HELOINDONESIA.COM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Lampung, Bustami Zainuddin, menegaskan bahwa berbagai wacana yang saat ini ramai dibicarakan mengenai peran DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan masyarakat, sejatinya telah dilakukan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
“Saya obyektif saja. Saat ini muncul banyak gagasan bagaimana seharusnya DPD berperan. Namun, bukankah selama lima tahun terakhir, DPD telah sangat menonjol sebagai rumah besar bagi masyarakat dari berbagai lapisan? Banyak persoalan terkait kepentingan daerah yang tersumbat, sudah terselesaikan dalam periode ini,” ujar Bustami di Jakarta, Minggu (29/9/24).
Bustami menjelaskan, LaNyalla memiliki karakteristik sebagai pemimpin yang cepat bergerak, terbuka, dan tidak menunda pekerjaan, yang terbukti mampu menyelesaikan sejumlah permasalahan. Salah satu terobosannya adalah menyampaikan secara langsung berbagai persoalan daerah kepada Presiden.
Bustami mencontohkan, dalam pembangunan Sirkuit Mandalika yang sempat terkendala oleh berbagai isu lintas sektor, LaNyalla berhasil menyatukan seluruh pemangku kepentingan melalui fasilitasi DPD. Selain itu, masalah yang telah berlangsung lama terkait perubahan status sembilan kampus IAIN menjadi UIN juga berhasil diselesaikan dalam pertemuan singkat antar-stakeholder yang difasilitasi Ketua DPD.
“Ada juga aduan dari petani sawit mengenai dana peremajaan sebesar Rp30 juta yang dinilai kurang. Ketua DPD langsung mempertemukan BPD-PKS, Kementerian Keuangan, dan asosiasi petani sawit rakyat. Alhamdulillah, sekarang dana tersebut sudah dinaikkan menjadi Rp60 juta sesuai permintaan petani,” tambahnya.
Bustami juga mengungkapkan perkembangan terkait masalah puluhan tahun tentang Surat Ijo di Surabaya, yang kini sudah dalam tahap penyelesaian di Kementerian ATR/BPN. Selain itu, sekitar 5.000 guru honorer di Jawa Timur berhasil diperjuangkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Sampai-sampai mereka menerbitkan buku tentang perjuangan Pak Ketua. Ini nyata dan konkret,” ujar mantan Bupati Way Kanan tersebut.
Selain LaNyalla, Bustami juga memuji kinerja Wakil Ketua DPD, Nono Sampono, yang aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik agraria dan sengketa antar pemerintah daerah. Nono tercatat memfasilitasi penyelesaian sengketa ganti rugi tanah pembangunan Blok Masela pada Agustus 2022 dan membantu menyelesaikan sengketa pajak air permukaan antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua.
“Bahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan, yang bertujuan untuk keadilan fiskal dan mempercepat pembangunan daerah kepulauan, juga diinisiasi oleh Pak Nono. Jadi, ini semua sudah dilakukan. Mengapa sekarang baru menjadi wacana dan jargon kampanye? Mari kita obyektif,” tegasnya.
Sebagai informasi, DPD RI akan menggelar sidang paripurna dengan agenda pemilihan paket pimpinan yang direncanakan berlangsung pada 1 Oktober 2024.
