KENDAL, HELOINDONESIA.COM - Perwakilan warga Kebonharjo Kecamatan Patebon, Kendal mendatangi ruang kerja Ketua DPRD Kendal untuk mengadukan kondisi tanggul Kali Bodri yang penangannya belum merata, Rabu 29 Oktober 2025.
Koordinator Forum Peduli Tanggul Kali Bodri (Petak Bodri), Arif Fajar Hidayat menjelaskan kedatangan ia dan rombongan tersebut untuk mengupdate kondisi tanggul yang masih kritis di sejumlah titik di Kali Bodri.
"Jadi kami kemarin sudah maping dengan pengambilan vidio dari udara, setelah kita lihat tanggul Kali Bodri sebelah utara masjid yang di klaim lurus ternyata kroak (berlubang) dan tidak ada tanggul bawahnya," ujar Arif.
Baca juga: Tim Pakar USM Kaji Inovasi Smart Battery Management System Milik ITB
Sehingga kedatangannya tersebut untuk mengadukan kondisi beberapa titik tanggul yang masih kritis dan terkait lambannya penanganan melalui alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Pemkab Kendal.
"Sebenarnya alokasi BTT dari kabupaten itu kemarin dialokasikan untuk bikin pondasi tapi pondasinya masih satu lapisan. Kita berharap sih dama dengan tanggul darurat yang jebol kemarin minimal tiga atau empat lapisan," ungkapnya.
Tidak Minimalis
Arif menambahkan, melalui audiensi ini diharapkan Ketua DPRD dapat memfasilitasi penanganan tanggul Kali Bodri.
"Kita berharap pembangunan tanggul Kali Bodri diharapkan tidak minimalis karena jika hanya mengandalkan alokasi BTT ya hanya satu atau dua lapisan. Tapi kami menyadari ini bukan kewenangan Pemkab Kendal," imbuhnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq menyampaikan, warga Kebonharjo tersebut mengadu lantaran cemas dengan kondisi hujan yang intensitasnya semakin meningkat, sementara beberapa titik tanggul masih ada yang kritis.
"Memang warga mulai cemas kondisi hujan yang semakin meningkat karena masih ada beberapa titik tanggul yang rawan. Minggu ini dari PUPR sudah akan menjalankan anggaran untuk mengurai itu meski BTT belum banyak," terangnya.
Mahfud menuturkan pihaknya juga akan segera berkomunikasi dengan DPR RI agar diberikan solusi untuk penanganan tanggul tersebut.
"Kita akan berusaha berkomunikasi dengan pemerintah pusat melalui jalur DPR RI agar ada bantuan untuk penanganan tanggul ini. Karena bagi kami ini masalah yang serius dan perlu anggaran yang besar," pungkasnya. (Aji)
