Oleh Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati
DALAM khazanah bahasa daerah Lampung terdapat diksi untuk menggambarkan karakter seseorang yang "besar omong", tetapi tidak diikuti oleh tindakan yang nyata. Ungkapan itu adalah “balak cawo”. Plesetannya: NATO (no action talk only).
Istilah ini bukan sekadar enjekan melainkan representasi sikap yang menempatkan kata-kata sebagai panggung utama, sementara realisasi berada di belakang, bahkan sering kali tidak pernah hadir.
Ketika istilah tersebut dipinjam sebagai metafora untuk membaca praktik penyelenggaraan negara, lahirlah sebuah istilah yang mengandung kritik sosial yang kuat: “Pemerintahan Balak Cawo”.
Istilah ini menggambarkan suatu sistem pemerintahan yang dipenuhi janji, slogan, dan narasi besar, tetapi manfaat konkret yang dirasakan masyarakat tidak sebanding dengan besarnya retorika yang disampaikan.
Pada kehidupan demokrasi modern, komunikasi politik memang menjadi bagian penting dari pemerintahan. Pemerintah perlu menjelaskan kebijakan, menyampaikan visi, dan membangun optimisme publik.
Namun komunikasi hanya memiliki nilai apabila diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten. Ketika pidato lebih sering terdengar daripada hasil kerja, ketika suara podium lebih dominan daripada penyelesaian masalah, maka masyarakat perlahan kehilangan kepercayaan.
Pemerintahan tidak lagi diukur dari banyaknya konferensi pers, baliho, atau kampanye media, melainkan dari perubahan nyata yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Fenomena pemerintahan yang lebih sibuk membangun narasi daripada membangun solusi bukanlah persoalan sederhana. Di tengah derasnya arus informasi, keberhasilan sering kali diukur berdasarkan seberapa efektif sebuah pesan dikemas, bukan seberapa besar dampaknya.
Program diumumkan dengan istilah-istilah yang megah, target dipublikasikan secara ambisius, dan berbagai klaim keberhasilan disampaikan secara berulang. Akan tetapi, ketika masyarakat mencoba mencocokkan narasi tersebut dengan kenyataan di lapangan, yangditemukan justru berbagai yang belum terselesaikan.
Infrastruktur yang belum memadai, pelayanan publik yang lambat, kesempatan kerja yang terbatas, biaya hidup yang meningkat, hingga kesenjangan ekonomi yang tetap melebar menjadi contoh bahwa kata-kata tidak selalu berbanding lurus dengan tindakan.
Istilah Pemerintahan Balak Cawo menjadi relevan karena menggambarkan jurang antara ekspektasi dan realitas. Janji-janji politik yang semula membangkitkan harapan berubah menjadi sumber kekecewaan ketika tidak diwujudkan secara nyata.
Masyarakat tidak membutuhkan kalimat yang terus diulang mengenai komitmen, keseriusan, ataupun keberpihakan apabila semua itu tidak terlihat dalam kebijakan yang efektif.
Rakyat pada akhirnya lebih mempercayai hasil daripada slogan. Kepercayaan publik dibangun melalui konsistensi tindakan, bukan melalui kemampuan berbicara.
Di sisi lain, budaya besar omong juga dapat menciptakan ilusi keberhasilan. Ketika ruang publik dipenuhi pemberitaan mengenai capaian yang belum tentu dirasakan secara langsung oleh masyarakat, muncul kesan bahwa semua persoalan telah selesai.
Padahal di tingkat akar rumput, berbagai kesulitan masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ilusi semacam ini berbahaya karena mengaburkan ukuran keberhasilan pemerintahan.
Prestasi akhirnya diukur berdasarkan persepsi yang dibentuk melalui komunikasi, bukan berdasarkan kualitas pelayanan publik ataupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lebih jauh lagi, pemerintahan yang terlalu mengandalkan retorika berisiko kehilangan sensitivitas terhadap kebutuhan rakyat. Energi birokrasi dapat terserap untuk menyusun laporan yang indah, membuat publikasi yang menarik, dan menghasilkan citra positif, sementara penyelesaian masalah berjalan lambat.
Dalam kondisi seperti ini, birokrasi tidak lagi berorientasi pada pelayanan, melainkan pada penampilan. Padahal hakikat pemerintahan adalah menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat, bukan sekadar memproduksi narasi yang menyenangkan untuk didengar.
Kritik yang terkandung dalam istilah Pemerintahan Balak Cawo sesungguhnya bukan ditujukan untuk merendahkan institusi pemerintahan, melainkan sebagai pengingat bahwa legitimasi kekuasaan bergantung pada hasil kerja yang nyata.
Setiap pemerintahan memiliki tantangan yang berbeda, keterbatasan anggaran, serta dinamika politik yang kompleks. Namun berbagai keterbatasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membangun ekspektasi yang jauh melampaui kemampuan realisasi.
Semakin besar janji yang diucapkan, semakin besar pula tanggung jawab untuk membuktikannya. Pada budaya masyarakat Indonesia sendiri, tindakan selalu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada perkataan.
Ungkapan bahwa perbuatan lebih bermakna daripada ucapan mencerminkan harapan agar setiap amanah dijalankan dengan kerja nyata. Oleh karena itu, pemerintah yang baik bukanlah pemerintah yang paling pandai berbicara, melainkan yang paling mampu menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Keberhasilan sebuah pemerintahan akan tercermin dari pelayanan yang semakin mudah, kesempatan ekonomi yang semakin terbuka, hukum yang berjalan adil, pendidikan yang semakin berkualitas, serta kesejahteraan yang meningkat secara merata.
Istilah Pemerintahan Balak Cawo merupakan metafora budaya yang menawarkan kritik terhadap kecenderungan pemerintahan yang lebih mengutamakan retorika dibandingkan realisasi.
Kritik tersebut mengandung pesan bahwa kekuasaan tidak boleh berhenti pada kemampuan menyusun narasi, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan yang efektif dan berdampak nyata.
Masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya pandai mengucapkan janji-janji besar, tetapi menginginkan pemerintahan yang bekerja secara konsisten, transparan, dan bertanggung jawab.
Sebab dalam kehidupan bernegara, legitimasi sejati tidak lahir dari banyaknya kata yang diucapkan, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Salam “Dang Balak Cawo” ***
