KENDAL, HELOINDONESIA.COM - Saat menyosialisasikan Makan Bergizi Gratis (MBG), Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Kendal mendukung program MBG yang menjadi program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Sosialisasi yang digelar di gedung Paripurna DPRD Kendal, Sabtu (11/11) dihadiri Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN Robby A Iskandar, Dandim 0715/Kendal, Letkol Inf Bagus Setyawan, Plt Kepala Dinas Kesehatan Ferinando Rad Bonay.
Baca juga: Persik Kendal Negosiasi 25 Pemain, Targetkan Masuk Liga 3
Dalam sambutannya, Muh Haris menerangkan, program MBG menjadi program prioritas pemerintah pusat dan sejalan dengan Asta Cita untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia agar menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.
"Di tahun 2025 ini ada sekitar Rp 71 triliun dana pemerintah yang dialokasikan untuk MBG. Adapun tahun 2026 nanti InsyaAllah sebesar Rp 335 triliun yang akan dialokasikan untuk program MBG," ungkap Muh Haris.
Muh Haris menyatakan, Komisi IX DPR RI sebagai mitra dari Badan Gizi Nasional (BGN) berharap melalui sosialisasi ini masyarakat mengetahui pentingnya program MBG yang berdampak positif baik bagi anak-anak sekolah maupun pelaku UMKM, petani dan lain sebagainya.
"Kami menyelenggarakan sosialisasi MBG untuk masyarakat Kendal. Ini adalah program yang berangkat dari visi pribadi Presiden, program yang bagus yang harus didukung masyarakat kita," terangnya.
Baca juga: Dengan MTQ Lahirnya Generasi Qurani Yang Berintegritas dan Berakhlak
Sementara terkait maraknya kasus keracunan MBG di sejumlah daerah, ia menyatakan DPR RI akan terus melakukan pengawasan dan berharap BGN serta dinas terkait berkolaborasi untuk mengantisipasi agar kasus serupa tidak terulang lagi.
"Kami berharap tidak terjadi keracunan lagi yang sudah cukup banyak. Saya kira DPR RI akan terus memperketat pengawasan di dapur-dapur MBG," tegasnya.
Berdampak Positif
Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN Robby A Iskandar menjelaskan, kolaborasi BGN dengan Komisi IX DPR RI sangat berdampak positif terhadap berjalannya program MBG ini.
"MBG menitikberatkan untuk Indonesia Emaa. Target kita usia produktif, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. SPPG di Kendal ini hampir semua mengarah ke usia produktif," terang Robby.
Ia juga menanggapi terkait banyaknya kasus keracunan yang terjadi di beberapa wilayah. Dan pemerintah telah mengambil langkah preventif untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan kembali terjadi.
"Di Jawa tengah juga sudah dikumpulkan Bapak Gubernur untuk meminimalisiasi hal-hal yang tidak diinginkan," imbuhnya.
Ia juga menyarankan agar SPPG di Kendal segera melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi bukti bahwa kebersihan dan keamanan pangan yang disajikan telah terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan.
"SPPG wajib punya SLHS. Kita kasih batas waktu 10 sampai 15 hari. Itu tidak terlalu sulit, dan bisa diurus melalui dinas terkait," pungkasnya. (Anik)
