LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penciptaan lapangan kerja menjadi 'jantung' dari Paket Ekonomi 2025, paket program stimulus penggerak roda ekonomi nasional terbaru rilisan pemerintah berupa delapan program akselerasi di 2025, empat program lanjutan di 2026, serta lima program untuk penyerapan tenaga kerja, yang diumumkan di Istana Negara Jakarta, Senin (15/9/2025).
Menko Airlangga, saat konferensi pers di Istana ditemani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menguraikan, Paket Ekonomi 2025 ini adalah strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperkuat iklim investasi di tengah ketidakpastian global, dan memperluas penyerapan tenaga kerja.
Apa saja 8 program akselerasi 2025?
1. Magang industri bagi lulusan perguruan tinggi, dengan: masa kelulusan maksimal 1 satu tahun, bidik target serapan tahap awal 20 ribu peserta, fasilitas uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama 6 bulan, kesiapan anggaran Rp198 miliar.
2. Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah ke sektor pariwisata, hotel, restoran, kafe; dengan: target penerima 552 ribu pekerja, diberikan 100% PPh 21 sisa tahun pajak 2025 atau 3 bulan, kesiapan anggaran Rp120 miliar. Ini sebelumnya teah diberlakukan untuk sektor padat karya (DUDIKA pakar).
3. Perlindungan sosial: penyaluran Bantuan Pangan 10 Kg beras per Oktober-November 2025 senilai Rp7 triliun, dengan evaluasi guna mengukur optimalisasi realisasi dan keberlanjutan program pada Desember.
4. Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi setotal 731.361 target penerima manfaat yakni pekerja bukan penerima upah (BPU) meliputi pengemudi ojek pangkalan (opang), ojek online (ojol), sopir, kurir, tenaga logistik; dengan potongan iuran 50% selama 6 bulan.
"Melalui JKK, pekerja akan mendapatkan perlindungan: santunan kecelakaan kerja hingga 56 kali upah, santunan kematian 48 kali upah, beasiswa pendidikan Rp174 juta bagi dua orang anak. Sementara melalui JKM, ahli waris juga akan berhak menerima santunan Rp42 juta," taklimat Airlangga, diakses ulang dari Bandarlampung, disitat keterangan persnya, Selasa (16/9/2025).
5. Penurunan bunga kredit perumahan BPJS Ketenagakerjaan: dari BI Rate +5% menjadi BI rate +3 persen yang bisa digunakan oleh penerima manfaat untuk uang muka (bagi peserta BPJS Naker calon konsumen) atau cicilan (bagi peserta BPJS Naker kreditur).
Seturut, penurunan bunga juga berlaku bagi pengembang perumahan: dari BI rate +6% menjadi +4% yang diharap bisa memperluas kesempatan pekerja dalam memiliki rumah berskema pembiayaan lebih terjangkau.
Keduanya, “seluruhnya diikuti relaksasi SLIK OJK," ujar Airlangga, pemerintah menarget 1.000 peserta dengan kesiapan anggaran Rp150 miliar ditanggung BPJS pada 2025. Target penerima manfaatnya akan dinaikkan tahun depan. "Karena ini akan mendukung program Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah,” imbuh Airlangga merasionalisasikan.
6. Program padat karya tunai (cash for work) melalui pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan pada September-Desember 2025 dengan target 609.465 penerima manfaat, melalui anggaran Rp3,5 triliun dan Rp1,8 triliun.
7. Percepatan deregulasi beleid Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR, pengganti PP 5/2021), dengan: mengintegrasikan sistem Online Single Submission (OSS) dan memperluas penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang ditarget mencakup 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026.
8. Program perkotaan melalui proyek pilot di sejumlah kota besar termasuk Jakarta untuk peningkatan pemukiman dan penyediaan ruang bagi gig economy.
Pengingat, 'gig economy' (dari 'gig', istilah bagi performansi musisi atau komedian yang menaja pertunjukan tunggal/jangka pendek): pasar tenaga kerja didominasi pekerjaan berbasis kontrak jangka pendek, pekerjaan lepas (freelance), atau pekerjaan berbasis proyek, bukan karyawan tetap dengan gaji rutin bulanan.
Empat karakteristik utamanya: freelancer (pekerja lepas) bekerja untuk ragam klien atau korporat di proyek-proyek singkat dan bukan berstatus karyawan tetap; fleksibilitas tinggi (gig workers bebas atur jam kerja dan memilih pekerjaan sesuai preferensi); lahir bertumbuh dipengaruhi tumbuh kembang platform teknologi selaku narahubung gig workers - klien/konsumen secara langsung; heterogen (lini pekerjaannya ragam sektor: asisten virtual, desainer grafis, kurir online, pengembang piranti lunak, pengemudi ojol, penulis atau narakonten, dan lainnya).
Lalu apa saja 4 program lanjutan 2026-nya?
1. PPh Final 0,5% bagi UMKM omzet hingga Rp4,8 miliar pertahun lanjut hingga 2029. Pemerintah anggarkan 2025 Rp2 triliun dengan 542 ribu wajib pajak (WP) terdaftar (seluruhnya akan diatur viaelalui revisi PP).
2. Perpanjangan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor pariwisata dengan estimasi anggaran Rp480 miliar bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.
3. Insentif PPh 21 DTP bagi 1,7 juta pekerja industri padat karya (DUDI pakar) target penerima manfaat (alas kaki, furnitur, kulit, dan barang kulit, pakaian jadi, dan tekstil), anggaran 2025 disediakan Rp800 miliar.
4. Perluasan cakupan program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah tidak hanya bagi pengemudi ojol dan opang, tapi juga petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, pekerja rumah tangga; dengan target 9,9 juta penerima manfaat dan alokasi anggaran Rp753 miliar.
Apa saja 5 program penyerapan naker-nya?
1. Terbentuknya 80 ribu usaha baru melalui Program Koperasi Desa/Kelurahan atau Kopdeskel Merah Putih (KDMP/KKMP) yang diproyeksi menyerap 681 ribu tenaga kerja.
2. Revitalisasi tambak perikanan kawasan Pantura seluas 20 ribu hektare yang disigi mampu serap 168 ribu tenaga kerja ditopang program modernisasi kapal yang mencakup pembangunan 1.000 kapal nelayan baru dengan estimasi penciptaan 200 ribu lapangan kerja, serta pengadaan kapal berkapasitas 30 gross tonage (GT) hingga 2.000 GT bagi peruntukan koperasi maupun pelaku usaha BUMN.
3. Program perkebunan rakyat melalui penanaman kembali 870 ribu hektare lahan ditarget buka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja baru dengan komoditas prioritas kakao, kelapa, kopi, mete, pala, tebu.
4. Perkuatan program inisiatif melalui paket penyerapan likuiditas (sedang dipersiapkan Kementerian Keuangan) hingga diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Airlangga mengafirmasi usulan Menkeu Purbaya soal kebutuhan tim akselerasi program prioritas yang akan dia selaku Menko Perekonomian pimpin, bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan, juga Wakil Menteri Keuangan, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri PPN/Bappenas, beranggota seluruh menteri terkait.
Bagi sesiapapun pejuang rupiah Tanah Air, taklimat paket anyar ini bak suplemen tubuh. Selain bak dongkrak ataupun param kocok. Semoga dijauhkan dari malapraktik mafioso dan geng rasuah yang hingga kini masih bak 'tahan bacok'. Pasal antikorupsi. (Muzzamil)
