LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM — Istilah baheula "Omega" alias "orang Menggala", berlaku bagi para kelahiran kota tua, pusat peradaban lampau kerajaan Hindu tertua yang pernah ada di Indonesia circa abad ke-4 hingga ke-7, kendati samar namun Menggala juga wariskan peninggalannya sendiri misal makam keramat Minak Sengaji dan Minak Ngegulung Sakti, tokoh diyakini setempat sebagai moyang "Omega": orang Menggala.
Juga Masjid Kibang situs jejak pengaruh Islam di sini, disebut pula masjid tertua di Lampung diresmikan tahun 1830 dengan Thahir Banten marbot pertama. Serta rumah dirian 1879 berisi perabot dan interior berbahan kayu tembesu, kediaman Pangeran Wangsakerta.
Baca juga: Jalan Berbeda, 2 Sahabat Sejak SMANDA Kini Pimpinan Lampung
Seabad lebih berselang, 6 Desember 1980, lahir pula sesosok "Omega" yang kelak 44 tahun lebih kemudian berlengkap gelar Dr. Marindo Kurniawan Temenggung, S.T., M.M, dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Jum'at (20/6/2025).
Menjadi itu —mengampu jabatan Sekdaprov, jabatan tertinggi aparatur sipil negara (ASN) daerah, jabatan puncak tubuh organisasi perangkat daerah tingkat provinsi, prestisius idaman ASN daerah; diluar 1.997.777 orang ASN pusat (PNS, PPPK, TNI, Polri) merujuk data Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (konferensi pers APBN KiTa 17 Juni 2025), bagian dari 4.758.730 ASN data Badan Kepegawaian Negara (BKN) semester I 2024.
Baca juga: Kenapa Harus Marindo
Yang sesuai elan zaman, diperkuat Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan program ASN Talent Academy agar ASN cakap kepemimpinan, dan pelatihan kepemimpinan level pengawas latar birokrat dan mitra swasta strategis untuk ciptakan kompetensi manajerial baru, yang transformatif menjadi ekosistem pelatihan berkelanjutan demi ASN dapat sumber best learning peningkatan kompetensinya, Leadership Joint Program.
Baca juga: Lampung Hebat, Para Pemimpinnya Generasi Y Mental Beby Boomers
Jua, idaman 3.655.685 PNS (semester I 2024) dengan pegawai hasil rekrutmen baru yang LAN perkuat dengan Learning Ecosystem join swasta, kembangkan kompetensinya.
Selain bukan mustahil juga idaman 1,5 juta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang telah pemerintah lekati dengan komitmen memodernisasi birokrasi yang ada melalui tugas keahlian yang melekat padanya.
Bagi Marindo, menjadi itu —jadi Sekdaprov bukanlah cita kecilnya. Cita-cita kala belia lulusan SDN 1 Menggala (1992) dan SMPN 1 Menggala (1995) lanjut muhibah di "Karang", sebutan mudah lidah merujuk Tanjungkarang, studi di SMAN 2 Tanjungkarang top Smanda (Bandarlampung) hingga lulus pas reformasi pecah 1998.
Menjadi insinyur-kah? Bisa jadi, lantaran jago dan pernah atlet seangkatan beberapa nama top mantan geng sofbol Smanda (Two Pillars hingga Smanda SSBC) antara lain yang pernah dwiperiode memimpin Pengprov Persatuan (kini Perserikatan) Baseball dan Softball Indonesia (Perbasasi) Lampung 2012–2022: mahapuncaknya haru harumkan Lampung di PON Papua 2021, kini Gubernur Lampung 2025–2030 Rahmat Mirzani Djausal, selain keduanya junior dari Thomas Amirico (Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, alumnus 1995).
Dia, lulus UMPTN masuk Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila) tahun itu juga hingga sandang Sarjana Teknik 2003.
Atau, menjadi kariris birokrat abdi negara? Barangkali. Soalnya segitu dia lulus Unila langsung diterima PNS, II/A, mengabdi di tanah moyang, Kabupaten Tulang Bawang. Sembari lanjut S2 hingga kembali semat toga kali ini gelar Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unila 2005.
Hingga lantas kemudian, Marindo tercatat sewindu lebih meniti. Berturut dari jadi Kepala Seksi (Kasi) Kasi Evaluasi dan Pelaporan hingga Januari 2008 lanjut Kasi Perencanaan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Tulang Bawang hingga 28 Oktober 2008.
Pindah ngantor, menjadi Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Aset Daerah hingga 18 Oktober 2011 lanjut Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulang Bawang hingga 18 Juni 2012.
Cek almanak itu Senin, hari terakhir mengabdi di kampung moyang, lantas Marindo yang kala itu bikin geger anak sofbol antara lain seperti penuh bangga disampaikan tokoh nasional asal Lampung, dwiperiode Ketua Pengda Perbasasi Lampung 2002–2012 kini Komisaris Independen PLN, Andi Arief; ulah salah satu anak asuhnya berpembawaan kalem itu dipromosikan jadi Kepala Bagian Anggaran pada Biro Keuangan Setdaprov Lampung.
Mengampu baik hingga 22 Desember 2014, dipromosikan lagi kali ini jadi Kabid Anggaran di SKPD (kini OPD) ini hingga 9 Februari 2017.
Nyaris tiga warsa berlalu, dimutasi jadi Analis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran sekaligus Plt. Kabid Perencanaan dan Anggaran BPKAD Lampung hingga 2 Januari 2020.
Sebulan lebih, lalu ditugasi menjadi Kabid Perencanaan dan Anggaran definitif hingga 20 Februari 2020, kali ini juga sekaligus didapuk jadi Plt., tetapi Plt. Kepala BPKAD Lampung hingga 15 Januari 2021.
Selanjutnya, Marindo resmi sandang status Bendahara Daerah, per dilantik sebagai Kepala BPKAD Lampung hingga 20 Juni 2025.
Ditengahnya, sembari tekun kuliah S3 bahkan hingga raih predikat lulusan terbaik fakultas sekaligus terbaik universitas angkatannya, saat dia kembali semat toga wisuda Doktor Ilmu Ekonomi FEB Unila, 20 Januari 2024.
Sebagai informasi, pada hari mendebarkan, ujian sidang promosi gelar 22 November 2023, di hadapan tim penguji, antara lain Kepala Prodi Program Doktoral Ilmu Ekonomi (PDIE) FEB Unila (saat itu) cum co-promotor Prof Dr Satria Bangsawan, promotor Prof Dr Mahrinasari; Dekan FEB Unila Prof Dr Nairobi, Kaprodi MM FEB Unila Dr Roslina, dan yang juga Wakil Rektor Unila Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Teknologi Informasi, Dr Ayi Ahadiyat; plus Prof Dr Yasri MS, penguji tamu asal FEB Universitas Negeri Padang, Sumatra Barat.
Dia berhasil mempertahankan disertasinya berjudul "Perilaku Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tingkat Provinsi di Indonesia", dimana kajiannya soal pengaruh keadilan pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah bagi kepatuhan wajib pajak (WP), dalam hal ini kepatuhan wajib pajak PKB, jadi fokus penelitiannya berkutat.
Fokus yang notabene relevan bidang tugas gelutannya menatakelola keuangan daerah, khususnya di dalam mewujudkan kebijakan fiskal yang mangkus dan sangkil; seperti dilalap habis dokumen digital disertasinya sampai lembar terakhir, dia antara lain:
1. Mengintensi peranan signifikan pajak sebagai instrumen sumber penerimaan negara dan daerah yang penting dalam pembiayaan pembangunan.
Dari itu keniscayaan kepatuhan pajak yang mensyaratkan tanggung jawab WP untuk secara berkala melaporkan pendapatan atau penghasilan tetap dan menentukan kewajiban pajaknya; menjadi subyek penting baik dari WP perseorangan maupun WP perusahaan dalam praktiknya di mayoritas negara. Super power, maju, middle class countries ataupun berkembang bahkan kismin sekalipun.
2. Mengintensi pentingnya keadilan pajak (tax justice), sebab menurut hemat dia, persepsi WP terhadap keadilan sistem perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan.
—secara teoritis Keadilan Pajak merujuk pada gagasan, kebijakan, advokasi yang berupaya mencapai kesetaraan dan keadilan sosial melalui pajak yang adil terhadap anggota masyarakat yang lebih kaya dan perusahaan multinasional. Keadilan Pajak mensyaratkan sistem pajak pemerintah harus adil bagi semua warga negara. Pemungutan pajak harus bersifat final adil merata: dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding kemampuannya untuk membayar (ability to pay) sesuai manfaat diterima.—
Olah data hasil temukenali Marindo, dari dua faktor: kepercayaan rakyat versus keadilan pajak, simpul dini dia konklusif menyatakan; faktor kepercayaan rakyat lah (yang telah memenuhi syarat material sebagai WP) kepada pemerintah, sebagai elemen krusial yang lebih tinggi pengaruhnya terhadap sikap WP, di beberapa provinsi di Indonesia.
Insight Marindo dari penelitiannya menyebut kepercayaan WP kepada pemerintah lebih dominan di beberapa provinsi. "Sumatra Utara, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Papua," rinci dia.
3. Riset disertasinya juga mendedah peran faktor patriotisme dan kebijakan pemutihan pajak dalam memoderasi hubungan antara sikap WP dengan niat kepatuhan pajak.
Menggarisbawahi pula: kebijakan pemutihan pajak lebih memperkuat pengaruh sikap WP terhadap niat kepatuhan pajak di beberapa provinsi. Marindo merajut mutualis, bauran DNA akseptasi citizens dengan public policy.
Dari itu, advis penting Marindo; pemerintah perlu terus mengarahkan diri untuk terus mengevaluasi layanan publik pratama sektor perpajakan semisal inovasi layanan daring melalui aplikasi SAMSAT guna memudahkan WP dalam proses pembayaran PKB.
Oleh Marindo, pemerintah juga disarankan meluaskan layanan daring melalui situs web, meningkatkan inovasi pelayanan daring, dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam membayar PKB.
Diketahui, sesuai Perpres 5/2015 tentang Penyelenggaraan SAMSAT, definisi SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap): sebuah rangkaian sistem yang berfungsi menyelenggarakan tugas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor), juga pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ).
Kata lain, sistem administrasi terpadu yang dibentuk guna permudah percepat pelayanan terkait ranmor seperti registrasi, pembayaran PKB, BBNKB, SWDKLLJ; dan penerbitan STNK, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); yang diselenggarakan dalam satu atap satu lokasi libatkan tiga instansi utama pelaksana (Tim Pembina SAMSAT): Polri, Dispenda, PT Jasa Raharja (Persero).
Makna singkatan, erat fungsi ketiganya. Polri cq Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda jalankan fungsi Regident Ranmor, Dispenda bertanggung jawab mengelola PKB, Jasa Raharja bertugas mengelola SWDKLLJ.
Sederhananya, SAMSAT ini sistem kerja sama terpadu ketiganya dalam layanan pengurusan surat-surat bukti kepemilikan ranmor terkait pemasukan uang ke kas negara melalui PKB, BBNKB dan SWDKLLJJ. Uniknya kendati telah hampir setengah abad masih banyak yang mispersepsi, sesuai fungsi: kantor bersama, kantor SAMSAT bukan kantor polisi.
Sejarahnya, pertama kali dipopulerkan melalui Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, tahun 1976, bertujuan menyatukan sistem administrasi ranmor di bawah satu atap, mencakup pendaftaran, pembayaran pajak, dan penerbitan STNK (sebelumnya tercerai berai di berbagai instansi).
Adanya SAMSAT, layanan jadi lebih terpadu efisien. Usai uji coba dibesut di Polda Metro Jaya 1974, istilah dan sistemnya lalu meluas pascaberlaku INBERS tiga menteri 1976 itu.
Hingga era rezim digital kini, SAMSAT format digital lahir melalui e-SAMSAT atau SAMSAT Online Nasional (SAMOLNAS), pertama kali diluncurkan di DKI Jakarta pada 2016. Melalui e-SAMSAT, sekaligus merubah revolusioner, perilaku WP dalam pembayaran PKB melalui keseluruhan piranti pembayaran disiapkan.
Adapun, hasil ujian promosi gelar doktor Marindo, top of mind. Dia diganjar IPK 3,83.
Kaprodi Doktoral Ilmu Ekonomi FEB Unila (saat itu) Prof Dr Satria Bangsawan sampai takjub mahasiswa satu ini cerdas luar biasa. Pun Dekan Nairobi, bangga ulah Marindo borong dua status lulusan terbaik. Sekaligus.
Juga ditengahnya, pun jadi batu uji tersendiri bagi Marindo mesti secermat itu bagi waktu, kala dia terpilih pula jadi Pj. Bupati Pringsewu berdasar SK Mendagri 100.2.1.3-637/2024 gantikan Adi Erlansyah purnabakti.
Praktis menjabat sejak tarikh Gubernur Lampung saat itu Arinal Djunaidi melantiknya di Balai Keratun 1 Maret 2024 hingga tuntas sertijab dengan Bupati Riyanto Pamungkas bareng 15 kepala daerah terlantik serentak asal Lampung lainnya di hotel bilangan Jakarta 20 Februari 2025. Usai itu, pundaknya pun sedikit melega, balik full time bendahara.
Di samping itu, disamping turut dibonusi update status sebagai pelopor efisiensi dan digitalisasi anggaran di BPKAD Lampung, ayah dua anak: Kalila Aulia Amauri Shalta si jago main piano dan Kalevi Abiyu Amauri Shalta, buah cintanya dengan sang belahan jiwa, Agnesia Bulan Ruriati ini; juga tergenapi capaian karirnya sebagai birokrat mumpuni, dengan aneka ganjar penghargaan gelayuti.
Selain penghargaan Satyalencana Karyasatya X (2014) dan Satyalencana Karyasatya XX (2024) dari Presiden RI, Lencana Pancawarsa III dari Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung berkat keaktifan di kepanduan disela kesibukan. Juga, Satyalencana Adhitya Karya Mahatva Yodha Utama dari Karang Taruna Indonesia Lampung.
Berikut selaku Pj Bupati; penghargaan atas kinerja solid Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) APBD Kabupaten Pringsewu ke-11 kali dari BPK RI Perwakilan Lampung. Dan catatan khusus terkait, saat Marindo Pj itu, Pemkab Pringsewu meraih Penghargaan Predikat Terbaik Nasional untuk Opini WTP dari BPK RI pada 2024 lalu itu.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga tercatat menganugerahinya Lencana Bhakti Inovasi Daerah 2024.
Berkat, kemenangan Kabupaten Pringsewu menggondol dua sekaligus, Juara II Nasional Kategori Inovasi Tepat Guna pada perhelatan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nusantara top GTTGN XXV/2024 wakili Lampung, selain penghargaan atas kontribusi, kerja keras Marindo dan Pemkab, membina Pengembangan TTG Inovasi Desa.
Menjadi kabupaten duta provinsi, Marindo sumringah, karya inovatif Prasetyo Budianto, Silvana Larasati, dan Tito Valiandra, inovator desa asal Pekon Wonodadi Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu berupa Mesin Ekstruder Pengolahan Limbah Plastik Multifungsi —diakui Kemendes PDTT lewat Surat 673/BPI.01.02/VII/2024, masuk 5 besar Lomba Inovasi TTG Tingkat Nasional 2024 kategori Inovasi TTG.
Lantas sesaat usai pewara helat Mataram, Nusa Tenggara Barat 15 Juli 2024 umumkan Pringsewu juara dua. Marindo, Kadis dan staf PDMT setempat juga ketiga inovator, histeris jua. Nama Pringsewu dan Lampung —tuan rumah sekaligus Juara Umum GTTGN XXIV/2023, juga Marindo, berkumandang di sana.
Sebelumnya, inovasi trio inovator ini Juara I Kompetisi Karya Inovasi dan Iptek Kabupaten Pringsewu 2023. Jadi duta kabupaten, sabet lagi Juara I Lomba Inovasi GTTGN XXV/2024 kategori Inovasi TTG tingkat provinsi.
Senada sebelumnya karya inovator Pringsewu lainnya, Mesin Pengolah Tepung Glukomanan Porang, rangkaian mesin multiguna pengubah umbi porang jadi tepung glukomanan mulai dari pencucian, perajangan, pengeringan, hingga penggilingan menjadi tepung (disk mill atau hammer mill) raih Juara III Lomba Inovasi TTG Nasional GTTGN 2023 kategori sama.
Duduknya Marindo menjadikannya Sekdaprov Lampung definitif, setelah pejabat pertama dengan nama Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) Daerah Tingkat (Dati) I Provinsi Lampung sekaligus termuda saat dilantik (34 tahun) Mochtar Hasan, menjabat 1967–1973.
Dilanjut Subki Elias Harun (1975–1980), lalu data valid kurun setelah ini belum didapat hingga tersebut nama Fauzi Saleh menjabat 1990–1995, dan Nurdin Muhayat 1995–1998.
Selanjutnya Idrus Djaendar Muda 1998–2000, (ditengahnya buah reformasi lahir pula UU 22/1999 tentang Otonomi Daerah berubah jadi Sekdaprov), Herwan Achmad 2000–2002, Rachmat Abdullah 2002–2007, Irham Jafar Lan Putra 2007–2010, Berlian Tihang 2011–2014, Arinal Djunaidi 2014–2016, Sutono 2016–2018, dan Fahrizal Darminto 2019–2024.
Berikut dengan Sekdaprov non definitif, baik berstatus Penjabat (Pj), yang per kini diatur Pasal 201 UU 10/2016 tentang Pilkada: saat akhir masa jabatan (AMJ) selesai, ditambah kepala daerah tak cuti kampanye, sampai dilantik kepala daerah baru, posisinya diisi pejabat tinggi madya.
Atau Pelaksana Tugas (Plt), mengacu Pasal 65-66 UU 23/2014 tentang Pemda: dijabat wagub, wabup dan wawalkot bila gubernur, bupati dan walikota sedang berhalangan sementara.
Atau, Penjabat Sementara (Pjs), turunan Pasal 70 UU 10/2016, saat paslonkada pejawat cuti kampanye sesuai Permendagri 74/2016 lalu Permendagri 1/2018 merubah Plt jadi Pjs demi bedakan cuti kampanye dengan berhalangan sementara.
Atau Pelaksana Harian (Plh), sesuai beleid pengatur dijabat Sekda jika masa jabatan kepala daerah kurang dari 30 hari. Catatan: Pj, Pjs, Plh, hasil proses administrasi. Plt hasil proses politik lewat Pilkada.
Di Lampung, usai Pj Sekwilda Dati I Lampung September 1966–1967, Mochtar Hasan; dan Pj Sekwilda 10 September 1974–1975 Subki Elias Harun, lainnya Hamartoni Ahadis (Plt lalu Pj 2018), Pj 28 Juni–24 Oktober 2019 Fahrizal Darminto, Pj 1 November 2024–1 Maret 2025 Fredy, Plh 1–20 Maret 2025 lanjut Pj 20 Maret –20 Juni 2025 M. Firsada.
Kedepan, lazimnya 1001 beban tugas antri membersamai padupadan kepemimpinan Mirza-Jihan new entry, banyak yang berharap keterpilihan Marindo selain demi epik amanat konstitusi. Juga jadi "lingua franca", jembatan bahasa bagi hilir mudik pengampu pemangku kinerja tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dan sekadar bagian tarikan napas, di antara sekian isu, ditengah iklim teknokratisasi reformasi birokrasi transformatif demi menjawab tantangan akselerasi kecakapan khusus talenta ASN Indonesia hingga 2030 salah satunya daya saing talenta RI berdasar Global Talent Competitiveness Index masih di bawah negara-negara di Asia lainnya, berikut imbas digitalisasi pemerintahan didalamnya —buah digitalisasi layanan administrasi birokrasi negara, berpotensi jumlah ASN dikurangi.
Lebih jauh, termasuk didalamnya menyangkut era pasca-ASN alias purnabakti. Di mana, isu krusial reformasi program pensiun ASN lewat perubahan skema pensiunan ASN termasuk PNS yang disebut dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2025 edisi pemutakhiran.
Seperti disitat, terkait "penyelenggaraan program pensiun saat ini yang mengikuti skema manfaat pasti dengan pembiayaan pay-as-you-go, dimana manfaat pensiun sepenuhnya menjadi beban APBN, berpotensi untuk terus meningkatkan risiko fiskal ke depan seiring dengan tren population ageing (penuaan populasi)", juga jadi bagian urgen daftar isian masalah kepegawaian nasional yang mau tak mau, butuh tuntas disikapi.
Lantaran dilongok misal, jumlah ASN masuk usia senja atau dekati batas usia pensiun (BUP) top MPP (masa pra pensiun) baik klaster 58 tahun: Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Pejabat Fungsional Keterampilan, termasuk Peneliti dan Perekayasa Ahli Pertama dan Muda.
Klaster 60 tahun: Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional Madya, termasuk Guru; klaster 65 tahun: Pejabat Fungsional Ahli Utama, termasuk Dosen; serta klaster BUP 70 tahun: Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Utama, Perekayasa Ahli Utama, Guru Besar/Profesor.
Data BKN, cukup dominan, 2.697.930 orang per 30 Juni 2023. Terbaru, dari keterangan Wamenkeu Suahasil Nazara di konferensi pers APBN KiTa 17 Juni 2025, pensiunan ASN RI kini ada 3.102.078 orang.
Terpisah, kendati tak pernah karib sekantor namun paling tidak, pernah sekantor Pemda, dari tanah moyang Marindo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Tulang Bawang Dicky Soerachman saat dimintai komentar pribadi, lima kata tentang Marindo.
Birokrat alumnus S1 Ekonomi Pembangunan FEB Unila, sebelumnya pernah di Bagian Organisasi Setdakab setempat 2008 dan BKD Tulang Bawang 2009 ini, menyahutinya Rabu (18/6/2025) dengan, "cerdas, humble, santun".
Dua lagi? "Selebihnya beriman, bertaqwa, rajin beribadah, hormat pada guru, sayang pada teman, pokoknya murid budiman," nah, sudah kelebihan —lebih dari 5 kata, jawaban Dicky yang oleh sejawatnya dikenal kocak ini buat auto ngakak pula.
Dari arena KLB di TMII Jakarta 19-20 Juni 2025, tokoh muda, Ketua Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaraJP) Lampung Faisal Sanjaya singkat berpesan, "semoga amanah".
Dari jagat imajiner, sosok episentrum media Lampung di hari baik lagi istimewa: Jum'at rajanya hari bagi kaum muslim, 20 Juni 2025 ini per hari ini sudah bisa demi sekadar menata ulang sekalimat tetanda awalan: "Saya Marindo Kurniawan Temenggung, saya 'Omega', saya Sekdaprov Lampung."
Selamat bekerja, pak Sekda. (Muzzamil)
