Tanggapan Gunawan Handoko
Pengamat kebijakan publik dari PUSKAP (Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan) Provinsi Lampung
TENTU ada yang tidak beres ketika pemilik media Helo Indonesia harus menulis sendiri tentang masih perlunya peningkatan pelayanan RSUD Abdul Moeloek. Biasanya Bung Herman Batin Mangku (HBM) membiarkan reporternya yang turun. Kali ini, dia sendiri yang menulis opini dengan judul yang menampar: “Berbisnis Nyawa di RSUD Abdul Moeloek”.
Saya baca pelan-pelan sambil menghela nafas panjang. Karena masalah yang diangkat adalah problem akut yang sudah berlangsung tahunan: antrian tak manusiawi, dokter spesialis yang susah ditemui pada jam dinas, bahasa petugas yang tidak empatik. Senyumnya sehari tiga kali seperti aturan minum obat.
Dan yang paling menusuk, dugaan pasien diarahkan ke rumah sakit swasta. Bung HBM menyebutnya dengan penuh hati-hati sebagai konflik kepentingan. Saya menyebutnya kanker kronis yang terus dipelihara. Praktik rangkap dokter memang dilegalkan negara. Tapi negara juga mewajibkan jam kerja di RS pemerintah dipenuhi dulu.
Pertanyaannya sederhana: kalau dokter pejabat strukturalnya saja praktik di luar pada jam dinas, lalu siapa yang menjaga IGD? Disinilah logika bisnis masuk. Pasien yang punya uang, punya asuransi swasta, diarahkan dengan halus: “Berobat saja ke RS anu, nanti saya yang menangani langsung, lebih nyaman”.
Sementara pasien BPJS, pasien miskin, pasien dengan resiko kematian tinggi tetap ditinggal di RSUD Abdul Moeloek. Akibatnya persis yang ditulis Bung HBM: RSUDAM menanggung semua resiko berat, semua beban sosial, dan semua hujatan publik. Sedangkan nilai ekonominya berpindah ke RS swasta. Pasien berubah menjadi komoditas, bukan manusia.
Bung HBM dalam tulisannya masih sangat santun. Bahkan membela Direksi: jangan jadikan Direktur sebagai keranjang sampah kemarahan. Sepenuhnya saya sepakat. Seorang dokter Imam Ghozali tidak mungkin bisa mengawal ribuan pegawai dengan sendirian, dari pagi hingga malam.
Ia butuh sistem, dan sistem itulah yang sudah lama rusak. Kerusakan itu terlihat dari polanya yang kronis. Kalau kerusakan itu hanya sekali, namanya khilaf atau lalai. Tapi kalau setiap tahun dibahas di DPRD dengan keluhan yang sama, itu namanya musibah yang dibiarkan.
Karenanya saya setuju dengan resep yang ditawarkan Bung HBM, tapi saya ingin pertegas dengan bahasa yang lebih operasional.
PERTAMA
Jangan Bongkar Orang, tapi Data
Pemerintah Provinsi dan DPRD jangan lagi rapat di ruangan tertutup. Buka saja data absensi dokter spesialis 6 bulan terakhir. Sinkronkan dengan data kehadiran mereka di RS swasta. Buka juga data rujukan keluar dari RSUDAM, kemana saja pasien dirujuk? Apakah kebetulan ke RS tempat dokter yang sama praktik? Data tersebut tidak akan berbohong.
KEDUA
Berani amputasi.
Bung HBM menulis, jabatan di RS pemerintah bukan privilese untuk memperbesar penghasilan, tapi amanah untuk memperbesar pengabdian. Kalimat ini harus jadi pisau operasi. Jika ada pejabat struktural yang terbukti menelantarkan tugas utamanya demi praktik di luar, cabut jabatan strukturalnya. Kembalikan sebagai dokter fungsional. Tanpa ketegasan, kanker itu akan terus menggerogoti tubuh RSUDAM.
KETIGA
Kembalikan Ruh Pahlawan.
Kita sering lupa, nama rumah sakit ini adalah nama pahlawan nasional. H. Abdul Moeloek seorang dokter pejuang yang mempertaruhkan nyawa untuk merebut nyawa rakyat dari penjajah. Beliau tidak pernah berbisnis nyawa, tapi menyelamatkan nyawa. Maka sangat ironis jika hari ini, diatas nama beliau, ada yang menjadikan rasa sakit sebagai ladang bisnis. Dan ironi itu semakin terasa perih dari waktu ke waktu.
Di Selat Sunda, selama 10 hari Tim SAR gabungan melakukan pencarian 5 orang jurnalis dan 3 orang ABK yang hilang kontak saat meliputi erupsi Gunung Anak Krakatau. Puluhan kapal dikerahkan, KRI, drone thermal, nelayan melakukan penyisiran ribuan mil laut, demi 8 nyawa manusia yang belum tentu masih ada.
Negara tidak menghitung untung rugi, karena nyawa adalah segalanya. Itu yang terjadi di laut. Berbanding terbalik dengan yang dikhawatirkan terjadi di RSUAM.
Di gedung megah ber-AC yang dibangun dari pajak rakyat itu, nyawa yang sudah jelas ada di depan mata, di IGD, di bangsal, justru di duga dipilah-pilah berdasarkan isi dompetnya. Di laut, kita mati-matian merebut nyawa dari ombak.
Sementara di darat, kita tega memperdagangkan nyawa. Inilah alarm yang dibunyikan Bung HBM. Jangan sampai mercusuar di pelabuhan terakhir rakyat itu padam. Salam Solidaritas Sosial. ***