Helo Indonesia

Dukung Ketahanan Energi, ATR/BPN Petakan 849 Ribu Hektare Lahan

Kamis, 12 Maret 2026 20:44
    Bagikan  
Dukung Ketahanan Energi, ATR/BPN Petakan 849 Ribu Hektare Lahan

Kementerian ATR/BPN dukung ketahanan energi lewat penyediaan lahan

LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM ----Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menyatakan dukungan penuh terhadap Program Strategis Nasional (PSN) di bidang ketahanan energi.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui percepatan pelayanan pertanahan dan penataan ruang guna menunjang pembangunan infrastruktur energi nasional. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik yang digelar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Rabu (11/03/2026).

“Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dari sisi pelayanan pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” ujar Nusron.

Ia menjelaskan, secara nasional potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketahanan energi mencapai sekitar 849.000 hektare. Sementara untuk wilayah Pulau Jawa, potensi lahan yang tersedia diperkirakan berkisar 50.000 hingga 60.000 hektare.

“Saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tengah melakukan pemetaan dan identifikasi lebih lanjut terhadap lokasi-lokasi tersebut,” tambahnya.

Selain penyediaan lahan, Kementerian ATR/BPN juga akan memberikan dukungan dari sisi perizinan pemanfaatan ruang. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai dasar untuk memproses perizinan lanjutan.

Untuk mempercepat implementasi program ketahanan energi tersebut, Nusron juga mengusulkan agar pengembangan energi masuk dalam skema Program Strategis Nasional (PSN).

“Dengan demikian, proses penyesuaian pemanfaatan ruang maupun penyelesaian aspek pertanahan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi,” jelasnya.

Dalam rapat tingkat menteri tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt.

Menurut Bahlil, percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

“Energi merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Bapak Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi yang kita miliki agar Indonesia semakin mandiri,” ujar Bahlil.

Turut mendampingi Nusron dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana. Rapat juga dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih.
(Rohman).