LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Kepolisian menjelaskan kehadirannya hanya untuk patroli di areal perkebunan karet PTPN VII Unit Wayberulu, Afdeling II Tanjungkemala, Desa Tamansari, Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
"Kehadiran kepolisian bukan mau benturan dengan masyarakat," kata Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo yang diwakili Kabag Ops Polres Pesawaran Kompol Maryanto kepada warga di lokasi, Sabtu (1/7/2023).
"Mohon maaf Pak Kepala Desa, rekan-rekan, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kami tidak mau berdebat, intinya kami kesini mau patroli," kata Kompol Maryanto menjelaskan kepada Kades Tamansari Fabian Jaya dan warga.
Persoalan lahannya, kata dia, beberapa pihak telah memediasi, terakhir anggota DPD RI Abdul Hakim melalui zoom meeting yang diikuti oleh Kepala Desa Tamansari Fabian Jaya, BPN, Kepala Bagian Pertanahan PTPN VII Nugraha, Kepala ATR BPN Provinsi Lampung Kalvyn Andar Sembiring, Wakapolres Pesawaran Kompol Muhammad Riza.
"Kalau yang berproses saya yakin Pak Fabian sudah mengikuti lewat zoom meeting, sudah difasilitasi sama DPD RI. Bukan maksud kami kesini mau benturan, ngapain, bapak-bapak ini bagian dari kami, masyarakat kami," ujarnya, seraya disambut teriakan warga "Hidup Polisi".
Kemudian, Kompol Maryanto juga meminta kepada warga agar merubah mindset (pola pikir) bahwa kehadiran aparat Kepolisian bukan untuk benturan dengan masyarakat. "Mindsetnya diubah, kami datang kesini bukan tujuan mau ngapa-ngapain, mau benturan, gak ada itu," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, salah satu Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Rakyat Menggugat Tanah PTPN VII Wayberulu Sumara, mengatakan tidak perlu banyak-banyak melibatkan personel Kepolisian apalagi sampai melibat Satuan Brimob Polda Lampung.
"Jadi gini Pak, kalau kami dihadiri pak Wasis (anggota Polres Pesawaran) aja cukup kok, gak usah pakai yang lain-lainnya cukup!. Pak Wasis ini ramah kok orangnya," kata Sumara lantang dengan pengeras suara.
Baca juga: Gubernur Lampung Arinal Hadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-77
Kemudian, lanjut Maryanto, bahwa kehadiran Satuan Brimob Polda Lampung yang diprotes warga masyarakat adalah permintaan dari Kantor Direksi (Kandir) PTPN VII Lampung.
"Jadi begini Bapak-Bapak, BUMN itu punya negara dan salah satunya adalah PTPN VII ini, kan ada tingkatannya di Provinsi Lampung, dan ada lagi pusatnya di Jakarta. Nah mungkin dari pemerintah meminta Satuan Brimob ini untuk patroli.
"Saya hadir ke sini untuk menjaga stabilitas keamanan, karena ini wilayah tempat saya berdinas, dalam mengemban amanah, dan saya bekerja untuk negara dan mengamankan aset negara salah satunya PTPN VII ini," pungkasnya. (Rama)
