LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM----
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pentingnya menjaga tradisi dialektika berpikir di lingkungan akademik. Ia meminta Politeknik Agraria STPN tidak ragu menghadirkan tokoh dengan pandangan kritis, termasuk terhadap kebijakan pemerintah.
Pesan tersebut disampaikan Nusron saat memberikan sambutan dalam kuliah umum bertema “Tanah, Negara, dan Rakyat: Memaknai Kembali Transformasi Pelayanan Pertanahan dalam Perspektif Kebangsaan” di Politeknik Agraria STPN, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).
Kuliah umum itu menghadirkan Rocky Gerung sebagai narasumber dan diikuti lebih dari 500 taruna serta taruni Politeknik Agraria STPN.
“Tradisi dialektika berpikir, tidak boleh mati di mana pun kita berada,” ujar Nusron.
Ia menekankan, status kampus yang merupakan sekolah semi-kedinasan tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi keberagaman pemikiran. Menurutnya, mahasiswa perlu diberi ruang untuk mendengar, menyampaikan, dan mempertukarkan gagasan, termasuk pandangan yang kritis terhadap negara maupun kebijakan pemerintah.
Nusron menggambarkan manfaat pertukaran gagasan melalui analogi dua orang yang saling menukar apel. Pertukaran benda, kata dia, tidak menambah jumlah apel yang dimiliki masing-masing orang. Namun, pertukaran pemikiran justru membuat setiap pihak memperoleh perspektif baru.
“Kalau kita mempunyai dua pemikiran yang berbeda, kemudian pemikiran itu kita saling tukarkan, maka jadinya kita mempunyai dua buah pemikiran yang berbeda,” tuturnya.
Sementara itu, Rocky Gerung menilai perdebatan merupakan bagian penting dalam proses akademik. Ia mengatakan, pemikiran harus diuji melalui kritik agar tidak berhenti sebagai keyakinan yang tidak dipertanyakan.
“Pikiran, kuliah umum, kalau tidak ada yang bantah, dia jadi doa. Doa nggak boleh dibantah, pikiran harus dibantah. Itu bedanya,” ujar Rocky.
Dalam pemaparannya, Rocky juga mengajak para taruna dan taruni melihat kembali akar berbagai konsep mengenai tanah, negara, dan rakyat melalui pendekatan filosofis. Menurutnya, pemikiran perlu dibongkar agar tidak ada gagasan yang tersembunyi di balik kepentingan politik.
Ia kemudian menyampaikan tiga pemaknaan tanah. Bagi masyarakat adat, tanah memiliki nilai magis karena berkaitan dengan kehidupan dan warisan leluhur. Bagi negara, tanah memiliki fungsi sosial yang diwujudkan melalui pengaturan dan hukum. Sementara bagi korporasi, tanah dipandang sebagai komoditas yang memiliki nilai bisnis.
Kuliah umum tersebut turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran.
(Rohman).
