempak dengan semangat beberapa kali bagi kemenangan sang calon presiden dalam satu putaran.
Di video tersebut, Nukmam memakai kemeja biru dan pakai topi, anggota Baznas Lampung barat pakai kaos merah, Camat Waytenong pakai kemeja abu-abu.
Dikonfirmasi Helo Indonesia Lampung maksud video tersebut, Kamis (31/8/2023), Nukman MS memilih tak memberikan tanggapan. Dia sempat hendak merespon tapi tak jadi. Hingga Sabtu (2/10/2023), belum ada penjelasan tentang video tersebut. (HBM)
