LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Di tengah gelombang kontroversi yang menyelimuti pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, sejumlah diskusi dan nonton bareng (nobar) di Provinsi Lampung tetap berlangsung tanpa hambatan. Sementara di beberapa daerah lain di Indonesia, agenda serupa dilaporkan dibubarkan dengan berbagai alasan.
BANDARLAMPUNG
Di Kota Bandarlampung, setidaknya ada dua kelompok yang menggelar diskusi dan nobar film tersebut, yakni Cipayung Plus Bandarlampung serta Gerakan Pemuda Lampung (GPL) bersama BEM Malahayati. Pemutaran juga berlangsung di Kota Metro, Liwa, Kabupaten Lampung Barat, hingga Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.
Cipayung Plus Bandarlampung menggelar diskusi dan nobar di kawasan Tugu Adipura pada Selasa malam (13/5/2026). Suasana berlangsung tenang. Di bawah cahaya lampu kota, para peserta duduk melingkar, menyimak kisah tentang tanah dan hutan yang perlahan kehilangan suara.
Sementara itu, GPL bersama BEM Malahayati harus berpindah lokasi hingga tiga kali sebelum akhirnya berhasil menggelar acara pada Sabtu malam (16/5/2026) di Kafe Rumah Kawan 2, Jalan Tupai Nomor 94, Kecamatan Kedaton, Bandarlampung.
Agenda yang semula direncanakan di Universitas Malahayati sempat berpindah ke Cafe Roemah Jus sebelum akhirnya terlaksana di lokasi terakhir.
Film dokumenter tersebut mengangkat persoalan alih fungsi hutan dan tanah adat di Papua Selatan menjadi kawasan perkebunan berskala besar seluas sekitar 470 ribu hektare. Wilayah yang disorot meliputi pedalaman Merauke, Boven Digoel, dan Mappi—hamparan rimba yang dalam film itu digambarkan perlahan berubah wajah di bawah deru investasi dan alat berat.
LAMPUNG SELATAN
Di Kabupaten Lampung Selatan, diskusi dan nobar juga digelar Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) UMK dan UIM, Pelajar Islam Indonesia (PII) Lampung Selatan, Hamida 606, serta Pesantren Miftahul Huda. Kegiatan berlangsung di Bundaran Pancasila, Kalianda, Sabtu malam (16/5/2026).
Penggagas kegiatan, Pandu, mengatakan pemutaran film itu bertujuan memperkenalkan realitas kehidupan masyarakat Papua sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap persoalan sosial dan lingkungan yang mereka hadapi.
Menurutnya, pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari luas lahan yang dibuka atau derasnya investasi yang masuk, melainkan juga dari bagaimana alam tetap dijaga agar tidak kehilangan daya hidupnya.
“Pemerintah harus memahami bagaimana membuka lahan dengan tetap memperhatikan ekologi lingkungan, bukan sekadar membabat hutan. Dampak setelah proyek berjalan juga harus dipikirkan,” tegasnya.
LARANGAN/PEMBATALAN
1. Yogyakarta
Beberapa agenda nobar dan diskusi komunitas di Yogyakarta dilaporkan batal setelah adanya keberatan dari kelompok tertentu dan pertimbangan keamanan. Yogyakarta menjadi salah satu titik paling ramai dibicarakan karena dikenal sebagai kota diskusi dan ruang kebebasan akademik.
2. Bandung
Acara pemutaran dan diskusi di Bandung sempat disebut mengalami tekanan sehingga penyelenggara memilih membatalkan kegiatan. Isu yang muncul berkaitan dengan kekhawatiran kericuhan dan sensitivitas politik.
3. Malang
Diskusi film di lingkungan komunitas dan mahasiswa di Malang dikabarkan mendapat pengawasan aparat. Beberapa acara disebut batal karena izin tempat dicabut mendadak.
4. Surabaya
Pemutaran yang direncanakan komunitas sipil disebut tidak jadi terlaksana setelah ada keberatan terkait materi film dan potensi gangguan keamanan.
5. Jakarta
Di Jakarta, sejumlah ruang alternatif dan komunitas diskusi disebut sempat kesulitan menggelar pemutaran. Ada laporan mengenai pembatalan venue dan pengawasan terhadap acara.
6. Sejumlah Kampus
Beberapa kampus dan organisasi mahasiswa dikabarkan mengurungkan agenda nobar maupun diskusi karena:
tekanan eksternal,
kekhawatiran keamanan,
atau pertimbangan birokrasi internal kampus.
Beberapa pola yang berulang dalam berita terkait film ini antara lain:
izin tempat mendadak dicabut,
aparat meminta acara dihentikan,
penyelenggara diminta menunda,
adanya kelompok yang menolak pemutaran, alasan menjaga ketertiban umum.
Kelompok sipil dan akademisi menilai pembatalan pemutaran adalah ancaman terhadap kebebasan berekspresi, ruang diskusi publik semakin sempit, kampus seharusnya menjadi tempat pertukaran gagasan.
Sebagian pihak beranggapan film terlalu provokatif, berpotensi memicu konflik politik, dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
Secara nasional, tidak ada larangan resmi meski banyak acara dibatalkan atau ditolak, hingga kini tidak ada keputusan resmi pemerintah pusat yang melarang film Pesta Babi secara nasional. Polemik lebih banyak terjadi pada level lokal dan penyelenggaraan acara. (HBM)
