HELOINDONESIA.COM - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya yang juga anggota tim 8 mengungkapkan bahwa Anies telah menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Menurut dia, keputusan tersebut dilakukan secara sepihak Atas inisiatif ketua umum atau ketum Partai NasDem Surya Paloh.
"Hari ini kami telah mengkonfirmasi berita tersebut. Anies Baswedan menyatakan bahwa kabar tersebut adalah benar. Sehingga Demokrat dipaksa untuk menerima keputusan itu (fait accompli)," kata Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).
Menurutnya, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
"Sebagai bahan pertimbangan kepasa Majelis Tinggi Partai, salah satunya yaitu sesuai mandat yang telah ditandatangani oleh aKetua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan mandat kepada Anies Baswedan untuk memilih Cawapres-nya, maka pada tanggal 14 Juni 2023 maka Capres Anies Baswedan memilih Ketum AHY sebagai Cawapres-nya," paparnya.
Namun menurut dia, setelah adanya desakan masyarakat dan timn 8 untuk segera mendeklarasikan AHY sebagai cawapres namun hal itu tidak pernah terwujud. "Diduga kuat, Anies Baswedan lebih tunduk kepada Ketum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan dalam koalisi," lmbuhnya.
Baca juga: Soal Wacana Duet Sandiaga-AHY, PSI Sebut Anies Bakal Terbuang
Proses penentuan cawapres kemudian berlanjut hingga dia menuturkan, ada sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya. Di tengah proses finalisasi dan kerjasama parpol koalisi bersama capres Anies Baswedan dan persiapan deklarasi.
"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," katanya.
Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," tambahnya.
Dia menegaskan, peristiwa itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiha Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan.
Hingga kini, Partai Demokrat belum mengambil keputusan atas perubahan peta koalisi di tubuh KPP itu.