SEMARANG, HELOINDONESIA.COM - Suasana di Ballroom Hotel Tentrem, Semarang pada Kamis 14 Agustus 2025, terasa hangat penuh harapan. Para pemangku kepentingan dari sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) berkumpul dalam satu ruang, menyatukan tekad, pikiran, dan semangat untuk mewujudkan swasembada energi nasional.
Bertajuk “Kolaborasi Industri Hulu Migas Bersama Stakeholder Daerah Menuju Swasembada Energi”, Rapat Kerja Stakeholder Daerah Klaster Barat dan Tengah tahun 2025 yang digelar oleh SKK Migas Jabanusa dan KKKS menjadi ruang temu dan dialog lintas sektor yang penuh harapan.
Baca juga: Dua Desa Pasok Ribuan Lele untuk Dukung Program MBG di Rembang
Rapat kerja ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momen penting untuk memperkuat sinergi antara SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), serta pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menekankan pentingnya membangun kesamaan visi dan pola pikir antar pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan sektor hulu migas, khususnya terkait isu pertanahan dan program pemberdayaan masyarakat.
"Kita hadir di sini bukan hanya untuk menyusun program kerja, tapi juga menyatukan langkah dan hati dalam membangun energi bangsa dari bawah – dari desa-desa tempat kita beroperasi," ujar Anggono dalam keynote speech-nya.
Acara dibuka dengan seremonial yang khidmat: menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa pembuka. Para peserta dari berbagai instansi tampak antusias mengikuti jalannya rapat kerja yang penuh dengan sesi penting dan diskusi mendalam.
Diskusi berlanjut ke dua topik utama yang menjadi sorotan tahun ini: Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dan pengadaan serta sertifikasi tanah dalam industri migas.
Pada sesi pertama, Roy Widiartha, Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat SKK Migas, memaparkan Grand Design PPM hingga tahun 2030. Strategi pelibatan masyarakat dan roadmap yang terstruktur menjadi fondasi utama dalam menjawab tantangan sosial di wilayah operasi.
Selaras dengan itu, PGN SAKA melalui perwakilannya Purwanto Nugroho, berbagi praktik baik dari Program PPM di Ujungpangkah, Gresik. Cerita sukses ini menggambarkan bagaimana kolaborasi yang tepat dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Baca juga: Mpok Alpa Sembunyikan Kanker hingga Akhir Hayat, Dimakamkan Jumat Ini
Sesi ini juga menyoroti pentingnya menjadikan ISO 26000 sebagai acuan etis dalam pelaksanaan PPM, memastikan bahwa keberlanjutan sosial menjadi bagian integral dari operasional industri migas.
Tantangan dan Harapan
Memasuki sesi kedua, diskusi berfokus pada tantangan pengadaan tanah, salah satu aspek krusial dalam keberlangsungan kegiatan hulu migas. Erie Yuwono, Kepala Departemen Pertanahan SKK Migas, memaparkan urgensi percepatan sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah.
Di sisi lain, Yannis Harryzon Dethan dari BPN Provinsi Jawa Timur menyampaikan komitmen penuh BPN dalam mendukung proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum melalui kerangka kerja yang transparan dan akuntabel.
Dalam sesi tanya jawab, muncul berbagai usulan yang mencerminkan semangat kolaborasi lintas lembaga. Kantah Tuban menyarankan pembentukan taskforce khusus untuk menangani isu pertanahan, sementara Pemkab Demak berharap PPM dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan fisik. BPN Bojonegoro bahkan mengusulkan sinkronisasi program PPM dengan agenda reforma agraria, serta pentingnya adanya MoU lintas sektor yang mencakup pemberdayaan masyarakat berbasis tanah.
Baca juga: Gubernur Jateng Terjunkan Tim ke Pati, Minta Hormati Proses Angket DPRD
Kepala Departemen Formalitas & Komunikasi SKK Migas Jabanusa, Febrian Ihsan, mengatakan, dari seluruh rangkaian kegiatan, tercetus beberapa tindak lanjut strategis:
Perlu strategi menyeluruh dalam pengadaan tanah dan pelaksanaan PPM agar kegiatan berjalan lancar dan berdampak. Pertemuan rutin dan konsisten sebagai forum koordinasi berkelanjutan. Pembentukan taskforce pertanahan, seperti yang diusulkan Kantah Tuban, serta integrasi PPM dengan reforma agraria, membuka peluang sinergi program pusat dan daerah. (Aji)
