LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Setelah viral penahanan pedagang eceran BBM dan permintaan uang hingga Rp50 juta dan sempat dibahas Komisi III DPR RI pada Rabu (22/7/2026), sepekan kemudian, Kapolres Waykanan AKBP Didik Kurnianto mutasi ke Pelayanan Markas Kepolisian Negara (Yanma) Polri.
Jabatan Kapolres Waykanan selanjutnya diisi AKBP Ramadhona yang sebelumnya Danyon B Pelopor Satbrimob Polda Lampung. Rotasi tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1584/VII/KEP./2026 tertanggal 30 Juli 2026.
Sebelumnya, viral pedagang bensin eceran bernama Hartono alias Tono dan istrinya, Supiah, setelah dituding menimbun BBM bersubsidi dan diduga diperas oknum Polsek Pakuan Ratu hingga Rp50 juta. Masalah ini kemudian dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI pada Rabu (22/7/2026).
Habiburalokhman yang memimpin RDPU Komisi 3 DPR RI meminta penyidikan kasus ini dihentikan atau dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sekaligus meminta Divpropam Polri mengusut dugaan pemerasan oleh oknum polisi yang terlibat kasus ini: Briptu Pradika.
Didampingi kuasa hukumnya, Resmen Kadang, Supiah mengatakan suaminya mendapatkan BBM dari orang lain untuk dijual eceran untuk membantu warga desa yang kesulitan BBM karena jarak ke SPBU puluhan kilometer. Lewat video yang viral, dia minta Presiden Prabowo membebaskan suaminya.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari, Jumat (31/7/2026), membenarkan adanya mutasi tersebut. Menurutnya, rotasi jabatan merupakan agenda rutin sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier personel di tubuh Polri.
Kronologi dan Duduk Perkara
Hartono ditangkap oleh anggota Polsek Pakuan Ratu, Waykanan, karena kedapatan menyimpan 25 jeriken bensin di rumahnya. Keluarga menyatakan pasokan tersebut dibeli untuk dijual kembali secara eceran guna membantu warga desa karena jarak SPBU terdekat sangat jauh (sekitar 40–60 km) dengan kondisi jalan rusak.
Dalam video yang viral dan dipertegas saat RDPU di DPR RI, keluarga mengaku dimintai uang senilai Rp50 juta oleh oknum kepolisian yang melibatkan nama Briptu Pradika selama proses hukum berjalan.
Respon dan Tindak Lanjut
Pimpinan Komisi III DPR RI, termasuk Habiburokhman, mencecar jajaran Polres Waykanan dan Bidpropam Polda Lampung terkait ketidakjelasan substansi pemeriksaan kasus serta tudingan pemerasan tersebut.
Anggota kepolisian yang bersangkutan sempat memberikan klarifikasi dan membantah tuduhan permintaan uang Rp50 juta tersebut di hadapan Dewan.
Selain Kapolres Waykanan AKBP Didik Kurnianto, Kapolri juga melakukan mutasi jabatan Kapolres Pesisir Barat. Rotasi jabatan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1584/VII/KEP./2026 tertanggal 30 Juli 2026 yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Anwar.
Dalam mutasi tersebut, AKBP Didik Kurnianto yang sebelumnya menjabat Kapolres Way Kanan dimutasi sebagai Pamen Yanma Polri. Jabatan Kapolres Way Kanan selanjutnya diisi AKBP Ramadhona yang sebelumnya menjabat Danyon B Pelopor Satbrimob Polda Lampung.
Sementara itu, AKBP Bestiana yang menjabat Kapolres Pesisir Barat mendapat promosi sebagai Wakil Direktur Binmas Polda Sumatera Selatan. Posisi yang ditinggalkannya kini ditempati AKBP Rinto Haivan Simbolon yang sebelumnya menjabat Kasibinev Subdit Bhabinkamtibmas Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri.
Yuni mengatakan para pejabat yang mendapat jabatan baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan wilayah tugasnya masing-masing sehingga dapat menjalankan tugas secara optimal.
"Kami berharap seluruh pejabat yang mendapat kepercayaan pada jabatan baru dapat bekerja secara profesional, cepat menyesuaikan diri dengan wilayah tugasnya, serta terus memperkuat pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat," ujarnya.
Mutasi ini menjadi bagian dari penyegaran di jajaran Polda Lampung untuk memperkuat kinerja organisasi sekaligus meningkatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat di wilayah hukum masing-masing. (HBM)
