HELOINDONESIA.COM - Kalangan DPR merespon pengakuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa dalam satu pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk.
Banyak penyebab sehingg kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk, di antaranya karena selama 3 bulan sudah musim kemarau, dan juga polusi emisi transportasi.
Oleh karena itu Presiden Jokowi menyampaikan empat arahan yang perlu dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait. Di antaranya dengan rekayasa cuaca untuk memancing hujan, dan Work From Home (WFH).
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendukung usulan Presiden Jokowi tentang kemungkinan pemberlakuan Work From Home (WFH) menyusul kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk belakangan.
Baca juga: Kejutan, AHY Jadi Vokalisnya, Demokrat Luncurkan Lagu Perubahan dan Perbaikan, Ini Liriknya
Langkah tersebut dinilai bisa dicoba mengingat saat masa Pandemi Covid-19, WFH menjadi cara ampuh menekan penyebaran virus namun tidak mengganggu perekonomian.
"Saya mendukung kebijakan WFH sebagai dasar penguatan mengembalikan udara di Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih baik. Sebab, kualitas udara yang buruk berdampak bagi kesehatan," kata Daniel Johan, Selasa 15 Agustus.
Menurut Daniel Johan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sekitar 100 ribu warga terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) setiap bulannya akibat polusi udara.
Baca juga: Atikoh Ganjar Terima Lencana Karya Bakti pada Hari Pramuka ke- 62, Diserahkan KH Maruf Amin
Sedangkan dalam rentan waktu Januari hingga Juni 2023, terdapat 638.291 kasus ISPA di Jakarta. Daniel mengatakan, kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara.
"Jadi, Pemerintah perlu mempertimbangkan cara agar menekan dampak dari polusi udara dengan berbagai cara karena kesehatan adalah hak bagi masyarakat Indonesia. Termasuk dengan mendorong penerapan WFH ke instansi dan kantor-kantor,” kata Daniel Johan.
Dengan WFH, lanjutnya, pengurangan polusi udara dari kendaraan masyarakat yang digunakan untuk bekerja bisa berkurang. Toh saat pandemi WFH juga tidak terlalu berdampak pada perekonomian. Jadi perlu kita kaji dan pertimbangkan bersama.
Baca juga: Aji Santoso: Saya Masuk Persebaya Dengan Cara Sangat Baik, Keluarpun Harus Dengan Cara Baik Pula
Lebih lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup diminta bekerja sama dengan instansi maupun stakeholder terkait untuk membuat rekayasa cuaca demi mengurangi dampak polusi udara. Daniel mengatakan, kemarau panjang harus disiasati sehingga dampaknya tidak semakin lama dirasakan rakyat.
“Bapak Presiden juga sudah memberi arahan agar segera dilakukan rekayasa cuaca. Kita tidak ingin kesehatan masyarakat terganggu yang akan berdampak terhadap produktivitas, termasuk di dunia kerja yang pada akhirnya berimbas ke perekonomian kita,” ucapnya.
Daniel Johan yang merupakan anggota Fraksi PKB itu juga mendorong agar transportasi massal diperbanyak dan bisa menjangkau ke seluruh wilayah. Sehingga, masyarakat akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berdampak langsung pada kemacetan dan polusi udara.
"Sekarang kan masalahnya, masih banyak transportasi massal yang tidak mendukung di berbagai daerah Jakarta. Ini juga menjadi kendala, bagaimana pemerintah menyiapkan transportasi yang terintegrasi sehingga menarik masyarakat untuk beralih ke transportasi umum,” katanya.
Daniel an, untuk kuantitinya juga harus diperbanyak, untuk menunjang aktivitas warga Jakarta dan sekitarnya. Jadi tidak ada lagi penumpukan penumpang. “Kualitas juga harus dijaga, agar penumpang aman, nyaman dan tenang dalam bepergian di Jakarta," tandas politisi PKB itu. (**)
