HELOINDONESIA.COM - Setelah membuat tulisan Panjang yang menggegerkan dengan judul: Mendukung Ganjar Mencadangkan Prabowo & Menolak Anies, kini Prof Denny Indrayana membuat tulisan lagi.
Menurut dia, lewat siarannya di Di Channel Youtube Ekonomi Politik Islam, Prof Denny Indrayana mengatakan sedang menulis lagi. “Saya sedang menulis, malam ini sedang saya rapikan. Judulnya: Menggugat Etika Politik dan Netralitas Presiden Jokowi.
Di akun twitter, Prof Denny Indrayana, guru besar hukum tata negara itu, ngetwit sebagai berikut: Menjawab gugatan atas cawe-cawenya dalam Pilpres 2024, Presiden Jokowi berkilah bahwa Beliau adalah Pejabat Publik sekaligus Pejabat Politik.
“Beliau seakan lupa ada etika berpolitik bagi seorang Presiden. Di antaranya tidak berpolitik partisan dan harus netral dalam Pilpres 2024. Lebih jelasnya, silakan klik link artikel di atas,” tulis Denny Indrayana (@dennyindrayana).
Di situlah diberikan link yang bisa diklik oleh siapa saja, dengan judul tulisan seperti tersebut di atas: : Menggugat Etika Politik dan Netralitas Presiden Jokowi.
Di channel Youtube tersebut, Denny Indrayana juga mengulas tentang tahapan Pilpres. Menurutnya, tahapan Pilpres sudah berjalan, sengi dia meminta Presiden Jokowi Netral.
Presiden Jokowi juga menunjukkan bahasa tubuh, baru akan “diam” ketika sudah ada penetapan KPU terkait paslon capres-cawapres. Seakan-akan etika netralitas Presiden baru dimulai ketika paslon sudah terdaftar resmi di KPU.
Artinya, Presiden Jokowi secara sadar mengakui ikut cawe-cawe, mengaku ikut campur, dan belum diam, karena belum ada penetapan KPU soal pasangan capres-cawapres 2024.
Presiden harus lebih rajin membaca. Tahapan Pemilu 2024, termasuk Pilpres 2024 sudah lama dimulai. Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 menegaskan, tahapan pemilu sudah wajib dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
“Artinya tahapan Pilpres 2024 secara hukum sudah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022,” kata Denny Indrayana.
Presiden Jokowi harus sadar, bahwa salah satu faktor kepresidenannya bisa lahir adalah berkat sikap netral presiden sebelumnya. Ketika memberikan pesan “Salam Dua Jari” untuk paslon Jokowi-JK, dengan bekas tinta di hari pencoblosan Pilpres 2014, saya mendapatkan teguran tertulis dari Presiden Keenam SBY.
“Presiden SBY meminta saya, sebagai Wamenkumham dan bagian dari kabinet, untuk bersifat netral, serta tidak menunjukkan dukungan partisan kepada paslon capres manapun,” katanya. (*)
(Winoto Anung)