LAMPUNG-HELOINDONESIA.COM----
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Lampung, kembali menuai sorotan.
Sejumlah kepala sekolah dan wali murid mempertanyakan kualitas menu yang disalurkan oleh dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panaragan Jaya 04, yang dinilai belum memenuhi standar gizi seimbang sebagaimana tujuan program nasional tersebut.
Program MBG yang digagas pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dirancang untuk meningkatkan asupan gizi peserta didik melalui menu seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, sayur, buah, serta susu atau sumber kalsium lainnya. Namun, realisasi di lapangan disebut jauh dari harapan.
Kepala SMP Karya Bhakti Panaragan, Ananda Ruri Vianora, mengungkapkan bahwa pihak sekolah kembali menerima keluhan dari guru dan siswa terkait menu yang dibagikan.
“Beberapa kepala sekolah minggu lalu sudah menyampaikan keluhan ke pihak SPPG mengenai menu yang kurang layak untuk anak-anak. Namun sepertinya tidak direspons. Hari ini kembali dikirim makanan yang diduga di bawah standar,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (02/03/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada Senin (02/03/2026) siswa menerima menu berupa bolu kukus, kurma, dan susu kemasan 110 ml. Sementara pada Kamis pekan sebelumnya, menu yang dibagikan terdiri dari jus anggur, satu butir telur rebus, dan satu bungkus kecil biskuit.
Komposisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan gizi. Unsur sayuran tidak terlihat dalam menu, sementara porsi protein dan karbohidrat utama dinilai belum mencukupi kebutuhan anak usia sekolah.
Kekecewaan juga disampaikan sejumlah wali murid. Mereka mempertanyakan kesesuaian antara menu yang diterima siswa dengan besaran anggaran yang disebut berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi.
“Kalau memang nilainya segitu, tapi yang diterima anak-anak seperti ini, parah betul cari untungnya. Kalau begini terus, lebih baik diuangkan saja oleh pemerintah pusat,” ujar Vina, salah satu wali murid.
Pernyataan tersebut menyoroti potensi ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi di lapangan, isu sensitif dalam pelaksanaan program berskala nasional.
Ananda juga menyinggung hasil rapat antara kepala SPPG dan perwakilan BGN pusat pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, setiap dapur diwajibkan mempublikasikan rincian harga menu harian sebagai bentuk transparansi.
“Dalam rapat itu disampaikan setiap dapur harus memposting rincian harga dari setiap menu per hari. Namun untuk dapur yang dimaksud, meski sudah membuat rincian harga, informasinya tidak dipublikasikan melalui media sosial resmi mereka,” jelasnya.
Ketiadaan publikasi tersebut dinilai memperkuat kesan kurangnya keterbukaan di tengah munculnya keluhan masyarakat.
Program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah, sebagaimana menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Namun tanpa pengawasan ketat dan transparansi anggaran, program yang dirancang untuk kebaikan generasi muda ini berpotensi menghadapi persoalan serius dalam implementasinya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola dapur SPPG Panaragan Jaya 04 maupun perwakilan terkait belum memberikan tanggapan resmi atas keluhan tersebut.
Publik kini menanti langkah tegas dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh, memastikan standar gizi terpenuhi, serta menjaga akuntabilitas pelaksanaan program. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar angka anggaran, melainkan kualitas asupan dan masa depan generasi penerus bangsa.
(Rohman)
