JAKARTA, HELOINDONESIA.COM — Ribuan mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026). Sekitar pukul 18.00 WIB, aksi massa membakar orasi sambil membakar flare.
Massa yang tergabung dalam Komite Serukan Daulat Rakyat (SADAR) mengacungkan tiga jari sebagai simbol perlawanan dan menyanyikan lagu yang membangkitkan semangat kebangsaan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026.
Aksi tersebut menjadi panggung kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Massa menuntut persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan, penegakan hukum, dan kebebasan sipil.
Lima tuntutan yang disuarakan oleh aliansi mahasiswa (seperti BEM UI dan Komite Sadar sebagai berikut:
1 Lingkungan & Bencana:
Menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan.
2. Ekonomi & Anggaran Negara:
Menghentikan pemborosan APBN untuk program populis atau kepentingan politik (seperti program Makan Bergizi Gratis/MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih/KDMP) serta menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
3. Pendidikan & Layanan Dasar:
Menurunkan biaya pendidikan, memberikan akses layanan dasar yang merata, serta menyediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
4. Reformasi Hukum & Pemberantasan KKN:
Menghentikan penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan (menyoroti regulasi seperti UU TNI, KUHP, dan UU P2SK) serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
5. HAM & Demokrasi: Mengembalikan dan melindungi kebebasan bersuara/berpendapat, mengadili pelanggar HAM, serta menghentikan praktik militerisasi di ruang sipil. [1]
Massa Tembus Barikade
Jumlah massa yang mengikuti aksi BEM UI bersama elemen masyarakat sipil diperkirakan mencapai 10.000 hingga 12.000 orang. Massa dilaporkan berhasil menembus barikade pengamanan hingga memenuhi kawasan Bundaran HI pada Rabu sore.
Di lokasi berbeda, ratusan mahasiswa juga menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam aksi di Patung Kuda, mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun membawa spanduk bertuliskan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Massa di Patung Kuda sempat terlibat ketegangan dengan aparat ketika berusaha mendobrak barikade kepolisian. Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Jalan MH Thamrin dilaporkan ditutup sementara. Kendaraan dialihkan melalui Jalan H. Agus Salim.
Akses menuju Bundaran HI dari Jalan MH Thamrin juga terdampak penutupan. Istana buka ruang dialog
Merespons aksi tersebut, pemerintah menyatakan menghormati kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) mengimbau peserta demonstrasi tetap tertib, tidak mudah terprovokasi, dan menghindari tindakan anarkis.
Pemerintah juga menyatakan bersedia menerima perwakilan mahasiswa dan elemen pengunjuk rasa untuk berdialog.
Terkait karhutla, Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengerahkan 72.303 personel gabungan di enam provinsi untuk menangani kebakaran, disertai operasi darat, pemadaman udara, patroli, dan modifikasi cuaca.
Kurnia juga menyebut, hingga 25 Oktober 2026, terdapat 287 laporan polisi terkait perorangan dengan 244 tersangka, serta 104 laporan polisi terkait korporasi dengan 14 korporasi ditetapkan sebagai tersangka.
Data tersebut disampaikan pemerintah untuk menjelaskan langkah penanganan karhutla yang sedang berjalan.
Sumpah Pemuda dan Ujian Demokrasi
Momentum Hari Sumpah Pemuda memberi makna tersendiri bagi aksi kali ini. Di tengah seruan persatuan nasional, mahasiswa justru mengingatkan pemerintah bahwa persatuan tidak berarti meniadakan kritik.
Demonstrasi menjadi saluran bagi masyarakat untuk mempertanyakan kebijakan, mengawasi penggunaan anggaran, serta mendesak pertanggungjawaban atas persoalan yang dinilai belum terselesaikan.
Bagi pemerintah, tantangannya bukan sekadar menjaga ketertiban demonstrasi atau membuka ruang dialog. Aspirasi yang disampaikan juga perlu dijawab melalui kebijakan yang terukur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. (HBM)
