Helo Indonesia

Kumpul Politik Bagus, Wadahi di Forum Komunikasi Partai Politik Lebih Bagus

Prty - Opini
Rabu, 6 Agustus 2025 17:27
    Bagikan  
Kumpul Politik Bagus, Wadahi di Forum Komunikasi Partai Politik Lebih Bagus

Muzzamil

Oleh: Muzzamil*

Bukannya mau ngajarin buaya berenang. Tetapi inisiasi pertemuan silaturahmi politik para ketua parpol provinsi di Lampung, yang digagas Ketua Partai Gerindra Lampung cum Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, bersama Ketua Partai Demokrat Lampung Dr Eddy Irawan Arief, di Bandarlampung, Senin 4 Agustus 2025 malam, inisiatif bagus.

Bagus? Ya, lebih banyak manfaat Tinimbang mudharatnya bukan? Jika tak percaya, tanyain saja satu demi satu para pesertanya. Di luar Ketua cum Gubernur Mirza, para ketua dan atau yang mewakili, lainnya; satu suara. Dengan bebunyian aspirasi, pendapat, ide, saran dan masukan, kesemuanya satu hati.

Bahwa pemajuan pembangunan berikut percepatan pembangunan daerah Lampung harus semakin dikebut lebih "greng" lagi.

Bukannya aji mumpung. Tetapi memang selagi alias mumpung ada, dan mumpung punya, duet pemimpin muda, Gubernur dan Wakil Gubernur enerjik. Bunyi dalam sunyi. Dan diliputi setinggi-tingginya ekspektasi.

Kita tidak bahas itu. Penulis ingin ajak kita semua —entitas masyarakat politik Lampung terutama, untuk: kenapa tidak.

Kenapa tidak dilembagakan saja. Konkretnya, penulis mengusulkan dibentuknya Forum Komunikasi Partai Politik Lampung, sekaligus —sekalian mumpung hangat, hehe— disingkat mudah eja mudah ingat: FOKAPOLA.

Isinya? Ya semua parpol provinsi. Lebih valid, 18 parpol nasional peserta Pemilu 2024 tingkat provinsi Lampung.

Jika hendak diperluas, karena wataknya mesti amatlah sangat sangat demokratis, bisa pula ditambah komposisinya yakni dengan: parpol nasional non peserta Pemilu 2024 tetapi per faktual terhitung aktif bahkan terlibat aktif dalam kepemerintahan nasional.

Atau jika hendak ekstrem, ya semua parpol nasional berbadan hukum terdaftar di (kini) Kementerian Hukum, alias 76 parpol.

Plus libatkan pula KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi di unsur non kepengurusan. Misal di struktur lentur misal Pengayoman. Sebab per de jure, Gubernur Kepala Daerah jua pembina politik daerah. Sekalian duduk Pembina. Dan untuk urusan "woro-woro", teknis operasional bisa mengaktifkan Bakesbangpol Provinsi. Misal sekadar untuk alamat sekretariat. Plus Kepala Bakesbangpol jadi (ex officio) Kepala Sekretariatnya.

Untuk ketua bisa dipilih demokratis misal Ketua NasDem Lampung Herman HN atau Ketua Demokrat Lampung, yang dituakan.

Penulis belajar dari pengalaman historis era 2000-an, dimana penulis juga pernah turut mendorong pembentukannya dan secara berkebetulan bernama sama, FOKAPOLA, yang saat itu diketuai oleh Ketua PPP Lampung kini mendiang Malhani Manan.

Dan Lampung juga pernah "forum cair" yakni Forum 21 namanya, forum yang berisikan 17 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI produk politik Pemilu 2004 silam.

Bukti bahwa Lampung Sai Ruwa Jurai itu, jika terus dirawat, terus dijaga, dan terus dipupuk diorganik dan dicairkan (di-POC-kan) maka itulah senyata-nyatanya: kekuatan. Ciayo! (*)

*) Aktivis 1998, Ketua Badan Pekerja CeDPPIS, eks anggota Bidang Penggerak Desa TPT Mirza-Jihan 2024, kontributor Helo Indonesia.