LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Suasana di lingkungan Pemkot Bandarlampung sedang hangat. Para pejabat disebut-sebut mulai membicarakan kemungkinan adanya rolling jabatan camat dan lurah dalam waktu dekat.
Evaluasi itu dikabarkan berkaitan dengan kinerja penanganan banjir, capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), koordinasi pemerintahan, loyalitas, hingga gaya kepemimpinan yang dianggap kerap memicu sorotan negatif di ruang publik.
Isu rolling kali ini juga dikaitkan dengan hasil evaluasi administrasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tekanan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta upaya penataan birokrasi agar lebih siap menjalankan program-program Wali Kota pada 2026.
Di kalangan ASN tingkat kecamatan dan kelurahan, beredar kabar bahwa rolling bukan sekadar penyegaran biasa. Evaluasi disebut dilakukan berdasarkan penguasaan wilayah, kemampuan koordinasi, hingga faktor kedekatan politik.
Wilayah Aman
Sejumlah kecamatan disebut relatif aman dari evaluasi besar karena dianggap memiliki stabilitas pemerintahan dan minim sorotan negatif, yakni Enggal, Tanjungkarang Pusat, dan Tanjungseneng.
Enggal
Kecamatan ini dinilai relatif aman dari persoalan banjir dan jarang terseret isu negatif. Kegiatan Pemkot juga cukup sering melibatkan wilayah ini.
Sukabumi. Kondisi pemerintahan dan pelayanan di wilayah ini disebut cukup stabil serta minim sorotan publik.
Tanjungkarang Pusat
Sebagai pusat aktivitas kota, kecamatan ini dinilai memiliki koordinasi administrasi pemerintahan yang cukup baik dan stabil.
Telukbetung Selatan
Jalur koordinasi sosial dan kegiatan kemasyarakatan di wilayah ini dinilai berjalan baik, terutama dalam mendukung program bantuan dan kegiatan wali kota.
Tanjungsenang
Kecamatan ini kerap disebut memiliki capaian pelayanan masyarakat yang cukup baik dan dinamika wilayah yang terkendali.
Wilayah yang Disebut Rawan Evaluasi
Sebaliknya, beberapa kecamatan disebut masuk radar evaluasi karena dinilai belum optimal dalam penanganan banjir.
Padahal, Wali Kota Eva Dwiana sebelumnya telah menegaskan bahwa penanganan banjir menjadi prioritas utama Pemkot Bandarlampung.
Wilayah Rawan
Wilayah yang paling sering disebut adalah Kedaton, Panjang, dan Sukarame. Di kawasan tersebut, Pemkot beberapa kali harus turun langsung melakukan pembongkaran drainase yang tertutup bangunan maupun hambatan lainnya.
1. Kedaton
Kecamatan ini disebut menjadi sorotan karena persoalan drainase, banjir, dan penertiban bangunan liar yang terus berulang. Bahkan, pembongkaran awal drainase sempat difokuskan di wilayah ini.
2. Panjang
Kecamatan ini menghadapi tekanan tersendiri karena faktor kawasan industri, ancaman banjir rob, serta target PAD dan PBB yang tinggi.
3. Sukarame
Kecamatan ini disebut ikut masuk radar evaluasi karena pertumbuhan kawasan padat penduduk yang pesat serta tingginya keluhan pelayanan administrasi masyarakat.
LURAH
Selain itu, berkembang pula isu adanya lurah senior yang akan dipromosikan menjadi camat. Ada juga camat yang disebut-sebut bakal dipindahkan ke organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pejabat OPD yang disiapkan masuk ke kecamatan strategis menjelang tahun politik lokal.
Dalam rapat koordinasi besar awal 2026 lalu, Wali Kota Eva Dwiana memang sempat menekankan pentingnya sinergi antara OPD dan camat. Pesan itu ditangkap sebagian ASN sebagai sinyal bahwa dedikasi dan kinerja camat maupun lurah kini menjadi perhatian serius.
Bocoran yang beredar pada Kamis (21/5/2026) menyebutkan, evaluasi selama lima bulan terakhir dianggap cukup menjadi dasar pemetaan jabatan. Sejumlah pejabat disebut berpeluang promosi, sementara lainnya dikabarkan bakal “parkir” dari posisi strategisnya. (Hajim)
