HELOINDONESIA.COM — Realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 9 Oktober 2026 baru mencapai 177.161 unit atau 50,62 persen dari target 350.000 unit. Dengan sisa waktu sekitar 2,5 bulan hingga akhir tahun, pemerintah harus mempercepat penyaluran agar target dapat tercapai.
Berdasarkan paparan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam Rapat Evaluasi Realisasi Penyaluran KPR Subsidi FLPP 2026 di Wisma Mandiri, Jakarta, Jumat (9/10/2026), realisasi tersebut terdiri atas 177.140 unit rumah tapak dan 21 unit rumah susun (rusun).
Rapat yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta perwakilan perbankan, pengembang, konsumen, dan pemangku kepentingan sektor perumahan.
BP Tapera melaporkan potensi permintaan KPR subsidi FLPP sebanyak 39.155 unit, sedangkan potensi pasokan rumah tercatat 27.443 unit. Kesenjangan antara permintaan dan pasokan menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan penyaluran hingga akhir tahun.
Untuk mengejar target, BP Tapera memperkuat strategi pemasaran melalui sosialisasi, audiensi, serta pembukaan gerai dan stan terbuka (open booth) di instansi pemerintah, perusahaan swasta, perguruan tinggi, dan lokasi strategis lainnya.
Setiap deputi BP Tapera juga diminta menyusun rencana kegiatan pemasaran sesuai wilayah kerja masing-masing, dengan target, lokasi, jadwal, penanggung jawab, dan bank penyalur yang jelas. Langkah ini diharapkan mampu mengubah potensi calon debitur menjadi realisasi akad kredit.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan, percepatan penyaluran membutuhkan kerja sama yang kuat antara BP Tapera, perbankan, pengembang, perusahaan swasta, dan mitra strategis lainnya.
"Program KPR FLPP ini harus semakin meluas lagi dan kebermanfaatannya untuk masyarakat luas. Kami tetap berharap tahun ini kita masih kompak, full power, untuk mencapai target maksimal. Mudah-mudahan realisasi tahun lalu itu bisa kita kalahkan," ujar Heru.
Menurut dia, sisa waktu hingga akhir 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal. Seluruh pemangku kepentingan perlu meningkatkan koordinasi dan menghadirkan langkah konkret agar realisasi penyaluran terus meningkat.
Dari kalangan pengembang, salah satu masukan yang disampaikan ialah menggabungkan strategi pemasaran konvensional dengan pemasaran digital. Pendekatan tersebut diharapkan memperluas jangkauan calon pembeli sekaligus meningkatkan kualitas calon debitur yang berpotensi mengakses pembiayaan FLPP.
Perwakilan bank penyalur, yakni Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Syariah Nasional (BSN), dan Bank Jabar Banten (BJB), memaparkan realisasi masing-masing serta komitmen mendukung pencapaian target 2026.
Salah satu kendala yang menjadi perhatian perbankan ialah progres pembangunan fisik rumah, terutama penyediaan fasilitas dasar berupa listrik dan air. Koordinasi dengan pengembang dinilai penting agar rumah yang dipasarkan segera selesai, siap dihuni, dan proses pembiayaannya berjalan optimal.
Perwakilan konsumen juga mengingatkan agar pengembang menjual rumah sesuai kondisi sebenarnya dan spesifikasi umum maupun teknis yang ditawarkan. Konsumen harus memperoleh hunian sebagaimana dijanjikan, sehingga program rumah subsidi tidak hanya mengejar angka penyaluran, tetapi juga menjamin kualitas dan perlindungan pembeli.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, tujuan utama program perumahan adalah menyediakan hunian bagi rakyat. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sebagai satu tim untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran. "Tujuan kita membangun perumahan bagi rakyat. Kita harus menjadi tim yang baik. Terima kasih kepada pengembang, perbankan, seluruh pihak yang telah bekerja sama. Kepada para konsumen, saya juga menerima dan menghargai setiap masukan yang disampaikan," kata Maruarar, yang akrab disapa Bang Ara.
Ia juga menekankan pentingnya sense of crisis, evaluasi mendasar, dan terobosan konkret untuk mengatasi berbagai hambatan. Kendala pembangunan maupun pembiayaan harus segera dicarikan solusi agar tidak menghambat pencapaian target penyaluran FLPP tahun ini.
Dalam rapat tersebut, Maruarar mengapresiasi tiga kedeputian BP Tapera, yakni Bidang Hukum dan Administrasi, Bidang Pengerahan, serta Bidang Pemupukan Dana, yang disebut telah mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) hampir 100 persen dari target.
Sementara itu, terdapat perbedaan angka realisasi dalam laporan yang bersumber dari BP Tapera. Paparan rapat mencatat 177.161 unit atau 50,62 persen, sedangkan laporan LKBN Antara pada Jumat (9/10/2026), yang mengutip Heru Pudyo Nugroho, menyebutkan realisasi mencapai 178.211 unit atau 50,92 persen dari target 350.000 unit. Perbedaan ini perlu dicermati berdasarkan waktu pemutakhiran dan basis data yang digunakan.
Dari sisi persebaran wilayah, Provinsi Jawa Barat tercatat menempati posisi teratas dalam realisasi penyaluran KPR subsidi FLPP hingga awal Oktober 2026, dengan total 39.140 unit. Kabupaten Bekasi menjadi penyumbang realisasi terbesar di Jawa Barat, yakni 8.935 unit. Berikutnya Kabupaten Bogor sebanyak 7.402 unit dan Kabupaten Karawang sebanyak 4.599 unit.
Melalui evaluasi dan penguatan koordinasi, Kementerian PKP bersama BP Tapera dan seluruh pemangku kepentingan berharap penyaluran FLPP dapat dipercepat, kesenjangan permintaan dan pasokan rumah dapat diatasi, serta akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau semakin luas.
Dengan realisasi yang baru melampaui separuh target, tantangan hingga akhir tahun bukan sekadar meningkatkan pemasaran dan jumlah akad kredit. Ketersediaan rumah siap huni, kelengkapan fasilitas dasar, kesesuaian spesifikasi bangunan, dan perlindungan konsumen juga harus menjadi perhatian agar program subsidi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. (Muzzamil)
