LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Ratusan tenaga honorer Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, yang telah mengikuti seleksi PPPK tahun lalu melakukan aksi damai di depan kantor bupati setempat, Kamis (30/01/2025).
Aksi ini berlatar belakang protes kebijakan pemerintah terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi tenaga PPPK. Mereka yang telah mengikuti seleksi tenaga PPPK tetapi tidak mendapat kepastian meskipun masuk dalam kategori R2 dan R3.
Dalam aksi damainya itu, sejumlah pengunjuk rasa menyampaikan bahwa aksi ini untuk menyampaikan tuntutan terkait status tenaga honorer. Terutama mereka yang telah mengikuti seleksi PPPK yang masuk dalam kategori R2 dan R3 tahun lalu.
Karena itu, mereka menuntut kejelasan dengan alasan sudah mengikuti seleksi PPPK dan banyak juga yang masuk kategori R2 dan R3. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian proses selanjutnya.
Selain itu, Koordinator Lapangan Forum Komunikasi R2 dan R3, Rody, mengatakan ada Delapan point yang kita sampaikan yakni:
1. Kami Pemerintah Daerah mohon kepastian melalui mekanisme pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK full time
2. Memastikan kembali keterangan dari BKPSDM Tubaba bahwa semua honorer R2 dan R3 diangkat PPPK paruh waktu tanpa ada diskriminasi.
3. Memohon kepada Pemkab Tubaba R2, R3 paruh waktu mendapatkan upah minimum kabupaten sesuai dengan Diktum ke-19 Kepmenpan RB 16/2025.
4. Memohon kepada Pemkab daerah untuk mengeluarkan kebijakan tidak menerima CPNS sebelum R2,R3 Tubaba diselesaikan menjadi PPPK full time
5. Memohon untuk prioritaskan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK full time.
6. Meminta pemerintah daerah memberikan kebijakan yang adil kepada kami R2, R3 PPPK paruh waktu mengenai jam kerja.
7. Memohon kepada pemerintah daerah tubab untuk dapat memfasilitasi (membiayai) mendampingi ke Kemenpan dan Komisi II DPR RI.
8. Memohon dan memastikan perlindungan terhadap seluruh R2, R3 tubaba database BKN agar dipastikan tidak ada Intervensi atau tekanan maupun pemecatan secara sepihak.
“Kami minta pemerintah daerah bisa memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer. Sebab selama ini tenaga honor ini menjadi ujung tombak dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik,”tutup Rody.
Sementara itu, saat dikonfirmasi Helo Indonesia Lampung, Pj Sekda Tubaba, Bayana, mengatakan bahwa sah-sah saja mereka gelar aksi damai. Mereka menyampaikan aspirasi, cuman kitakan harus menyamakan persepsi.
“Pemerintah daerah sudah berusaha maksimal terkait regulasi ini dari atas sampai bawah, pemda itu tidak serta merta bisa berdiri sendiri,”jelasnya.
Intinya, jelas Bayana, kita tetap menjalankan perintah dari pusat karena kita masih melihat kemampuan h Kalau u di kita habis untuk belanja pegawai, terus bagaimana dengan pembangunan, pendidikan, kesehatan.
Terpisah, Ketua Komisi I, DPRD Tubaba, Yantoni, merespon positif ratusan tenaga honorer yang melakukan unjuk rasa . Pihaknya akan memperjuangkan apa yang menjadi keluhan para honorer dengan duduk bersama pemerintah daerah. (Rohman)
