HELOINDONESIA.COM - Setelah Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe terkait Pemilu 2024 demi bangsa dan negara, dan tidak akan netral, reaksi terus bermunculan. Termasuk Prof Denny Indrayana yang selama ini mengkritisi Presiden Jokowi.
Menurut Prof Denny Indrayana, cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi telah nyata, yakni terlihat pada kasus dugaan pengambilalihan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko.
“Cawe-cawenya Presiden Jokowi nyata terlihat dalam dugaan pencopetan Partai Demokrat, melalui KSP Moeldoko,” tulis Denny Indrayana di twitter.
Menurut dia, PK Moeldoko di MA, konon ditukar guling dengan kasus korupsi mafia hukum yang sedang berproses di KPK. “Bagaimana ceritanya, Kenapa Presiden Jokowi harusnya dipecat?” tulsinya lagi.
Prof Denny Indrayana kemudian mengunggah tulisan terbarunya berjudul ‘Cawe-cawe Presiden dan Siasat PK Moeldoko’ yang diunggah satu jam lalu (Rabu). Di alenia awal, dia menuliskan, akhirnya Presien Jokowi terus terang mengakui, beliau cawe-cawe, tidak akan netral, dalam Pilpres 2024. Bagaimana memahaminya?
Untuk menjawab pertanyaan itu, dia memulai dengan menyatakan, Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak dalam Pilpres 2024, karena sebagai Presiden perannya sebagai wasit.
“Peran Beliau adalah sebagai wasit. Kompetisi harus dibiarkan berjalan adil buat semua kesebelasan. Tidak boleh wasit mendukung tim Prabowo-Pranowo, sambil berusaha mendiskualifikasi tim Anies Baswedan. Presiden yang tidak netral, melanggar amanah konstitusi untuk menjaga Pemilu yang jujur dan adil,” tulis Denny Indrayana.
Dengan menggunakan istilah copet atau pencopetan yang digunakan Romahurmuziy (dari PPP), Denny Indrayana melihat pengambilalihan Partai Demokrat sebagai cawe-cawe yang nyata.
Baca juga: Bulan Mei dan Pers Kita
“Cawe-cawe Presiden Jokowi yang nyata adalah saat membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 'mencopet' Partai Demokrat,” tulisnya.
“Saya berpendapat Jokowi seharusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyo-kuyo Kepala Stafnya sendiri. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju. Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Moeldoko,” tulisnya lagi.
Dengan bersemangat Prof Denny mengatakan, Jokowi tidak bisa mengatakan, 'pencopetgan' partai sebagai hal politik Moeldoko. “Mencopet partai yang sah adalah kejahatan,” tegasnya.
Apalagi ada informasi, kata Denny Indrayana, konon, PK Moeldoko sudah diatur siasat menangnya. Ada sobat advokat yang dihubungi para tersangka korupsi yang sedang berkasus di KPK.
Baca juga: Cawe-cawe Jokowi, PDIP Menduga Hanya Sebatas Endorsement Capres
“Para terduga mafia kasus di MA tersebut mengatakan, mereka dijanjikan dibantu kasusnya denan syarat mnemenangkan PK Moeldoko di MA,” ujarnya.
Dalam podcast kami bersama Bambang Widjajanto, lanjutnya, Novel Baswedan mengatakan tidak ditahannya Sekretaris MA Hasbi Hasan adalah indikasi kuat, adanya upaya pengaturan tukar guling perkaranya di KPK dengan pemenangan PK Moeldoko di MA.
“Secara teori, cawe-cawe Jokowi lewat tangan Meldoko yang diduga mencopet Demokrat, adalah kejahatan yang mestinya membuka pintu pemecatan Presiden. Di Amerika Serikat, Presiden Richard Nixon harus mundur untuk menghindari proses impeachment, karena skandal watergate. Yaitu ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang aat sadap di masa kampanye,” tulis Prof Denny Indrayana.
“Jokowi bukan hanya memasang alat sadap, tetapi melalui Moeldoko berusaha 'mencopet' Partai Demokrat. Bayangkan, demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai tega membajak partainya Presiden ke-6 SBY,” ungkapnya.
Baca juga: Politikus Golkar Alzier Nilai SBY Lebay Bakal Chaos Jika Coblos Partai
Dia melanjutkan, rasa-rasanya Ibu Megawati tidak mau partai politik didzalimi, sebagaimana di era Orde Baru PDI Mega dikuyo-kuyo PDI Soeryadi. “Saatnya petugas partai Jokowi dihentikan cawe-cawe yang melanggar kosntitusi,” ujar Prof Denny Indrayana. (*)
(Winoto Anung)