Mendikdasmen
Warisan SD Inpres, Bedah Musabab SD Negeri Sepi Peminat, Mu'ti: Satu Solusi Komprehensif
LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM — Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menguak fenomena SD negeri mulai sepi peminat yang viral musiman di sejumlah daerah tiap tahun ajaran baru tiba. Kemendikdasmen menggamit Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna menanganinya dengan satu solusi komprehensif.
Mendikdasmen Prof Dr Abdul Mu'ti menguak ada tiga penyebabnya berkurangnya jumlah pelajar SD negeri, yakni berkuranya jumlah pelajar SD negeri, banyaknya sekolah negeri, dan naiknya partisipasi anak usia belajar pergi ke sekolah," katanya kepada pers di kantor Kemkomdigi, Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).
Pertama, keterbatasan jumlah anak usia sekolah khususnya SD.
Ini terkuak setelah pihaknya menuntaskan pendataan SD-SMP dengan jumlah murid di bawah 60-100 orang.
Kedua, banyaknya SD negeri yang secara kuantitas rerata mayoritas dibangun pemerintahan Orde Baru
Era Presiden Soeharto (1968–1998) yang canangkan program penuntasan buta aksara dan kejar pemenuhan pendidikan dasar, sehingga satu desa satu SD negeri itu minimal. Meskipun sudah ada sekolah yang berdiri sebelumnya.
"Sehingga mungkin satu desa bisa memiliki lebih dari satu SD sehingga memang jumlahnya jadi sangat banyak," ujar sulung empat bersaudara dari pasutri Jamyadi-Kartinah, kelahiran Kudus Jawa Tengah 1968, tamatan Madrasah Ibtidaiyah Manafiul Ulum Kudus 1980, MTs Negeri Kudus 1983, dan MAN Purwodadi Filial Kudus 1986 silam ini.
Sekadar pengingat, selama memerintah Soeharto sukses membangun nyaris 150 ribu gedung SD negeri. Melalui payung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10/1973 yang menjadikan rakyat Indonesia karib menyebutnya SD Inpres, program ini digeber besar-besaran demi pemerataan akses pendidikan dasar terutama bagi anak keluarga miskin dan pedesaan.
Statistik pembangunan infrastrukturnya secara garis waktu terdiri empat fase pertumbuhan. Mula 1973–1974 terbangun 6.000 SD masing-masing tiga ruang kelas, genapi total unit gedung menjadi 65.569 periode ini. Lanjut fase dasawarsa 1973–1983 terbangun 61 ribu hingga total ada 119.484 unit akhir periode 1982–1983.
Lalu fase puncak terbesar, pecah rekor terbangun 22.600 unit hanya pada satu tahun ajaran 1982–1983. Terakhir fase 1993–1994 totalnya nyaris 150 ribu unit tadi (data lain: di atas 170 ribu).
Terbukti tajam berdampak, lesatkan jumlah murid dan guru di mana 1994 jadi tahun puncak Indonesia punya 1 juta guru SDN, angka partisipasi murid SDN meroket 69 menjadi 90 persen di satu dekade. Kisah sukses berantas buta huruf ini memantik UNESCO beri Avicenna Medal kepada Soeharto, Juni 1993. Dan 'ketiban duren' bagi Abhijit Banerjee, Esther Duflo, Michael Kremer; studinya meriset dampak ekonomi jangka panjang program ini menang Nobel Ekonomi 2019.
Ketiganya olah data sensus program satu SD Inpres per 1.000 anak ini.
Hasilnya mencengangkan, antara lain, ditemukenali bisa menaikkan akses pendidikan rerata 0,12-0,19 tahun, dan menaikkan upah 1,5 -2,7 persen di usia produktif (kelak setelah bekerja).
Gejala umum setelahnya terutama hingga pascareformasi: banyak SD Inpres digabung (merger) atau dialih status jadi SDN reguler seiring perubahan demografi dan kebutuhan penggabungan efisiensi operasional sekolah.
Terakhir, data tahunan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS): Angka Partisipasi Sekolah usia SD 7–12 tahun di Indonesia tembus 99,30-99,50 persen secara nasional. Data berkala BPS dan Kemendikdasmen, tiga indikator utama partisipasi sekolah di Indonesia telah ada yang di atas 100 persen.
Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7–12 tahun yang mengukur persentase anak 7–12 tahun yang bersekolah di jenjang mana pun mencapai 99,4 persen. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/sederajat yang ukur persentase anak 7–12 tahun yang bersekolah tepat waktu di SD/MI telah 96,85-97 persen. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat telah di kisaran 108,48 persen (menunjukkan anak dibawah 7 tahun atau diatas 12 tahun: masih banyak).
Menilik karakteristik demografinya, APM SD/sederajat tinggi merata. Berdasar gender, APM murid SD perempuan (97,01 persen) lebih tinggi dibanding laki-laki (96,99 persen). Dan berdasar cakupan, APM perkotaan (97 persen) lebih tinggi dibanding pedesaan (96,52 persen). Dengan demikian kini terjadi mutasi tantangan utama ke pendidikan menengah. Itu kenapa Kemendikdasmen kini menggencarkan program pembelajaran jarak jauh (PJJ) guna menekan angka anak tidak sekolah (ATS) pada rentang usia remaja 13-18 tahun.
Kemudian ketiga, faktor penyebab SDN krisis murid gegara sepi peminat yakni tren sosial di kalangan keluarga muda termasuk kelas menengah muda yang memutuskan untuk menyekolahkan anak di SD swasta. Pilihan, didukung pula sebagian orang tua memilih menyekolahkan si anak ke sekolah yang secara geografis dekat dengan rumahnya.
"Memang ada tren keluarga muda khususnya, bahkan mungkin keluarga kelas menengah muda, itu cenderung untuk anaknya belajar di sekolah swasta. Sebagian lain, ya karena alasan misalnya jarak, ada yang lebih dekat," beber Mendikdasmen lulusan S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 1991 lantas dosen PNS sini 1993–2013, Master of Education dari School of Education Flinders University Adelaide (1997), ikut Short Course Governance and Shariah di Universitas Birmingham (2005), dan S3 UIN Syarif Hidayatullah 2008, kampus dia kelak pindah mengajar sejak 2014–2024 ini.
Dia mengafirmasi telah berkomunikasi dengan sejawatnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, merespons hal ini.
"Jadi selain pendataan tadi, sudah ada pembicaraan awal dengan pak Mendagri untuk cari solusi komprehensif," ujar Advisor British Council London sejak 2006, bekas Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah 2011–2017, Ketua Badan Standarisasi Nasional Pendidikan per 2019 (dibubarkan Mendikbudristek Nadiem 2021), selain dia Guru Besar Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah per 2 September 2020 (guru besar ke-1.050) sebelum Desember kembali panen pujian usai menolak tawaran Jokowi menjadi Wamendikbudristek Kabinet Indonesia Maju.
Mu'ti menyebut, menyelesaikan persoalan krisis murid SDN tak cukup dengan penggabungan sekolah yang kekurangan murid saja, tapi juga harus carikan solusi terbaik untuk guru.
Mengapa demikian? "Karena masalahnya tidak sekadar bagaimana sekolah-sekolah muridnya sedikit itu di-merger, tapi terkait dengan tugas guru. Karena kalau sekolahnya di-merger, otomatis gurunya harus dimutasikan juga. Ini mekanismenya nanti harus kita atur secara komprehensif," bedah menteri kader tulen Muhammadiyah per 1994 nomor anggota 750178, Sekretaris PWM Jateng 2000–2002, Ketum PP Pemuda Muhammadiyah 2002–2006, Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah 2005–2010, kini Sekretaris Umum PP Muhammadiyah 2022–2027 ini.
Mu'ti berpandangan, persoalan itu tidak bisa hanya sekadar direspons reaktif, tetapi solusi jangka panjangnya juga perlu dipikirkan untuk dieksekusi kemudian. Antara lain agar nanti tidak justru menimbulkan masalah baru lainnya.
Bicara target, dia yang pernah menjadi Sekretaris Dewan Nasional Intelektual Muslim Indonesia, anggota Masyarakat Eksekutif Konferensi Asia Agama untuk Perdamaian, dan Indonesia-U.S. Council on Religion and Pluralism (badan independen promotor toleransi dan keragaman bentukan Agustus 2016 gagasan USINDO dan tokoh masyarakat sipil RI-AS didukung Jokowi dan Obama, guna bangun dialog antaragama, melawan gerakan intoleran dan ekstremisme kekerasan di akar rumput, berbagi pengalaman merawat kebinekaan dan kebebasan beragama) ini menyebut kata sisipan "paling tidak".
"Solusi persoalan ini sudah bisa diselesaikan, paling tidak pada tahun ajaran baru tahun depan (2027 nanti)," sahut kolumnis aktif media massa dan penulis produktif antara lain buku "Deformalisasi Islam" terbitan Grafindo (2004) dan "Kristen Muhammadiyah: Konvergensi Muslim dan Kristen Dalam Pendidikan" terbitan Al-Wasat (2009) ini.
"(Paling tidak pada tahun ajaran 2027 itu nanti) sudah ada keputusan mengenai bagaimana (solusi komprehensif bagi) sekolah-sekolah yang muridnya sangat sedikit ini," pungkas penerima Bintang Mahaputera Utama dari Presiden RI pada 25 Agustus 2025 lalu itu.
BUKAN BARANG BARU
Penelusuran terkait, Rabu (5/8/2026), data tunggal atau data agregat jumlah SDN yang digabung (di-merger atau regrouping) di Indonesia kurun 1995–2025 yang sebagian penyusutannya disebabkan status kelembagaan SDN yang digabung menjadi satu manajemen sekolah, menjadi hilang; urung didapat demi menyebutnya belum ada.
Ini bisa jadi lantaran kebijakan penggabungan SDN yang masif sejak diterbitkannya Keputusan Mendagri Nomor 421.2/2501/Bangda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar, lantas sesuai mandatori UU Otonomi Daerah notabene merupakan atau menjadi kewenangan otonom pemerintah kabupaten/kota, sehingga datanya pun tersebar terserak di setiap daerah.
Kendati angka nasional boleh jadi belum tercatat dalam satu data agregat, tetapi tren penurunan jumlah SDN akibat kebijakan tersebut bisa terlacak dari publikasi data berkala. Sebagai gambaran data dan pola regrouping SDN periode tersebut, dari total 150 ribu hingga 170 ribu SDN atau SD Inpres terbangun era Soeharto, pascareformasi angkanya terus menyusut.
Misal pinjam data BPS dan Kemendikdasmen untuk tahun ajaran 2024/2025, jumlah SDN di Indonesia 129.284 unit setara 86,75 persen dari total jumlah SDN dan SD swasta 149.034 unit. Artinya saat itu ada 19.750 unit SD swasta setara 13,25 persen. Data terbaru 2025/2026 total jumlah SD negeri dan swasta di Indonesia tersisa 148.975 unit. Berarti SDN dan SD swasta susut 59 unit setahun terakhir.
Dari sisi lokus, ambil data 10 besar, jumlah SDN terbanyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Perinci berurutan terbanyak, Jawa Tengah 17.254 unit (92,78 persen), Jawa Barat 16.980 unit (86,91 persen), Jawa Timur 16.864 unit (88,87 persen), Sumatra Utara 8.116 unit (83,27 persen), Sulawesi Selatan 6.071 unit (94,09 persen), Lampung 4.295 unit (90,57 persen), Sumatra Selatan 4.250 unit (89,68 persen), Kalimantan Barat 4.139 unit (92,91 persen), Sumatra Barat 3.892 unit (92,25 persen), Banten 3.853 unit (82,82 persen).
Dari data ini, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur secara berturut-turut menjadi provinsi ber-SDN terbanyak hingga SDN juga mendominasi layanan pendidikan dasar di sana. Rerata mayoritas rakyatnya yang bersekolah di SDN ketiga provinsi berkisar 83-86 persen. Dari data ini pula, ketahuan kenapa beda jumlahnya tajam sekali: dipengaruhi faktor jumlah dan kepadatan penduduk, hingga kapasitas fiskal pemdanya. Ketiga provinsi besar populasi, luas cakupan administrasi.
Dengan karakteristik demografi demikian memantik pemda setempat menjadikan pembangunan jaringan infrastruktur sekolah negeri sebagai strategi utama pemerataan akses pendidikan. Selain, pemda di Pulau Jawa biasanya memiliki kapasitas fiskal dan proporsi dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat yang relatif lebih besar, dengan PAD lebih tinggi.
Lumrah bila kemudian pemdanya juga mampu membiayai penyelenggaraan operasional banyak sekolah negeri.
Namun menariknya sekaligus salah satunya semakin bikin kita patut untuk terus bersyukur dan pantang sekali-kali mengecilkan peran kunci swasta, data persebaran antar keduanya (negeri dan swasta) ternyata kontras dengan menilik data 10 besar provinsi dengan SD swasta terbanyak (sebab itu juga dicuplik sekadar meneguhkan ilustrasinya).
Perinci berurutan: Jawa Barat 2.558 unit (13,09 persen), disusul Jawa Timur 2.111 unit (11,13 persen), Nusa Tenggara Timur 1.832 unit (34,92 persen), Sumatra Utara 1.631 unit (16,73 persen), Jawa Tengah 1.343 unit (7,22 persen), DKI Jakarta 918 unit (41,30 persen), Sulawesi Utara 861 unit (38,96 persen), Banten 799 unit (17,18 persen), Riau 605 unit (15,77 persen), dan Maluku 537 unit (29,25 persen).
Data ini menunjukkan ketiga provinsi tadi: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sekaligus provinsi dengan jumlah SD swasta terbanyak. Kendati secara proporsi jumlahnya cuma 7 hingga 13 persen saja dari seluruh SD yang ada di sana.
Berkebalikan dengan kawasan timur Indonesia di mana layanan pendidikan dasar justru didominasi SD swasta. Sekitar 47 persen SD di Provinsi Papua Tengah misal itu swasta, menampung hingga 50,68 persen dari total murid. Provinsi lain di Papua senada, 40 persen rerata murid SD swasta. Di sini ketahuan jurang ketimpangan pembangunan antarwilayah di Tanah Air betapa lebar menganga.
Demi terpotret utuh sekaligus cegah kesalahan interpretasi,
mari tengok data 10 besar provinsi dengan jumlah murid SDN terbanyak di Indonesia pada tahun ajaran 2024/2025.
Perinci berurutan: Jawa Barat dengan 3.892.560 murid (86,25 persen), disusul Jawa Tengah dengan 2.259.455 murid (87,62 persen), Jawa Timur dengan 2.097.016 murid (83,82 persen), Sumatra Utara dengan 1.149.616 murid (76,82 persen), Banten dengan 1.020.399 murid (83,45 persen), Sulawesi Selatan dengan 802.533 murid (91,27 persen), Sumatra Selatan dengan 790.920 murid (89,55 persen), Lampung dengan 711.692 murid (89,19 persen), Riau dengan 626.689 murid (81,09 persen), dan DKI Jakarta dengan 534.084 murid (71,57 persen).
Selanjutnya kita longok pula data 10 besar provinsi dengan jumlah murid SD swasta terbanyak di Indonesia pada tahun ajaran yang sama.
Perinci berurutan: Jawa Barat dengan 620.397 murid (13,75 persen), disusul Jawa Timur 404.776 murid (16,18 persen), Sumatra Utara 346.857 murid (23,18 persen), Jawa Tengah 319.228 murid (12,38 persen), Nusa Tenggara Timur 242.072 murid (37,05 persen), DKI Jakarta 212.135 murid (28,43 persen), Banten 202.372 (16,55 persen), Riau 146.184 murid (18,91 persen), Sumatra Selatan 92.261 murid (10,45 persen), dan Lampung 86.276 murid (10,81 persen).
Setelah tengok data negeri dan longok data swasta di atas, lantas apabila kemudian ada yang menyebut, relatif lebih meratanya jaringan infrastruktur sekolah negeri terbangun di belahan barat Indonesia terutama Jawa amat ditopang keunggulan komparatif konektivitas infrastruktur termasuk daya dukung aksesibilitas mobilitas dan transportasi publik, serta kapasitas fiskal, plus catu daya jumlah sumberdaya manusia daerahnya yang jauh lebih melimpah. Pembaca budiman, sependapatkah?
Pun sebaliknya, apabila kemudian juga ada yang menyebut, ketimpangan aksesibilitas, akseptabilitas, outreachment, engagement, durabilitas konektivitas infrastruktur termasuk daya dukung aksesibilitas mobilitas dan transportasi publik, kapasitas fiskal, plus catu daya jumlah sumberdaya manusia daerahnya yang tertinggal lantas menjadikan salah satunya tumbuh kembang penyediaan layanan publik termasuk pendidikan dasar di kawasan timur Indonesia tidak secepat kawasan barat Indonesia sehingga ini antara lain justru mendorong swasta guna mengisi ruang yang belum mampu dipenuhi negara. Pembaca budiman, sependapat jugakah?
Apapun itu, apapun bunyi detak degup, derap kaki anak negeri Zamrud Khatulistiwa yang memuarakan diri pada proses pemusatan pemuliaan dan pemajuan pendidikan agar dapat bersesuaian dengan mandat konstitusi melalui mantra sakti "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagai bagian tujuan nasional negara ini; tujuan nasional ketiga sebagaimana termaktub dalam Alenia IV Mukadimah UUD 1945. Kita all out dukung, bukan?
Selanjutnya penghujung, kembali ke susut-menyusutnya derajat statistik peminatan calon murid SDN di Indonesia berujung landa krisis murid SDN di sejumlah daerah, serta apa saja yang melatari atau menjadi alasan utama kebijakan penggabungan (merger/regrouping) SDN itu kemudian.
Merujuk sajian dan ulasan data di atas, adakah berarti angka susut tertinggi juga terjadi sama berlaku di lokus provinsi dengan jumlah SDN (serta dengan demikian dengan jumlah murid SDN terbanyak) tersebut? Belum tentu tetapi bisa jadi. Data menunjukkan kecenderungannya tidak selalu ekuivalen. Tak melulu identik. Banyak faktor penyebab pemengaruhnya.
Sebagai contoh, di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun pernah menggabungkan 38 SDN hingga tersisa 19. Dan demi efisiensi operasional, regrouping SDN jua rutin terjadi di Kabupaten Malang, Mojokerto, dan Blitar.
Di Jawa Barat, Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya juga pernah me-merger 13 SDN jadi 5. Pemkot Depok pernah me-regrouping 26 SDN menjadi 12. Pemkot Bogor juga senada demi atasi krisis kekurangan guru.
Adapun studi kasus Sumatra Utara, Pemkot Medan pernah kaji kemungkinan kebijakan rekonsolidasi ratusan SDN yang satu kompleks guna pangkas jabatan kepsek yang lowong.
Adapula studi kasus sejumlah Pemkab pun Pemkot yang dengan ragam pertimbangan lebih memilih memutuskan opsi lain atas fenomena SDN sepi peminat di wilayahnya, bukan dengan merger atau regrouping.
Tetapi, dengan mengalihkan status kelembagaan sekolah menjadi satuan pendidikan menengah (menjadikannya bakal SMPN baru); atau, memutuskan menutup sekolah dan operasionalnya lalu mengalihkan pemanfaatan asetnya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan daerah atau layanan publik lainnya, usai relokasi murid ke SDN terdekat sekitar, mutasi guru, tenaga pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan kelar dilakukan.
Pembanding, Jepang pascapuncak bonus demografi 1995 lantas terancam depopulasi akut, telah menutup hingga 8.850 sekolah kurun 2002–2020 atau hingga 11 ribu per 2025. Demi cegah aset terbengkalai, warga dan Pemda setempat alih manfaatkan eks gedung sekolahnya menjadi panti jompo, pabrikan mini anggur (winery), hingga tempat inap atau akomodasi turis.
Seturut, dengan terdapatnya tiga faktor penyebab SDN sepi peminat seperti diungkapkan Menteri Abdul Mu'ti di atas, Kemendikdasmen juga rerata pemda senada kompak, sedikitnya terdapat tiga dalih utama atau rasionalisasi kebijakan penggabungan SDN ini ditempuh. Terpetakan.
Pertama, penyusutan jumlah murid, di mana terjadi tren penurunan angka kelahiran (Total Fertility Rate) dan juga adanya pergeseran preferensi peminatan keluarga muda kelas menengah yang antara lain ditopang pertimbangan kemampuan ekonomi dan status sosial sehingga lantas kemudian lebih memilih menyekolahkan anak di SD swasta.
Poin ini belum mencolek adakah korelasinya dengan kisah sukses program keluarga berencana (KB) canangan Orde Baru yang jua berlinimasa kurang lebih sama. Pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi rerata keluarga peserta program, plus efek berantainya terhadap peningkatan kuantitas sekaligus kualitas hidup termasuk peningkatan kesempatan enyam pendidikan berfasilitas ekstra yang acap diidentikkan dengan sekolah swasta.
Kedua, efisiensi anggaran dan guru dan tenaga pendidik, di mana langkah penggabungan diharapkan dapat mengatasi ketimpangan fasilitas layanan pendidikan dasar setempat, memangkas biaya operasional sekolah seperti perawatan gedung, serta mengatasi bentang kendala kekurangan guru dan tenaga pendidik lainnya baik ASN/PNS maupun PPPK.
Ketiga, lokasi gedung sekolah yang terlalu berdekatan. Ini juga menjadi satu pertimbangan kunci regrouping. Di mana dengan fakta banyaknya gedung SDN atau SD Inpres terbangun buah sukses tiga dasawarsa era Soeharto silam, yang didirikan dalam satu area bahkan kompleks halaman yang sama (misal SDN 01, SDN 02, dan SDN 03) dan kini secara taken for granted telah menjadi hal yang mewaris. Sehingga menggabungkannya menjadi langkah strategis.
Sebagai contoh pemisalan kisah sukses langkah strategis penggabungan ini di Lampung, di ibukota provinsi, Pemkot Bandarlampung sukses merger SDN 1 dan SDN 3 Palapa, Kecamatan Enggal, Bandarlampung: yang gedungnya satu kompleks halaman di Jl Ahmad Yani, bertetangga seperkerlingan mata dari kantor PWI Lampung.
Akhirnya, publik termasuk kita, pembaca budiman, mesti sabar menanti wujud purwarupa 'solusi komprehensif' yang 'paling tidak' akan dieksekusi tahun ajaran 2027/2028 mendatang sebagaimana telah Menteri Abdul Mu'ti sampaikan di bilangan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa lewat. Semoga solusi komprehensif dimaksud dapat manifes menjadi solusi jitu, berdampak bermanfaat, sekaligus beragregat. (Muzzamil)
