HELOINDONESIA.COM - Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung (FORSIMEMA-RI), Syamsul Bahri, mendorong pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera merealisasikan penambahan armada laut milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi persoalan overkapasitas penumpang sekaligus meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi laut nasional.
Syamsul Bahri menilai penambahan armada merupakan kebutuhan yang mendesak mengingat tingginya mobilitas masyarakat, terutama pada musim mudik dan libur nasional. Ia mengatakan, kondisi kapal yang melebihi kapasitas tidak hanya berdampak pada kenyamanan penumpang, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko keselamatan pelayaran.
"Keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama. Penambahan armada baru merupakan langkah strategis untuk mengurangi risiko overkapasitas sekaligus memberikan pelayanan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat," ujar Syamsul Bahri dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (16/7/26).
Selain aspek keselamatan, ia menilai keberadaan armada baru juga akan memperkuat konektivitas antarpulau dan mendukung distribusi logistik nasional, khususnya ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, kapal Pelni memiliki peran penting sebagai sarana transportasi penumpang sekaligus pendukung program distribusi logistik nasional.
Syamsul juga menyoroti kondisi sejumlah armada Pelni yang telah beroperasi dalam waktu lama sehingga membutuhkan biaya perawatan yang tinggi. Menurutnya, peremajaan armada akan menjadi investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan ketepatan waktu pelayanan.
Baca juga: Pekerjaan Belum Dapat Dilaksanakan, Pihak MBK Sebut Terkendala Tembok dan Tiang Listrik PLN
Ia menambahkan, Indonesia sebagai negara kepulauan perlu terus memperkuat sistem transportasi laut yang mengedepankan aspek keselamatan serta memenuhi standar pelayaran internasional.
FORSIMEMA-RI berharap pemerintah dapat mempercepat koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan PT Pelni untuk membahas kebutuhan penambahan armada sebagai upaya meningkatkan pelayanan transportasi laut bagi masyarakat.