Oleh Khairuddin*
MUMET, anak kuliah sudah minta bayaran. Belum lagi hutang sudah kayak bulu kucing. Dana Desa ( DD) entah kapan cair,". Celoteh pria paruh baya berpakaian cokelat dengan tanda " jengkol" pada dada kanan bersama sejumlah teman-temannya di sepotong siang di sebuah warung mie pangsit di kecamatan saya tinggal.
Saya yang duduk di kursi pojok membelakangi bapak-bapak itu sama-sama menunggu pesanan. Batin saya bergumam, bapak-bapak itu adalah para kepala desa (kades) yang mungkin baru pulang rapat di kabupaten dan singgah di kedai pangsit. Saat pesanan tiba, para kades yang kurang saya kenal itu melahap mie pangsit sesekali sambil berseloroh soal DD yang tak kunjung cair. Usai melahap habis mie pangsit, para kades itupun kembali mengungkapkan isi hati soal DD yang belum cair.
Dengan dialek daerah yang kental, saya bisa menangkap apa isi obrolan para orang nomor satu di desa mereka itu. Intinya, jika uang negara atau uang rakyat yang digelontorkan sepanjang tahun itu cair, peduli setan untuk membangun fasilitas umum.
Yang akan mereka selamatkan lebih dulu adalah kepentingan pribadi. Untuk bayar kuliah anak, mengganti tipe kendaraan terbaru, memoles rumah, bayar hutang, beli ternak dan lahan sawah dan segudang kepentingan pribadi lainnya yang akan mereka tutup dengan uang negara itu. Puas menyampaikan rencana " jahat" sesama teman kades, para pamong itupun berlalu dengan mengendarai mobil kinclong.
Dari sekelumit celotehan sejumlah pamong desa itu, hemat saya mungkin kita, hal itu sudah jadi rahasia umum. Sebab, nyaris sepanjang tahun oknum kepala desa di kolong langit ini termasuk di daerah tempat saya tinggal ada saja kades ' nakal' yang harus meringkuk di balik jeruji besi akibat mengorupsi uang negara itu.
Dan salah satu bukti, baru-baru ini seorang oknum kades diburu petugas hingga Kalimantan Tengah akibat menilep DD ratusan juta. Tak menutup kemungkinan masih banyak lagi kades lainnya harus berusudan dengan hukum akibat perilaku menyimpang itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mencatat sejak 2015 hingga 2022 tak kurang 700 kasus korupsi DD di republik ini. Pelakunya semuanya oknum kepala desa. Modusnya pun beragam. Mulai dari pekerjaan fiktif, mark up harga material dan gaji tukang dan beragam modus Lain yang penting uang negara itu masuk ke kantong pribadi. Akibat perilaku para oknum kades di negeri ini, sepanjang tahun kerugian negara mungkin menembus angka belasan hingga puluhan miliar. Tentunya satu jumlah yang sangat fantastis.
Di Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai, jumlah desa/ kampung/ pekon 2.400 lebih. Kalau diakumulasi,satu desa/kampung atau pekon dapat kucuran DD sebesar Rp 1 miliar per tahun, hal itu berarti DD yang dikucurkan ke provinsi berpenduduk sekitar 10 juta jiwa itu mencapai Rp 2,4 triliun. Anggaran yang sangat besar. Dan, besar pula potensi untuk dikorup.
Dengan anggaran sangat besar tiap desa,kampung atau pekon itu, lantas, apakah negara dalam hal ini aparat penegak hukum seperti KPK, Polri atau kejaksaan akan bertindak setelah pelaku mengorup uang rakyat itu. Atau, mencegah sebelum dana itu tergerus untuk kepentingan pribadi. Sosialisasi hingga penandatanganan pakta integritas terkait penggunaan DD agar tak salah digunakan atau dikorup memang kerap dilakukan lembaga anti rasuah di negeri ini. Termasuk membentuk tim khusus yang melibatkan berbagai pihak.
Tapi, hal itu jarang membuat pelaku bergeming. Vonis yang tinggi mungkin dapat membuat efek jera. Tapi, itupun tak membuat jera.
"Pembinaan moral dan etika anti korupsi mungkin salah satu solusi. Dan itu tak hanya untuk para kades, tapi untuk semua pihak pengguna uang negara," ujar seorang teman.
Lantas, tingginya tingkat korupsi atas uang negara oleh oknum pamong desa dewasa ini, apakah DD yang sejatinya untuk membangun desa di negeri ini termasuk untuk kesejahteraan rakyat itu dihentikan. Atau, pemerintah membentuk lembaga independen yang lebih serius dan ketat lagi guna mengawasi penggunaan uang negara itu. Yang pasti, kita berharap semoga mental korup bagi pamong desa di negeri ini dapat berkurang. Dan, tak ada lagi obrolan di warung mie pangsit soal DD yang akan disikat. Tabik.
* Sekretaris PWI Lamtim, Biro Helo Indonesia Lamtim.
